Cikarang, Bekasi (Antara Megapolitan) - DPD PDIP Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengatakan ada delapan masalah di pemerintahan setempat yang perlu dicermati secara serius.
"Delapan masalah itu diantaranya perencanaan tata kota, pelaksana kegiatan, masalah sumber daya manusia (SDM), sinergitas antar lembaga, peran serta masyarakat atau swasta, pengelolaan anggaran, masalah pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan dan masalah pengendalian pembangunan," kata Ketua DPD PDIP Kabupaten Bekasi Meilina Kartika Kadir di Kabupaten Bekasi, Minggu.
Menurut dia, permasalahan itu seharusnya dapat diatasi mengingat populasi dan pembangunan wilayah yang kian meningkat.
Ini dikarenakan wilayah Kabupaten Bekasi mempunyai luas 127.388 Ha, meliputi 23 Kecamatan yang terdiri dari 182 desa dan 5 kelurahan.
Dari data BPS total penduduk Bekasi pada 2014 mencapai 3.112.698 atau 3.270.931 jiwa tahun 2013 versi Dinas Kependudukan.
Meskipun masyarakat Kabupaten Bekasi sudah memiliki manajemen pembangunan yang cukup baik, namun pada kenyataan sekarang ini belum terlihat tepat dalam mengadopsi inspirasi masyarakatnya.
Ini masih terlihat jelas dalam beberapa hasil kebijakan dan pembangunan yang dilaksanakan kurang selaras dengan keadaan yang dapat dirasakan oleh masyarakatnya.
Ia menambahkan pokok permasalahannya adalah angka pengangguran masih tinggi, sektor pertanian yang belum menyumbang banyak karena tidak dikelola dengan baik, masalah lingkungan hidup, limbah, perumahan kumuh, kesehatan, pelayanan air bersih, sampah, drainase dan lain semacamnya.
Selayaknya wilayah ini mewujudkan Kabupaten Bekasi Berbasis Pedesaan dengan meletakkan kedudukan rakyat sebagai sumber daya sosial yang optimal bagi pembangunan.
"Bila aktivitas dan kreatifitasnya dikembangkan, akan mewujudkan cita-cita dan harapan Kabupaten Bekasi Berbasis Pedesaan 2021," katanya.
Ini dikarenakan guna meningkatkan perekonomian yang merujuk pada visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Dengan mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, adil dan makmur di tahun 2025.
Lanjut Meliana menjelaskan permasalahan ini tentu bukan hal yang sulit, cukup dengan melakukan analisis dan pembuktian dengan menggerakkan dan mengolah sumber daya manusia di tingkat pegawai negerinya, untuk dimanfaatkan guna meningkatkan keselarasan dalam peningkatan kinerja.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Delapan masalah itu diantaranya perencanaan tata kota, pelaksana kegiatan, masalah sumber daya manusia (SDM), sinergitas antar lembaga, peran serta masyarakat atau swasta, pengelolaan anggaran, masalah pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan dan masalah pengendalian pembangunan," kata Ketua DPD PDIP Kabupaten Bekasi Meilina Kartika Kadir di Kabupaten Bekasi, Minggu.
Menurut dia, permasalahan itu seharusnya dapat diatasi mengingat populasi dan pembangunan wilayah yang kian meningkat.
Ini dikarenakan wilayah Kabupaten Bekasi mempunyai luas 127.388 Ha, meliputi 23 Kecamatan yang terdiri dari 182 desa dan 5 kelurahan.
Dari data BPS total penduduk Bekasi pada 2014 mencapai 3.112.698 atau 3.270.931 jiwa tahun 2013 versi Dinas Kependudukan.
Meskipun masyarakat Kabupaten Bekasi sudah memiliki manajemen pembangunan yang cukup baik, namun pada kenyataan sekarang ini belum terlihat tepat dalam mengadopsi inspirasi masyarakatnya.
Ini masih terlihat jelas dalam beberapa hasil kebijakan dan pembangunan yang dilaksanakan kurang selaras dengan keadaan yang dapat dirasakan oleh masyarakatnya.
Ia menambahkan pokok permasalahannya adalah angka pengangguran masih tinggi, sektor pertanian yang belum menyumbang banyak karena tidak dikelola dengan baik, masalah lingkungan hidup, limbah, perumahan kumuh, kesehatan, pelayanan air bersih, sampah, drainase dan lain semacamnya.
Selayaknya wilayah ini mewujudkan Kabupaten Bekasi Berbasis Pedesaan dengan meletakkan kedudukan rakyat sebagai sumber daya sosial yang optimal bagi pembangunan.
"Bila aktivitas dan kreatifitasnya dikembangkan, akan mewujudkan cita-cita dan harapan Kabupaten Bekasi Berbasis Pedesaan 2021," katanya.
Ini dikarenakan guna meningkatkan perekonomian yang merujuk pada visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Dengan mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, adil dan makmur di tahun 2025.
Lanjut Meliana menjelaskan permasalahan ini tentu bukan hal yang sulit, cukup dengan melakukan analisis dan pembuktian dengan menggerakkan dan mengolah sumber daya manusia di tingkat pegawai negerinya, untuk dimanfaatkan guna meningkatkan keselarasan dalam peningkatan kinerja.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016