Direktorat Kesiapsiagaan Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Kabupaten Sukabumi melakukan finalisasi draft dokumen rencana kontinjensi bencana gempa bumi dan tsunami Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
"Finalisasi ini untuk menyiapkan Pemkab Sukabumi khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta instansi terkait merespon keadaan darurat serta potensi dampak yang dapat ditimbulkan akibat bencana gempa bumi serta tsunami," kata perwakilan dari Direktorat Kesiapsiagaan BNPB Indah Fitrianasari di Sukabumi pada Selasa.
Menurut Indah, kegiatan ini bertujuan agar pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan di lembaganya serta berperan aktif dalam kedaruratan bencana dan telah mengikuti penyusunan draft nol yang telah dilaksanakan sebelumnya.
Baca juga: BPBD: Lima kecamatan melaporkan adanya kerusakan akibat gempa bumi
Baca juga: Kepala BNPB blusukan di lokasi longsor Sukabumi
Pertemuan yang digelar di salah satu hotel di Kabupaten Sukabumi ini juga untuk sinkronisasi keputusan sehingga bisa menghasilkan dokumen yang bersinergi. Dokumen ini pun merupakan komitmen bersama yang harus dilaksanakan oleh para pemangku kebijakan.
Kegiatan tersebut juga merupakan salah satu bentuk dukungan BNPB terhadap pemerintah daerah khususnya Pemkab Sukabumi untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami.
Di tempat yang sama, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukabumi Wawan Godawan Saputra menambahkan keberadaan dokumen ini sangat penting, apalagi seperti diketahui kabupaten terluas kedua di Pulau Jawa dan Bali ini memiliki potensi terjadinya bencana seperti gempa bumi, tsunami dan pergerakan tanah.
Baca juga: BNPB fokus cari korban hilang akibat longsor Sukabumi
Potensi tersebut tentunya menjadi perhatian Pemkab Sukabumi, maka dari itu perlu adanya rencana kontinjensi sebagai pedoman dalam penanganan darurat bencana. "Dalam dokumen ini juga dilengkapi dengan skenario kejadian dan asumsi dampak yang tidak diharapkan, kemudian mampu mendeskripsikan kondisi yang sebenarnya dari kejadian gempa bumi maupun tsunami," tambahnya.
Ia mengatakan dengan adanya dokumen itu, akan lebih memudahkan Pemkab Sukabumi khususnya BPBD dalam upaya meminimalkan dampak dari bencana seperti korban jiwa serta kerugian material dan juga dampak dari sisi aspek kependudukan, sosial, ekonomi, lingkungan serta sarana dan prasarana.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
"Finalisasi ini untuk menyiapkan Pemkab Sukabumi khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta instansi terkait merespon keadaan darurat serta potensi dampak yang dapat ditimbulkan akibat bencana gempa bumi serta tsunami," kata perwakilan dari Direktorat Kesiapsiagaan BNPB Indah Fitrianasari di Sukabumi pada Selasa.
Menurut Indah, kegiatan ini bertujuan agar pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan di lembaganya serta berperan aktif dalam kedaruratan bencana dan telah mengikuti penyusunan draft nol yang telah dilaksanakan sebelumnya.
Baca juga: BPBD: Lima kecamatan melaporkan adanya kerusakan akibat gempa bumi
Baca juga: Kepala BNPB blusukan di lokasi longsor Sukabumi
Pertemuan yang digelar di salah satu hotel di Kabupaten Sukabumi ini juga untuk sinkronisasi keputusan sehingga bisa menghasilkan dokumen yang bersinergi. Dokumen ini pun merupakan komitmen bersama yang harus dilaksanakan oleh para pemangku kebijakan.
Kegiatan tersebut juga merupakan salah satu bentuk dukungan BNPB terhadap pemerintah daerah khususnya Pemkab Sukabumi untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami.
Di tempat yang sama, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukabumi Wawan Godawan Saputra menambahkan keberadaan dokumen ini sangat penting, apalagi seperti diketahui kabupaten terluas kedua di Pulau Jawa dan Bali ini memiliki potensi terjadinya bencana seperti gempa bumi, tsunami dan pergerakan tanah.
Baca juga: BNPB fokus cari korban hilang akibat longsor Sukabumi
Potensi tersebut tentunya menjadi perhatian Pemkab Sukabumi, maka dari itu perlu adanya rencana kontinjensi sebagai pedoman dalam penanganan darurat bencana. "Dalam dokumen ini juga dilengkapi dengan skenario kejadian dan asumsi dampak yang tidak diharapkan, kemudian mampu mendeskripsikan kondisi yang sebenarnya dari kejadian gempa bumi maupun tsunami," tambahnya.
Ia mengatakan dengan adanya dokumen itu, akan lebih memudahkan Pemkab Sukabumi khususnya BPBD dalam upaya meminimalkan dampak dari bencana seperti korban jiwa serta kerugian material dan juga dampak dari sisi aspek kependudukan, sosial, ekonomi, lingkungan serta sarana dan prasarana.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023