Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menyoroti banyaknya lembaga negara yang mengurus pangan tetapi persoalan pangan tak kunjung selesai.
"Sekarang ini terlalu banyak lembaga negara yang mengurusi pangan padahal tupoksi dari masing-masing lembaga itu hampir sama," katanya, dalam sambungan telepon di Purwakarta, Senin.
Di antara lembaga tersebut di antaranya Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, ID Food, dan tentunya Kementerian Pertanian.
Dedi menyebutkan, dalam sebuah rapat dengar pendapat di DPR RI bersama sejumlah lembaga negara yang mengurus pangan, Kementan dan Badan Pangan Nasional berbeda dalam penyediaan data seputar pangan.
Hal itu menjadi pertanyaan, karena Kementan dan Badan Pangan menyebut data yang mereka peroleh sama-sama diperoleh dari Badan Pusat Statistik.
“Kita ingin nanti ada satu kesatuan data mengenai pangan, karena penting dalam pengambilan keputusan sehingga pada akhirnya tepat atau tidak menjadi tanggung jawab bersama tidak saling lempar tanggung jawab,” kata dia.
Mengenai pangan, Dedi juga menyoroti persoalan impor beras yang hanya dilakukan untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP). Meski begitu ia meminta beras impor tak rembes ke pasaran.
Hal tersebut disampaikan karena jika beras impor itu sampai rembes ke pasaran, maka akan 'membunuh' harga tinggi yang sedang dinikmati oleh petani.
“Jika itu sampai terjadi ada ketakutan psikologis dari pedagang untuk menyerap beras dari petani karena takut pasar dibanjiri beras impor yang akhirnya mengalami sebuah kerugian. Salah satu tugas pemerintah adalah menjaga psikologi pasar,” katanya.
Baca juga: Anggota DPR minta pemerintah tidak terburu-buru lakukan impor beras
Baca juga: Dedi Mulyadi: Dana bagi hasil ke desa harus sesuai perencanaan terarah
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
"Sekarang ini terlalu banyak lembaga negara yang mengurusi pangan padahal tupoksi dari masing-masing lembaga itu hampir sama," katanya, dalam sambungan telepon di Purwakarta, Senin.
Di antara lembaga tersebut di antaranya Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, ID Food, dan tentunya Kementerian Pertanian.
Dedi menyebutkan, dalam sebuah rapat dengar pendapat di DPR RI bersama sejumlah lembaga negara yang mengurus pangan, Kementan dan Badan Pangan Nasional berbeda dalam penyediaan data seputar pangan.
Hal itu menjadi pertanyaan, karena Kementan dan Badan Pangan menyebut data yang mereka peroleh sama-sama diperoleh dari Badan Pusat Statistik.
“Kita ingin nanti ada satu kesatuan data mengenai pangan, karena penting dalam pengambilan keputusan sehingga pada akhirnya tepat atau tidak menjadi tanggung jawab bersama tidak saling lempar tanggung jawab,” kata dia.
Mengenai pangan, Dedi juga menyoroti persoalan impor beras yang hanya dilakukan untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP). Meski begitu ia meminta beras impor tak rembes ke pasaran.
Hal tersebut disampaikan karena jika beras impor itu sampai rembes ke pasaran, maka akan 'membunuh' harga tinggi yang sedang dinikmati oleh petani.
“Jika itu sampai terjadi ada ketakutan psikologis dari pedagang untuk menyerap beras dari petani karena takut pasar dibanjiri beras impor yang akhirnya mengalami sebuah kerugian. Salah satu tugas pemerintah adalah menjaga psikologi pasar,” katanya.
Baca juga: Anggota DPR minta pemerintah tidak terburu-buru lakukan impor beras
Baca juga: Dedi Mulyadi: Dana bagi hasil ke desa harus sesuai perencanaan terarah
Editor : Budi Setiawanto
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023