Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terus berkomitmen meningkatkan indeks reformasi birokrasi di kalangan aparatur sipil negara daerah itu melalui optimalisasi kinerja perangkat daerah berbasis pelayanan publik terukur dan sistematis.
Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan di Cikarang, Kamis, mengatakan bahwa pihaknya telah menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan pemkab setempat untuk fokus meningkatkan capaian predikat indeks reformasi birokrasi.
"Saya terus mendorong perangkat daerah melalui pendekatan integritas sumber daya manusia yang diimplementasikan pada pelayanan publik guna mewujudkan kinerja secara terukur dan sistematis," katanya.
Baca juga: Bupati Bekasi lantik lima pejabat pimpinan tinggi pratama
Dani memberikan stimulus berupa penghargaan kepada perangkat daerah maupun individu aparatur yang memiliki komitmen serta kapasitas selaku agen perubahan. Begitu pula sebaliknya melalui hukuman kepada aparatur yang tidak memiliki sikap disiplin, moralitas, dan akuntabilitas.
"Saya selama ini mencoba lebih fokus pada reward dengan membentuk agen perubahan supaya perangkat daerah yang memiliki komitmen dan kapasitas diberikan status khusus. Namun, di sisi lain punishment juga tetap diberlakukan," ucapnya.
Untuk mendukung reformasi birokrasi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat, menurut dia, perlu penerapan sistem merit oleh segenap organisasi perangkat daerah.
Baca juga: BPN Bekasi deklarasikan zona bebas korupsi dan birokrasi bersih
"Reformasi birokrasi ini harus dirasakan dampaknya bagi masyarakat, salah satunya ditunjukkan melalui Praktik Baik, misalnya untuk memperbaiki manajemen kepegawaian, sudah dirancang oleh sistem namanya merit system," katanya.
Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan 1 pada Kemenpan dan RB Akhmad Hasmy mengatakan bahwa transformasi birokrasi sampai 2025, di antaranya menyangkut upaya pelayanan publik berkualitas.
Di samping itu, lanjut dia, mewujudkan pemerintahan efektif dan efisien, fokus pada capaian, penerapan manajemen kinerja berbasis sistem, dan perangkat daerah yang memiliki kontribusi jelas.
Baca juga: Pemkab Bekasi kejar katagori A nilai capaian reformasi birokrasi
"Roadmap reformasi birokrasi untuk pembangunan yang makin baik bisa diupayakan dengan pelayanan publik, itu utamanya, kemudian sistem yang bisa diterapkan, lalu jadikan pemerintahan yang dinamis agar efektif dan efisien," katanya.
Hasmy mengatakan bahwa hasil evaluasi reformasi birokrasi terhadap Pemerintah Kabupaten Bekasi, satu perangkat daerah mendapat capaian nilai A, empat perangkat daerah dengan capaian BB, 15 perangkat daerah B, 12 perangkat daerah CC, 23 perangkat daerah C, dan enam perangkat daerah D.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan di Cikarang, Kamis, mengatakan bahwa pihaknya telah menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan pemkab setempat untuk fokus meningkatkan capaian predikat indeks reformasi birokrasi.
"Saya terus mendorong perangkat daerah melalui pendekatan integritas sumber daya manusia yang diimplementasikan pada pelayanan publik guna mewujudkan kinerja secara terukur dan sistematis," katanya.
Baca juga: Bupati Bekasi lantik lima pejabat pimpinan tinggi pratama
Dani memberikan stimulus berupa penghargaan kepada perangkat daerah maupun individu aparatur yang memiliki komitmen serta kapasitas selaku agen perubahan. Begitu pula sebaliknya melalui hukuman kepada aparatur yang tidak memiliki sikap disiplin, moralitas, dan akuntabilitas.
"Saya selama ini mencoba lebih fokus pada reward dengan membentuk agen perubahan supaya perangkat daerah yang memiliki komitmen dan kapasitas diberikan status khusus. Namun, di sisi lain punishment juga tetap diberlakukan," ucapnya.
Untuk mendukung reformasi birokrasi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat, menurut dia, perlu penerapan sistem merit oleh segenap organisasi perangkat daerah.
Baca juga: BPN Bekasi deklarasikan zona bebas korupsi dan birokrasi bersih
"Reformasi birokrasi ini harus dirasakan dampaknya bagi masyarakat, salah satunya ditunjukkan melalui Praktik Baik, misalnya untuk memperbaiki manajemen kepegawaian, sudah dirancang oleh sistem namanya merit system," katanya.
Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan 1 pada Kemenpan dan RB Akhmad Hasmy mengatakan bahwa transformasi birokrasi sampai 2025, di antaranya menyangkut upaya pelayanan publik berkualitas.
Di samping itu, lanjut dia, mewujudkan pemerintahan efektif dan efisien, fokus pada capaian, penerapan manajemen kinerja berbasis sistem, dan perangkat daerah yang memiliki kontribusi jelas.
Baca juga: Pemkab Bekasi kejar katagori A nilai capaian reformasi birokrasi
"Roadmap reformasi birokrasi untuk pembangunan yang makin baik bisa diupayakan dengan pelayanan publik, itu utamanya, kemudian sistem yang bisa diterapkan, lalu jadikan pemerintahan yang dinamis agar efektif dan efisien," katanya.
Hasmy mengatakan bahwa hasil evaluasi reformasi birokrasi terhadap Pemerintah Kabupaten Bekasi, satu perangkat daerah mendapat capaian nilai A, empat perangkat daerah dengan capaian BB, 15 perangkat daerah B, 12 perangkat daerah CC, 23 perangkat daerah C, dan enam perangkat daerah D.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023