Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan pemerintah berkomitmen menanamkan pendidikan Pancasila kepada warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri.
Hal itu disampaikan Wapres saat berdialog dengan diaspora Indonesia di Jepang dalam forum Dialog Kebangsaan yang berlangsung di Hotel Imperial Osaka, Jepang, Senin (6/3) malam.
Dalam forum itu seorang peserta yakni pendeta bernama Ayub Mbuilima mengajukan pertanyaan kepada Wapres mengenai upaya pemerintah dalam menanamkan pendidikan Pancasila kepada WNI yang ada di luar negeri, khususnya kepada anak bangsa yang lahir dan tinggal di luar negeri.
“Apakah Bapak Presiden dan Wapres memiliki rencana untuk menyiapkan program pendidikan Pancasila bagi kami yang merantau di (luar negeri), secara khusus bagi anak-anak yang mungkin lahir di sini, sebagai WNI supaya mereka (memahami) Pancasila juga, (sehingga) menjadi kekuatan bagi pertumbuhan mereka,” tanya Ayub.
Menjawab pertanyaan tersebut, Wapres menegaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen besar untuk menyosialisasikan pengamalan nilai-nilai Pancasila bagi seluruh WNI baik di dalam maupun luar negeri.
Baca juga: Wapres: Para pejabat negara laporkan LHKPN secara jujur
Oleh karena itu pemerintah juga telah membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Dewan Pengarah, untuk mengajarkan atau menyebarluaskan, serta menanamkan nilai-nilai Pancasila.
"Tidak doktriner, tetapi (agar) benar-benar dipahami dalam rangka diimplementasikan untuk semua sektor,” paparnya.
Tidak hanya itu, kata Wapres, BPIP juga ditugaskan untuk mengevaluasi berbagai program kementerian dan lembaga agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Adapun sosialisasi Pancasila kepada WNI di luar negeri tidak hanya dilakukan Pemerintah, tetapi juga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
“Penanaman konsensus nasional tentang dasar-dasar negara itu (juga) dilakukan oleh pimpinan MPR yang juga sering ke luar negeri (untuk menyosialisasikan) empat pilar (kebangsaan) termasuk juga Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” ujarnya.
Baca juga: Ma'ruf Amin: Tawakal kepada Allah bukan berarti diam atau pasif
Selain itu, tutur Wapres, berbagai lembaga lain dan organisasi masyarakat (ormas) juga dilibatkan dalam upaya penanaman nilai-nilai Pancasila, salah satunya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang bertugas mengawal toleransi kehidupan beragama di tanah air yang dimandatkan Pancasila.
Lebih jauh, Wapres menegaskan bahwa aturan dan ketentuan terkait pendidikan Pancasila telah masuk dalam sistem pendidikan nasional Indonesia.
Namun menurutnya, seberapa jauh hasil pengaruh dan dampak pendidikan Pancasila terhadap kehidupan masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri akan terus dievaluasi.
“Masalah-masalah kebangsaan ini secara politis memang sudah selesai, tetapi secara implementasi masih harus diusahakan, itulah makanya ada BPIP (sebagai) lembaga kepresidenan yang tugasnya tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri,” terang Wapres.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
Hal itu disampaikan Wapres saat berdialog dengan diaspora Indonesia di Jepang dalam forum Dialog Kebangsaan yang berlangsung di Hotel Imperial Osaka, Jepang, Senin (6/3) malam.
Dalam forum itu seorang peserta yakni pendeta bernama Ayub Mbuilima mengajukan pertanyaan kepada Wapres mengenai upaya pemerintah dalam menanamkan pendidikan Pancasila kepada WNI yang ada di luar negeri, khususnya kepada anak bangsa yang lahir dan tinggal di luar negeri.
“Apakah Bapak Presiden dan Wapres memiliki rencana untuk menyiapkan program pendidikan Pancasila bagi kami yang merantau di (luar negeri), secara khusus bagi anak-anak yang mungkin lahir di sini, sebagai WNI supaya mereka (memahami) Pancasila juga, (sehingga) menjadi kekuatan bagi pertumbuhan mereka,” tanya Ayub.
Menjawab pertanyaan tersebut, Wapres menegaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen besar untuk menyosialisasikan pengamalan nilai-nilai Pancasila bagi seluruh WNI baik di dalam maupun luar negeri.
Baca juga: Wapres: Para pejabat negara laporkan LHKPN secara jujur
Oleh karena itu pemerintah juga telah membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Dewan Pengarah, untuk mengajarkan atau menyebarluaskan, serta menanamkan nilai-nilai Pancasila.
"Tidak doktriner, tetapi (agar) benar-benar dipahami dalam rangka diimplementasikan untuk semua sektor,” paparnya.
Tidak hanya itu, kata Wapres, BPIP juga ditugaskan untuk mengevaluasi berbagai program kementerian dan lembaga agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Adapun sosialisasi Pancasila kepada WNI di luar negeri tidak hanya dilakukan Pemerintah, tetapi juga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
“Penanaman konsensus nasional tentang dasar-dasar negara itu (juga) dilakukan oleh pimpinan MPR yang juga sering ke luar negeri (untuk menyosialisasikan) empat pilar (kebangsaan) termasuk juga Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” ujarnya.
Baca juga: Ma'ruf Amin: Tawakal kepada Allah bukan berarti diam atau pasif
Selain itu, tutur Wapres, berbagai lembaga lain dan organisasi masyarakat (ormas) juga dilibatkan dalam upaya penanaman nilai-nilai Pancasila, salah satunya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang bertugas mengawal toleransi kehidupan beragama di tanah air yang dimandatkan Pancasila.
Lebih jauh, Wapres menegaskan bahwa aturan dan ketentuan terkait pendidikan Pancasila telah masuk dalam sistem pendidikan nasional Indonesia.
Namun menurutnya, seberapa jauh hasil pengaruh dan dampak pendidikan Pancasila terhadap kehidupan masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri akan terus dievaluasi.
“Masalah-masalah kebangsaan ini secara politis memang sudah selesai, tetapi secara implementasi masih harus diusahakan, itulah makanya ada BPIP (sebagai) lembaga kepresidenan yang tugasnya tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri,” terang Wapres.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023