Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat segera deklarasi 19 kelurahan bebas buang air besar sembarangan (BABS) dengan berkolaborasi berbagai pihak untuk sama-sama turut serta membangun kota dari sisi kesehatan.
Sekretaris Daerah Kota Bogor Syarifah Sofiah di Kota Bogor, Jumat, menyampaikan deklarasi 19 kelurahan sebagai langkah percepatan BABS hasil kolaborasi di Kota Bogor agar naik hingga mencapai 30 persen lebih dari target 66 kelurahan tahun ini.
"Karena membangun kota, membangun pemerintahan ini tidak hanya dari APBD. Jadi bisa dari masyarakat, perusahaan, dan sebagainya," katanya.
Baca juga: Pemkot Bogor kerahkan seluruh OPD target BABS 100 persen pada 2023
Baca juga: Lima tahun program IUWASH PLUS hadir di Kota Bogor
Syarifah menjelaskan salah satu kelurahan yang dilakukan percepatan BABS adalah Kelurahan Bojongkerta atas upaya kolaborasi antara Pemkot Bogor, kelurahan, kecamatan dinas dan masyarakat dengan pihak swasta.
"Nah ini yang dinamakan pentahelix sehingga tantangan yang besar ini secara bertahap bisa ditangani," katanya.
Syarifah menuturkan, dalam mewujudkan kelurahan BABS ini banyak tantangan yang harus dihadapi, di antaranya adalah kebiasaan masyarakat, keterbatasan anggaran baik dari dana APBD maupun APBN dan keterbatasan lahan.
Baca juga: 25 juta orang Indonesia buang air besar sembarangan
Saat ini, masyarakat yang sudah terbiasa BAB sembarangan itu terus menerus dilakukan pembinaan, penyuluhan, sosialisasi yang kemudian menyadarkan mereka bahwa akibat kebiasaan bertahun-tahun itu efeknya menimbulkan penyakit di lingkungan
Dari 68 kelurahan yang ada di Kota Bogor, kata Syarifah, ada dua kelurahan BABS, sementara sisa 66 kelurahan ditargetkan selesai tahun 2023.
Menurut dia, demi percepatan BABS, Pemerintah Kota Bogor menerima kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dengan PT ADIRA Syariah yang turut memberikan bantuan berupa uang sebesar Rp150 juta sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
Sekretaris Daerah Kota Bogor Syarifah Sofiah di Kota Bogor, Jumat, menyampaikan deklarasi 19 kelurahan sebagai langkah percepatan BABS hasil kolaborasi di Kota Bogor agar naik hingga mencapai 30 persen lebih dari target 66 kelurahan tahun ini.
"Karena membangun kota, membangun pemerintahan ini tidak hanya dari APBD. Jadi bisa dari masyarakat, perusahaan, dan sebagainya," katanya.
Baca juga: Pemkot Bogor kerahkan seluruh OPD target BABS 100 persen pada 2023
Baca juga: Lima tahun program IUWASH PLUS hadir di Kota Bogor
Syarifah menjelaskan salah satu kelurahan yang dilakukan percepatan BABS adalah Kelurahan Bojongkerta atas upaya kolaborasi antara Pemkot Bogor, kelurahan, kecamatan dinas dan masyarakat dengan pihak swasta.
"Nah ini yang dinamakan pentahelix sehingga tantangan yang besar ini secara bertahap bisa ditangani," katanya.
Syarifah menuturkan, dalam mewujudkan kelurahan BABS ini banyak tantangan yang harus dihadapi, di antaranya adalah kebiasaan masyarakat, keterbatasan anggaran baik dari dana APBD maupun APBN dan keterbatasan lahan.
Baca juga: 25 juta orang Indonesia buang air besar sembarangan
Saat ini, masyarakat yang sudah terbiasa BAB sembarangan itu terus menerus dilakukan pembinaan, penyuluhan, sosialisasi yang kemudian menyadarkan mereka bahwa akibat kebiasaan bertahun-tahun itu efeknya menimbulkan penyakit di lingkungan
Dari 68 kelurahan yang ada di Kota Bogor, kata Syarifah, ada dua kelurahan BABS, sementara sisa 66 kelurahan ditargetkan selesai tahun 2023.
Menurut dia, demi percepatan BABS, Pemerintah Kota Bogor menerima kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dengan PT ADIRA Syariah yang turut memberikan bantuan berupa uang sebesar Rp150 juta sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023