Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memperkuat sinergi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mengantisipasi sengketa tanah di daerahnya.
"Guna memperkuat sinergi dalam mengantisipasi maupun menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pertanahan di Kabupaten Bogor," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin usai rapat koordinasi terkait penyelesaian masalah pertanahan, di Cibinong, Bogor, Kamis.
Menurutnya, pengawasan terkait pertanahan di Kabupaten Bogor perlu dilakukan secara kolaborasi antara Pemkab Bogor, Forkopimda, kepala perangkat daerah (PD) dan juga camat. Pelibatan berbagai unsur itu guna mengantisipasi terjadinya permasalahan atau konflik tanah di Kabupaten Bogor.
Baca juga: Kementerian ATR/BPN minta Sentul City tak asal gusur soal sengketa di Bojongkoneng
Baca juga: Komisi III DPR segera panggil BPN Bogor dan Sentul City soal sengketa lahan
"Kami libatkan kepala PD juga camat untuk memperkuat sinergi dengan Forkopimda yang tugasnya antara lain mengevaluasi dan mengawasi terkait dengan pertanahan di lapangan, guna mengantisipasi terjadi permasalahan dan konflik tanah," kata Burhan.
Sementara, Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin di tempat yang sama, mengatakan, komitmen dan sinergi yang kuat sangat penting dilakukan dengan semua pihak baik mulai dari Pemkab Bogor, Forkopimda, para pengusaha, hingga masyarakat untuk sama-sama dalam mengantisipasi konflik pertanahan.
Baca juga: 400 warga Bojongkoneng dan Cijayanti geruduk DPRD Bogor soal sengketa lahan Sentul City
"Komitmen yang kuat, serta kesadaran yang tinggi dari semua pihak, saya yakin konflik-konflik pertanahan di Kabupaten Bogor tidak akan terjadi," kata Iman.
Ia berharap, apa yang telah dirumuskan dalam pertemuan tersebut mengenai pertanahan dapat terealisasi dan menjadi solusi untuk menekan konflik pertanahan di Kabupaten Bogor.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
"Guna memperkuat sinergi dalam mengantisipasi maupun menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pertanahan di Kabupaten Bogor," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin usai rapat koordinasi terkait penyelesaian masalah pertanahan, di Cibinong, Bogor, Kamis.
Menurutnya, pengawasan terkait pertanahan di Kabupaten Bogor perlu dilakukan secara kolaborasi antara Pemkab Bogor, Forkopimda, kepala perangkat daerah (PD) dan juga camat. Pelibatan berbagai unsur itu guna mengantisipasi terjadinya permasalahan atau konflik tanah di Kabupaten Bogor.
Baca juga: Kementerian ATR/BPN minta Sentul City tak asal gusur soal sengketa di Bojongkoneng
Baca juga: Komisi III DPR segera panggil BPN Bogor dan Sentul City soal sengketa lahan
"Kami libatkan kepala PD juga camat untuk memperkuat sinergi dengan Forkopimda yang tugasnya antara lain mengevaluasi dan mengawasi terkait dengan pertanahan di lapangan, guna mengantisipasi terjadi permasalahan dan konflik tanah," kata Burhan.
Sementara, Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin di tempat yang sama, mengatakan, komitmen dan sinergi yang kuat sangat penting dilakukan dengan semua pihak baik mulai dari Pemkab Bogor, Forkopimda, para pengusaha, hingga masyarakat untuk sama-sama dalam mengantisipasi konflik pertanahan.
Baca juga: 400 warga Bojongkoneng dan Cijayanti geruduk DPRD Bogor soal sengketa lahan Sentul City
"Komitmen yang kuat, serta kesadaran yang tinggi dari semua pihak, saya yakin konflik-konflik pertanahan di Kabupaten Bogor tidak akan terjadi," kata Iman.
Ia berharap, apa yang telah dirumuskan dalam pertemuan tersebut mengenai pertanahan dapat terealisasi dan menjadi solusi untuk menekan konflik pertanahan di Kabupaten Bogor.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023