Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Hapsari Setyowardhani, S.E., M.M. menyatakan diperlukan adanya satu big data yang dikelola pemerintah sebagai database Usaha Kecil Menengah (UKM) seluruh Indonesia.
"Database ini dapat digunakan oleh berbagai instansi pemerintahan maupun oleh pelaku UKM untuk keperluan pemetaan pasar dan mengelola persaingan," kata Hapsari
Setyowardhani di UI Depok, Selasa.
Hapsari mengatakan bahwa ada beberapa isu dari pemerintah, seperti belum adanya database yang rapi, program yang tumpang tindih dan berulang, belum adanya koordinasi yang efektif, serta banyaknya pelaku UKM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) denganfokus hanya ke bantuan modal yang diberikan, belum ke substansi pelatihan.
Baca juga: Hasil survei FEB UI: 61 persen pemilik UKM berumur lebih dari 40 tahun
Baca juga: Hasil survei FEB UI: 61 persen pemilik UKM berumur lebih dari 40 tahun
Selain itu, perlu adanya dukungan dari pemerintah lokal, seperti pemerintah daerah ataupemerintah kota dalam hal pendampingan UKM naik kelas.
Sementara itu Kepala Divisi Digital Economy ILUNI FEB UI, Imanul Hakim Camil memberikan alternatif lain untuk pengembangan UKM.
Ia menyarankan, akan jauh lebih efektif menggunakan skema super offtaker sehingga bentuk usaha yang dimitrakan dengan merek dan kualitas sudah terjamin agar omset lebih terjaga.
Ia menyarankan, akan jauh lebih efektif menggunakan skema super offtaker sehingga bentuk usaha yang dimitrakan dengan merek dan kualitas sudah terjamin agar omset lebih terjaga.
Menurut dia karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa pelaku UKM selalu fokus ke omset penjualan sehingga sulit bagi mereka untuk mengikuti program pelatihan maupun pendampingan yang mengorbankan banyak waktu dan tenaga mereka yang bisa dialokasikan untuk berjualan.
"Tujuan dari skema ini adalah agar terciptanya sebuah ekosistem dengan omset UKM yang sehat," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023