Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wiliam Aditya Sarana mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberlakukan sistem kerja dari rumah atau "work from home" (WFH) seperti era pandemi COVID-19 untuk mengurangi kemacetan.
"Yang saya usulkan penerapan WFH yang sudah terbukti berhasil ketika pandemi dan jalan kosong," kata anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Menurut Wiliam, penerapan WFH ketika pandemi COVID-19 terbukti menurunkan angka kemacetan. Selain itu, kualitas udara juga semakin bersih lantaran tidak ada kendaraan yang lalu-lalang di jalan.
Baca juga: Kemacetan Jakarta hilang dengan jalan berbayar?
Baca juga: Tekan kemacetan, Dishub DKI identifikasi 27 jalur putar balik di Ibu Kota segera ditutup
Untuk mewujudkan usulan kebijakan tersebut, Wiliam meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkoordinasi dengan perusahaan dan pengelola perkantoran guna membahas sistem kerja dari rumah.
"Mungkin sistem kerja 'hybrid' jadi tiga hari WFH dan sisanya di kantor. Itu perlu dipertimbangkan," kata dia.
Wiliam juga meminta Pemprov DKI untuk memaksimalkan pelayanan transportasi umum agar warga mau beralih dari kendaraan pribadi.
Baca juga: Perda PL2SE harus segera disahkan dan diterapkan di Jakarta
Penambahan terminal dan moda transportasi diperlukan agar tidak terjadi keterlambatan saat penumpang menunggu angkutan.
"Jadi di satu sisi ada solusi WFH, di sisi lain pemprov juga harus benahi transportasi," kata William.
Pemprov DKI sedang membahas beberapa peraturan guna mengurangi kemacetan. Salah satunya membagi jam kerja menjadi dua shift, yakni masuk pukul 08.00 WIB dan 10.00 WIB.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
"Yang saya usulkan penerapan WFH yang sudah terbukti berhasil ketika pandemi dan jalan kosong," kata anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Menurut Wiliam, penerapan WFH ketika pandemi COVID-19 terbukti menurunkan angka kemacetan. Selain itu, kualitas udara juga semakin bersih lantaran tidak ada kendaraan yang lalu-lalang di jalan.
Baca juga: Kemacetan Jakarta hilang dengan jalan berbayar?
Baca juga: Tekan kemacetan, Dishub DKI identifikasi 27 jalur putar balik di Ibu Kota segera ditutup
Untuk mewujudkan usulan kebijakan tersebut, Wiliam meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkoordinasi dengan perusahaan dan pengelola perkantoran guna membahas sistem kerja dari rumah.
"Mungkin sistem kerja 'hybrid' jadi tiga hari WFH dan sisanya di kantor. Itu perlu dipertimbangkan," kata dia.
Wiliam juga meminta Pemprov DKI untuk memaksimalkan pelayanan transportasi umum agar warga mau beralih dari kendaraan pribadi.
Baca juga: Perda PL2SE harus segera disahkan dan diterapkan di Jakarta
Penambahan terminal dan moda transportasi diperlukan agar tidak terjadi keterlambatan saat penumpang menunggu angkutan.
"Jadi di satu sisi ada solusi WFH, di sisi lain pemprov juga harus benahi transportasi," kata William.
Pemprov DKI sedang membahas beberapa peraturan guna mengurangi kemacetan. Salah satunya membagi jam kerja menjadi dua shift, yakni masuk pukul 08.00 WIB dan 10.00 WIB.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023