Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menegaskan calon siswa yang terbukti melakukan manipulasi data dengan titip identitas pada kartu keluarga orang lain yang rumahnya dekat zonasi sekolah saat penerimaan peserta didik baru (PPBD) harus siap didiskualifikasi.
"Semua sudah menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak, apabila tidak sesuai berarti harus mundur," kata Bima Arya menanggapi hasil serangkaian inspeksi mendadak terkait dugaan kecurangan PPBD di Dinas Pendidikan Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat.
Melalui keputusan membentuk tim khusus untuk membongkar calo PPBD di daerahnya, Bima mengatakan calon siswa baru sudah seharusnya dihitung kembali sebelum diumumkan pada Selasa (11/7).
Baca juga: Terima laporan kecurangan PPDB, Komisi IV akan lakukan investigasi
Pemerintah Kota Bogor juga telah memutuskan mengundur pengumuman PPBD dari Senin (10/7) menjadi Selasa (11/7) setelah munculnya banyak keluhan kecurangan PPBD dan 300 aduan yang masuk ke layanan yang disediakan.
"Ini sebetulnya tidak usah menunggu sampai diterima. Dengan keputusan seperti ini maka semua harus menghitung kembali. Silakan mendaftar sesuai dengan domisili saja, tidak usah merekayasa, memanipulasi data kependudukan," katanya.
Bima menyampaikan calon siswa yang daftar ke SMP masih ada waktu dan begitu juga yang mendaftar ke SMA karena data yang terkumpul belum final sehingga belum diumumkan.
Baca juga: Komisi IV DPRD Kota Bogor gelar raker dengan Disdik, pastikan PPDB tak timbulkan polemik
"Kami akan merekomendasikan nama-nama itu. Yang pasti, itu pun sudah ada nama-nama yang potensi untuk didiskualifikasi nantinya oleh tiap provinsi," terang Bima.
Hingga Kamis (6/7), Pemerintah Kota Bogor menerima sekitar 300 aduan dari masyarakat mengenai kecurangan PPBD melalui berbagai kanal yang disediakan.
Bima pun menindaklanjuti aduan itu dengan melakukan inspeksi mendadak ke SMPN 1 Kota Bogor dan SMAN 1 Kota Bogor yang lokasinya bersebelahan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Dinas Pendidikan Kota Bogor pada hari ini.
Baca juga: DPRD Kota Bogor dorong perubahan aturan zonasi PPDB
Hasilnya, Bima bersama jajarannya menemukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, seperti verifikasi faktual yang tidak dilakukan sekolah, manipulasi data kartu keluarga (KK), dan ada calon siswa titip identitas pada KK milik orang lain yang rumahnya dekat dengan sekolah, padahal calon siswa itu tidak tinggal di wilayah tersebut.
Oleh karena itu, Pemkot Bogor membentuk tim khusus untuk membongkar calo PPBD guna memastikan saat pengumuman penerimaan siswa baru pada Selasa (11/7), data-data siswa yang diterima sesuai aturan zonasi.
Tim khusus itu terdiri atas unsur Inspektorat, asisten bagian pemerintahan, disdukcapil, disdik, dan enam camat.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
"Semua sudah menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak, apabila tidak sesuai berarti harus mundur," kata Bima Arya menanggapi hasil serangkaian inspeksi mendadak terkait dugaan kecurangan PPBD di Dinas Pendidikan Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat.
Melalui keputusan membentuk tim khusus untuk membongkar calo PPBD di daerahnya, Bima mengatakan calon siswa baru sudah seharusnya dihitung kembali sebelum diumumkan pada Selasa (11/7).
Baca juga: Terima laporan kecurangan PPDB, Komisi IV akan lakukan investigasi
Pemerintah Kota Bogor juga telah memutuskan mengundur pengumuman PPBD dari Senin (10/7) menjadi Selasa (11/7) setelah munculnya banyak keluhan kecurangan PPBD dan 300 aduan yang masuk ke layanan yang disediakan.
"Ini sebetulnya tidak usah menunggu sampai diterima. Dengan keputusan seperti ini maka semua harus menghitung kembali. Silakan mendaftar sesuai dengan domisili saja, tidak usah merekayasa, memanipulasi data kependudukan," katanya.
Bima menyampaikan calon siswa yang daftar ke SMP masih ada waktu dan begitu juga yang mendaftar ke SMA karena data yang terkumpul belum final sehingga belum diumumkan.
Baca juga: Komisi IV DPRD Kota Bogor gelar raker dengan Disdik, pastikan PPDB tak timbulkan polemik
"Kami akan merekomendasikan nama-nama itu. Yang pasti, itu pun sudah ada nama-nama yang potensi untuk didiskualifikasi nantinya oleh tiap provinsi," terang Bima.
Hingga Kamis (6/7), Pemerintah Kota Bogor menerima sekitar 300 aduan dari masyarakat mengenai kecurangan PPBD melalui berbagai kanal yang disediakan.
Bima pun menindaklanjuti aduan itu dengan melakukan inspeksi mendadak ke SMPN 1 Kota Bogor dan SMAN 1 Kota Bogor yang lokasinya bersebelahan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Dinas Pendidikan Kota Bogor pada hari ini.
Baca juga: DPRD Kota Bogor dorong perubahan aturan zonasi PPDB
Hasilnya, Bima bersama jajarannya menemukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, seperti verifikasi faktual yang tidak dilakukan sekolah, manipulasi data kartu keluarga (KK), dan ada calon siswa titip identitas pada KK milik orang lain yang rumahnya dekat dengan sekolah, padahal calon siswa itu tidak tinggal di wilayah tersebut.
Oleh karena itu, Pemkot Bogor membentuk tim khusus untuk membongkar calo PPBD guna memastikan saat pengumuman penerimaan siswa baru pada Selasa (11/7), data-data siswa yang diterima sesuai aturan zonasi.
Tim khusus itu terdiri atas unsur Inspektorat, asisten bagian pemerintahan, disdukcapil, disdik, dan enam camat.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023