Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi berharap pimpinan partai politik bersatu untuk berjuang menyelamatkan kedaulatan politik rakyat Indonesia menyusul adanya bocoran informasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan menerapkan sistem pemilu proporsional tertutup.
Dedi di Purwakarta, Selasa, mengatakan, terlepas benar atau tidaknya informasi yang disampaikan ahli hukum tata negara sekaligus mantan wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, hal itu bisa menjadi peringatan terhadap setiap kemungkinan yang ada.
“Setidaknya ini membangun ruang kesadaran bahwa ada ancaman kedaulatan rakyat Indonesia menjadi kedaulatan partai politik,” katanya.
Dedi menyebutkan, sistem Pemilu terbuka, terlepas dari berbagai kekurangan, telah melahirkan tokoh-tokoh publik yang berasal dari kalangan masyarakat biasa yang tidak memiliki akses ke partai politik. Mereka lahir karena memiliki akses pada masyarakat.
Tokoh-tokoh itu tumbuh melalui keterpilihan berdasarkan hubungan emosional dengan pemilihnya di daerah pemilihan masing-masing.
“Hubungan emosional itu melahirkan spirit dengan memperjuangkan kepentingan daerah pemilihan melalui pembangunan infrastruktur, pengembangan pertanian, UMKM, unit kesehatan, pendidikan, pariwisata dan keagamaan,” katanya.
Ia menilai, tingkat kritisisme para legislator di DPR yang meredup lebih berdasarkan pada faktor dominan partai politik melalui fraksi di DPR. Sehingga para legislator dikontrol melalui fraksi yang merupakan kepanjangan tangan dari pimpinan partai politik.
Sementara sistem Pemilu tertutup justru menutup seluruh ruang partisipasi publik, karena seluruh legislator terpilih merupakan kewenangan pimpinan partai dan spirit memperjuangkan partisipasi publik melalui daerah pemilihan akan hilang karena tidak ada lagi relevansi pada keterpilihan.
“Anggota DPR dan DPRD akan sangat tunduk pada pimpinan partai. Ruang kritisisme para anggota legislatif akan semakin redup seiring dengan semakin kuatnya partai politik dalam mengontrol anggotanya di parlemen,” katanya.
Dedi berharap seluruh pimpinan partai politik segera bersatu mengambil sikap tegas, jika kelak MK memutuskan sistem Pemilu tertutup.
“Saya berharap delapan pimpinan partai politik segera bersatu mengambil sikap apabila ada rencana MK memutuskan sistem Pemilu tertutup. Bersatu padu dengan meninggalkan kepentingan jangka pendek, menyatukan tujuan menyelamatkan kedaulatan politik rakyat Indonesia dari pembajakan politik atas nama konstitusi,” katanya.
Sementara dari sembilan fraksi di DPR, hanya PDI Perjuangan yang mendukung sistem Pemilu tertutup. Untuk delapan fraksi lain menegaskan telah menolak sistem pemilu tertutup dan tetap pada sistem Pemilu terbuka.
Baca juga: JK: Sistem pemilihan proporsional terbuka sudah benar
Baca juga: Dedi Mulyadi nilai sistem pemilu proporsional tertutup sebuah kemunduran demokrasi
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
Dedi di Purwakarta, Selasa, mengatakan, terlepas benar atau tidaknya informasi yang disampaikan ahli hukum tata negara sekaligus mantan wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, hal itu bisa menjadi peringatan terhadap setiap kemungkinan yang ada.
“Setidaknya ini membangun ruang kesadaran bahwa ada ancaman kedaulatan rakyat Indonesia menjadi kedaulatan partai politik,” katanya.
Dedi menyebutkan, sistem Pemilu terbuka, terlepas dari berbagai kekurangan, telah melahirkan tokoh-tokoh publik yang berasal dari kalangan masyarakat biasa yang tidak memiliki akses ke partai politik. Mereka lahir karena memiliki akses pada masyarakat.
Tokoh-tokoh itu tumbuh melalui keterpilihan berdasarkan hubungan emosional dengan pemilihnya di daerah pemilihan masing-masing.
“Hubungan emosional itu melahirkan spirit dengan memperjuangkan kepentingan daerah pemilihan melalui pembangunan infrastruktur, pengembangan pertanian, UMKM, unit kesehatan, pendidikan, pariwisata dan keagamaan,” katanya.
Ia menilai, tingkat kritisisme para legislator di DPR yang meredup lebih berdasarkan pada faktor dominan partai politik melalui fraksi di DPR. Sehingga para legislator dikontrol melalui fraksi yang merupakan kepanjangan tangan dari pimpinan partai politik.
Sementara sistem Pemilu tertutup justru menutup seluruh ruang partisipasi publik, karena seluruh legislator terpilih merupakan kewenangan pimpinan partai dan spirit memperjuangkan partisipasi publik melalui daerah pemilihan akan hilang karena tidak ada lagi relevansi pada keterpilihan.
“Anggota DPR dan DPRD akan sangat tunduk pada pimpinan partai. Ruang kritisisme para anggota legislatif akan semakin redup seiring dengan semakin kuatnya partai politik dalam mengontrol anggotanya di parlemen,” katanya.
Dedi berharap seluruh pimpinan partai politik segera bersatu mengambil sikap tegas, jika kelak MK memutuskan sistem Pemilu tertutup.
“Saya berharap delapan pimpinan partai politik segera bersatu mengambil sikap apabila ada rencana MK memutuskan sistem Pemilu tertutup. Bersatu padu dengan meninggalkan kepentingan jangka pendek, menyatukan tujuan menyelamatkan kedaulatan politik rakyat Indonesia dari pembajakan politik atas nama konstitusi,” katanya.
Sementara dari sembilan fraksi di DPR, hanya PDI Perjuangan yang mendukung sistem Pemilu tertutup. Untuk delapan fraksi lain menegaskan telah menolak sistem pemilu tertutup dan tetap pada sistem Pemilu terbuka.
Baca juga: JK: Sistem pemilihan proporsional terbuka sudah benar
Baca juga: Dedi Mulyadi nilai sistem pemilu proporsional tertutup sebuah kemunduran demokrasi
Editor : Budi Setiawanto
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023