Jakarta (Antara Megapolitan) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa upaya pengentasan kemiskinan dan kesenjangan perlu didukung desain belanja negara yang efektif dan tepat sasaran.
"Kita ingin membuat pembangunan ekonomi yang betul-betul dapat mengatasi kemiskinan dan kesenjangan dengan belanja APBN yang ditujukan untuk pemenuhan jasa yang sifatnya dasar yakni pendidikan, kesehatan, air minum, dan sanitasi," kata Menkeu saat menjadi pemateri dalam acara "Supermentor16: End Poverty" di Jakarta, Senin malam.
Meskipun pemerintah telah menambah anggaran pendidikan menjadi sekitar Rp400 triliun dan anggaran kesehatan Rp100 triliun pada 2016, namun belum bisa menjawab tantangan kemiskinan dimana tercatat 50 ribu kelas rusak berat dan 30 persen anak mengalami kurang gizi (stunting).
Karena itu, desain pembangunan perlu dirancang dengan pemikiran yang sungguh-sungguh disertasi komitmen jangka panjang.
Dalam hal ini, Indonesia harus belajar dari pengalaman pada 2014 dimana pemberian subsidi BBM justru menghilangkan kesempatan negara untuk membangun infrastruktur. Padahal, subsidi tersebut hanya dinikmati masyarakat berpenghasilan menengah ke atas, bukan masyarakat miskin yang bahkan sulit mendapat fasilitas listrik dan tempat tinggal.
"Subsidi sangat berbahaya karena membuat distorsi semakin lebar," ungkap Sri Mulyani.
Sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah mulai fokus pada pembangunan infrastruktur dengan target alokasi anggaran RAPBN 2017 mencapai Rp346,6 atau 114,3 persen dibanding alokasi infrastruktur rata-rata pada 2011-2014.
Sementara subsidi BBM diturunkan hingga Rp92,2 triliun dalam RAPBN 2017 atau 64,6 persen dibanding alokasi subsidi BBM rata-rata selama tiga tahun anggaran yang sama.
Menkeu mengakui bahwa membuat kebijakan publik untuk mengentaskan 28,6 juta penduduk miskin dan 62 juta penduduk rentan kemiskinan---menurut data Bank Dunia---memang penuh pilihan sulit.
Setiap keputusan yang diambil oleh Menteri Keuangan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan betul-betul dinikmati masyarakat miskin, diakuinya selalu melibatkan emosi masyarakat.
"Menjadi Menteri Keuangan adalah menteri yang mengelola emosi," tutur mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia.
Karena itu, selain menjaga nurani dan integritas sebagai pejabat negara, Sri Mulyani juga meminta kontribusi masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan salah satunya melalui pengawasan yang objektif terhadap setiap kebijakan pemerintah.
"Awasi dengan kritis, dilihat secara benar, dan berikan masukan. Masyarakat harus yakin bahwa Rp2.000 triliun uang negara (APBN) dibelanjakan dengan baik, benar, dan penuh amanah," tutur dia dalam seminar yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI). (Ant).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Kita ingin membuat pembangunan ekonomi yang betul-betul dapat mengatasi kemiskinan dan kesenjangan dengan belanja APBN yang ditujukan untuk pemenuhan jasa yang sifatnya dasar yakni pendidikan, kesehatan, air minum, dan sanitasi," kata Menkeu saat menjadi pemateri dalam acara "Supermentor16: End Poverty" di Jakarta, Senin malam.
Meskipun pemerintah telah menambah anggaran pendidikan menjadi sekitar Rp400 triliun dan anggaran kesehatan Rp100 triliun pada 2016, namun belum bisa menjawab tantangan kemiskinan dimana tercatat 50 ribu kelas rusak berat dan 30 persen anak mengalami kurang gizi (stunting).
Karena itu, desain pembangunan perlu dirancang dengan pemikiran yang sungguh-sungguh disertasi komitmen jangka panjang.
Dalam hal ini, Indonesia harus belajar dari pengalaman pada 2014 dimana pemberian subsidi BBM justru menghilangkan kesempatan negara untuk membangun infrastruktur. Padahal, subsidi tersebut hanya dinikmati masyarakat berpenghasilan menengah ke atas, bukan masyarakat miskin yang bahkan sulit mendapat fasilitas listrik dan tempat tinggal.
"Subsidi sangat berbahaya karena membuat distorsi semakin lebar," ungkap Sri Mulyani.
Sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah mulai fokus pada pembangunan infrastruktur dengan target alokasi anggaran RAPBN 2017 mencapai Rp346,6 atau 114,3 persen dibanding alokasi infrastruktur rata-rata pada 2011-2014.
Sementara subsidi BBM diturunkan hingga Rp92,2 triliun dalam RAPBN 2017 atau 64,6 persen dibanding alokasi subsidi BBM rata-rata selama tiga tahun anggaran yang sama.
Menkeu mengakui bahwa membuat kebijakan publik untuk mengentaskan 28,6 juta penduduk miskin dan 62 juta penduduk rentan kemiskinan---menurut data Bank Dunia---memang penuh pilihan sulit.
Setiap keputusan yang diambil oleh Menteri Keuangan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan betul-betul dinikmati masyarakat miskin, diakuinya selalu melibatkan emosi masyarakat.
"Menjadi Menteri Keuangan adalah menteri yang mengelola emosi," tutur mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia.
Karena itu, selain menjaga nurani dan integritas sebagai pejabat negara, Sri Mulyani juga meminta kontribusi masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan salah satunya melalui pengawasan yang objektif terhadap setiap kebijakan pemerintah.
"Awasi dengan kritis, dilihat secara benar, dan berikan masukan. Masyarakat harus yakin bahwa Rp2.000 triliun uang negara (APBN) dibelanjakan dengan baik, benar, dan penuh amanah," tutur dia dalam seminar yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI). (Ant).
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016