Bekasi (Antara Megapolitan) - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, menggelontorkan dana total Rp12,3 miliar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016 untuk pemulihan tanggul di tiga lokasi bantaran Kali Bekasi.
"Ini adalah penanganan darurat yang kami lakukan sebagai kepedulian pemerintah daerah pada masyarakatnya," kata Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi Tri Adhiyanto di Bekasi, Senin.
Menurut dia, kerusakan tanggul Kali Bekasi seharusnya merupakan tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC).
Namun mengingat ketiga lokasi itu membutuhkan penanganan darurat di tengah keterbatasan alokasi dana dari pemerintah pusat, kata dia, maka kewenangan itu ditanggung pemerintah daerah.
Adapun ketiga kawasan itu di antaranya tanggul Kali Bekasi di Kecamatan Jatiasih yakni Perumahan Pondokgede Permai dan Perumahan Pondok Mitra Lestari serta di Kelurahan Telukpucung Kecamatan Bekasi Utara.
"Untuk Perumahan Pondokgede Permai sudah kita alokasikan Rp2,5 miliar, Pondok Mitra Lestari Rp2,8 miliar dan Telukpucung Rp9 miliar," katanya.
Menurut dia, kerusakan tanggul di tiga lokasi itu beragam, mulai dari pondasi yang ambles, struktur beton yang patah, retak, hingga jebol.
"Saat ini proses lelangnya sudah selesai dilaksanakan, tinggal pelaksanaan fisik saja dalam waktu dekat," katanya.
Dikatakan Tri, penanganan darurat banjir oleh Kementerian PU dan Pera berupa pemasangan kawat bronjong dirasa tidak efektif karena cepat rusak.
"Kalau hanya beronjong, dengan tinggi permukaan air di atas 230 centimeter pasti rembes. Makanya perlu dilakukan penguatan tanggul dengan menambal yang bocor menggunakan beton," katanya.
Anggaran tersebut, kata dia, sebagian dimanfaatkan untuk penguatan tanggul dengan sistem tiang pancang serta pengadaan pintu air.
"Kami juga rutin membuat surat desakan kepada pemerintah pusat agar mereka bisa mengalokasikan dana yang cukup untuk perbaikan permanen tanggul dan juga normalisasi Kali Bekasi," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Ini adalah penanganan darurat yang kami lakukan sebagai kepedulian pemerintah daerah pada masyarakatnya," kata Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi Tri Adhiyanto di Bekasi, Senin.
Menurut dia, kerusakan tanggul Kali Bekasi seharusnya merupakan tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC).
Namun mengingat ketiga lokasi itu membutuhkan penanganan darurat di tengah keterbatasan alokasi dana dari pemerintah pusat, kata dia, maka kewenangan itu ditanggung pemerintah daerah.
Adapun ketiga kawasan itu di antaranya tanggul Kali Bekasi di Kecamatan Jatiasih yakni Perumahan Pondokgede Permai dan Perumahan Pondok Mitra Lestari serta di Kelurahan Telukpucung Kecamatan Bekasi Utara.
"Untuk Perumahan Pondokgede Permai sudah kita alokasikan Rp2,5 miliar, Pondok Mitra Lestari Rp2,8 miliar dan Telukpucung Rp9 miliar," katanya.
Menurut dia, kerusakan tanggul di tiga lokasi itu beragam, mulai dari pondasi yang ambles, struktur beton yang patah, retak, hingga jebol.
"Saat ini proses lelangnya sudah selesai dilaksanakan, tinggal pelaksanaan fisik saja dalam waktu dekat," katanya.
Dikatakan Tri, penanganan darurat banjir oleh Kementerian PU dan Pera berupa pemasangan kawat bronjong dirasa tidak efektif karena cepat rusak.
"Kalau hanya beronjong, dengan tinggi permukaan air di atas 230 centimeter pasti rembes. Makanya perlu dilakukan penguatan tanggul dengan menambal yang bocor menggunakan beton," katanya.
Anggaran tersebut, kata dia, sebagian dimanfaatkan untuk penguatan tanggul dengan sistem tiang pancang serta pengadaan pintu air.
"Kami juga rutin membuat surat desakan kepada pemerintah pusat agar mereka bisa mengalokasikan dana yang cukup untuk perbaikan permanen tanggul dan juga normalisasi Kali Bekasi," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016