Forum Pemuda Palabuhanratu menganggap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi tutup mata atas kasus pencemaran laut di Kabupaten Sukabumi, hasil pembuangan limbah perusahaan, yang merebak.
"Kami sudah melakukan kajian tentang kebijakan publik khususnya di Palabuhanratu salah satunya tentang pencemaran laut akibat limbah yang langsung dibuang oleh PLTU Palabuhanratu langsung ke laut. DPRD tutup mata atas kejadian ini padahal dari berbagai elemen masyarakat maupun organisasi kerap melaporkan," kata Ketua Forum Pemuda Palabuhanratu Friady Mahyuzar di Sukabumi, Senin.
Kegiatan audiensi yang dilakukan pada Senin ini, misalnya, pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi tidak ada menghadiri pertemuan tersebut, begitu pula pimpinan PLTU Palabuhanratu juga tidak ikut hadir.
Menurut Friady hal ini menjadi pertanyaan bagi warga dan dia menuding ada main mata antara PLTU dan DPRD Kabupaten Sukabumi. Ia bersama warga yang hadir untuk melaksanakan audiensi ini memilih keluar atau walk out dari agenda audiensi tersebut.
Selain itu, pihaknya pun mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran jika kasus pencemaran laut ini tidak kunjung dibenahi, sebab dampak pencemaran itu, hasil tangkapan ikan nelayan terus berkurang dan dampak-dampak lain.
Sementara, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi Deni Gunawan mengatakan agenda audiensi ini bertujuan untuk menindaklanjuti rapat yang dilakukan pada Minggu (26/3) malam yang dihadiri oleh PLTU, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi, dan Puskesmas Palabuhanratu.
Rapat tersebut untuk menyerap berbagai informasi untuk mengetahui sumber masalah dan isu yang terjadi khususnya terkait pencemaran laut sehingga permasalahan ini tidak berlarut-larut.
Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi berharap kasus ini bisa segera dituntaskan agar tidak terjadi aksi lanjutan di kemudian hari, tetapi yang paling terpenting adalah untuk menjaga biota laut di perairan laut selatan Kabupaten Sukabumi.
"Kami pada pekan ini berencana untuk melakukan kunjungan kerja langsung ke lokasi agar bisa melihat dan menilai langsung pelanggaran yang diduga dilakukan pihak PLTU dengan membuang limbah ke laut," tambahnya.
Deni mengatakan bagaimana pun juga PLTU merupakan perusahaan milik negara yang keberadaannya sangat penting untuk memenuhi persediaan listrik khususnya di Kabupaten Sukabumi dan sekitarnya.
Dengan melakukan peninjauan langsung, pihaknya pun bisa memberikan saran dan masukan untuk perbaikan kinerja PLTU serta menghindari semakin meluasnya pencemaran yang tujuannya agar masyarakat dan PLTU menjadi nyaman.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
"Kami sudah melakukan kajian tentang kebijakan publik khususnya di Palabuhanratu salah satunya tentang pencemaran laut akibat limbah yang langsung dibuang oleh PLTU Palabuhanratu langsung ke laut. DPRD tutup mata atas kejadian ini padahal dari berbagai elemen masyarakat maupun organisasi kerap melaporkan," kata Ketua Forum Pemuda Palabuhanratu Friady Mahyuzar di Sukabumi, Senin.
Kegiatan audiensi yang dilakukan pada Senin ini, misalnya, pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi tidak ada menghadiri pertemuan tersebut, begitu pula pimpinan PLTU Palabuhanratu juga tidak ikut hadir.
Menurut Friady hal ini menjadi pertanyaan bagi warga dan dia menuding ada main mata antara PLTU dan DPRD Kabupaten Sukabumi. Ia bersama warga yang hadir untuk melaksanakan audiensi ini memilih keluar atau walk out dari agenda audiensi tersebut.
Selain itu, pihaknya pun mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran jika kasus pencemaran laut ini tidak kunjung dibenahi, sebab dampak pencemaran itu, hasil tangkapan ikan nelayan terus berkurang dan dampak-dampak lain.
Sementara, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi Deni Gunawan mengatakan agenda audiensi ini bertujuan untuk menindaklanjuti rapat yang dilakukan pada Minggu (26/3) malam yang dihadiri oleh PLTU, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi, dan Puskesmas Palabuhanratu.
Rapat tersebut untuk menyerap berbagai informasi untuk mengetahui sumber masalah dan isu yang terjadi khususnya terkait pencemaran laut sehingga permasalahan ini tidak berlarut-larut.
Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi berharap kasus ini bisa segera dituntaskan agar tidak terjadi aksi lanjutan di kemudian hari, tetapi yang paling terpenting adalah untuk menjaga biota laut di perairan laut selatan Kabupaten Sukabumi.
"Kami pada pekan ini berencana untuk melakukan kunjungan kerja langsung ke lokasi agar bisa melihat dan menilai langsung pelanggaran yang diduga dilakukan pihak PLTU dengan membuang limbah ke laut," tambahnya.
Deni mengatakan bagaimana pun juga PLTU merupakan perusahaan milik negara yang keberadaannya sangat penting untuk memenuhi persediaan listrik khususnya di Kabupaten Sukabumi dan sekitarnya.
Dengan melakukan peninjauan langsung, pihaknya pun bisa memberikan saran dan masukan untuk perbaikan kinerja PLTU serta menghindari semakin meluasnya pencemaran yang tujuannya agar masyarakat dan PLTU menjadi nyaman.
Editor : Budi Setiawanto
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023