Bogor (Antara Megapolitan) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor Jawa Barat menyatakan pembangunan jalan layang (fly over) di perlintasan kereta api Jalan RE Martadinata menggunakan dana bantuan pusat yakni dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
"Total dana bantuan yang diberikan Kementerian PUPR sebesar Rp50 miliar," kata Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman kepada Antara, saat dihubungi Jumat.
Ia mengatakan peletakan batu pertama pembangunan jalan layang RE Martadinata akan dilakukan tahun 2017, yang menjadi penanda dimulainya pembangunan. Pembangunan jalan layang tersebut diyakini sebagai salah satu solusi mengatasi kemacetan.
Menurutnya, Jl RE Martadinata sebagai ruas jalan ring dua di Kota Bogor mengalami peningkatan volume kendaraan pascapemberlakuan sistem satu arah (SSA) seputar Kebun Raya Bogor yang dimulai 1 April 2016.
"Jalan layang ini menjadi upaya untuk mengurai kepadatan volume kendaraan di jalan tersebut," katanya.
Menurutnya, harus ada rekayasa lalu lintas sebelum dimulainya pembangunan jalan layang RE Martadinata dengan membuat beban-beban berat di titik pertemuan jalan dengan rel kereta api agar dapat terurai.
"Jalan layang ini solusinya. Semoga 2017 nanti peletakan batu pertama terlaksana, sebagai tindak lanjut dari program sistem satu arah," katanya.
Usmar menambahkan Pemkot Bogor tidak hanya berencana membangun jalan layang RE Martadinata tetapi sejumlah jalan lainnya seperti di Jl MA Salmun dan Kebon Pedes.
"Di tahun 2017 dan 2018 nanti akan ada tiga jalan layang yang akan dibangun untuk meminimalkan dampak dari sistem satu arah dan mengurai kemacetan yang selama ini sering terjadi di ketiga ruas jalan tersebut," katanya.
Menurut Usmar, Pemkot Bogor memprioritaskan pembangunan jalan layang di perlintasan sebidang Jl RE Marthadinata disegerakan dengan menugaskan seluruh instansi terkait memulai pengerjaan tahap awal.
"Kami prioritaskan terlebih dahulu pengerjaannya di Jl RE Marthadinata, karena lebih mendesak untuk mengatasi kemacetan dan untuk keamanan berlalu lintas," katanya.
Menurut Usmar, DED untuk jalan layang Marthadinata sudah dibuat. Pemkot Bogor juga sudah mengusulkan anggaran pembangunan kepada pemerintah pusat. Secara keseluruhan pembangunan jalan layang didanai oleh pemerintah pusat.
"Setelah DED selesai, pembangunan dapat kita lakukan setelah usulan dana dari pemerintah kami ajukan," katanya.
Usmar mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan sejumlah dinas terkait untuk memulai proses pembangunan jalan layang RE Marthadinata tahap awal sesuai dengan kemampuan masing-masing OPD. Misalnya DLLAJ diminta melakukan survei untuk pengalihan atau rekayasa arus saat pelebaran jalan dilakukan.
"Semua dinas sudah kita minta bergerak menggunakan dana yang ada di masing-masing dinas. Akan ada pelebaran jalan, jadi ada beberapa pohon yang akan ditebang dan DKP sudah siap menebang, Bina Marga juga sudah menyatakan tidak ada lahan yang perlu dibebaskan, karena semua aset milik Pemkot Bogor," kata Usmar.
Usmar menambahkan salah satu solusi mengatasi kemacetan di perlintasan sebidang adalah dengan membangun jalan layang. Pembangunan fly over atau jalan layang tersebut merupakan kewajiban pemerintah daerah.
"Karena tidak memungkinkan meminta KAI mengurangi perjalanan kereta. Apalagi sekarang jumlah perjalan sudah ditambah, pembangunan fly over sudah sangat mendesak untuk segera direalisasikan," kata Usmar.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Total dana bantuan yang diberikan Kementerian PUPR sebesar Rp50 miliar," kata Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman kepada Antara, saat dihubungi Jumat.
Ia mengatakan peletakan batu pertama pembangunan jalan layang RE Martadinata akan dilakukan tahun 2017, yang menjadi penanda dimulainya pembangunan. Pembangunan jalan layang tersebut diyakini sebagai salah satu solusi mengatasi kemacetan.
Menurutnya, Jl RE Martadinata sebagai ruas jalan ring dua di Kota Bogor mengalami peningkatan volume kendaraan pascapemberlakuan sistem satu arah (SSA) seputar Kebun Raya Bogor yang dimulai 1 April 2016.
"Jalan layang ini menjadi upaya untuk mengurai kepadatan volume kendaraan di jalan tersebut," katanya.
Menurutnya, harus ada rekayasa lalu lintas sebelum dimulainya pembangunan jalan layang RE Martadinata dengan membuat beban-beban berat di titik pertemuan jalan dengan rel kereta api agar dapat terurai.
"Jalan layang ini solusinya. Semoga 2017 nanti peletakan batu pertama terlaksana, sebagai tindak lanjut dari program sistem satu arah," katanya.
Usmar menambahkan Pemkot Bogor tidak hanya berencana membangun jalan layang RE Martadinata tetapi sejumlah jalan lainnya seperti di Jl MA Salmun dan Kebon Pedes.
"Di tahun 2017 dan 2018 nanti akan ada tiga jalan layang yang akan dibangun untuk meminimalkan dampak dari sistem satu arah dan mengurai kemacetan yang selama ini sering terjadi di ketiga ruas jalan tersebut," katanya.
Menurut Usmar, Pemkot Bogor memprioritaskan pembangunan jalan layang di perlintasan sebidang Jl RE Marthadinata disegerakan dengan menugaskan seluruh instansi terkait memulai pengerjaan tahap awal.
"Kami prioritaskan terlebih dahulu pengerjaannya di Jl RE Marthadinata, karena lebih mendesak untuk mengatasi kemacetan dan untuk keamanan berlalu lintas," katanya.
Menurut Usmar, DED untuk jalan layang Marthadinata sudah dibuat. Pemkot Bogor juga sudah mengusulkan anggaran pembangunan kepada pemerintah pusat. Secara keseluruhan pembangunan jalan layang didanai oleh pemerintah pusat.
"Setelah DED selesai, pembangunan dapat kita lakukan setelah usulan dana dari pemerintah kami ajukan," katanya.
Usmar mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan sejumlah dinas terkait untuk memulai proses pembangunan jalan layang RE Marthadinata tahap awal sesuai dengan kemampuan masing-masing OPD. Misalnya DLLAJ diminta melakukan survei untuk pengalihan atau rekayasa arus saat pelebaran jalan dilakukan.
"Semua dinas sudah kita minta bergerak menggunakan dana yang ada di masing-masing dinas. Akan ada pelebaran jalan, jadi ada beberapa pohon yang akan ditebang dan DKP sudah siap menebang, Bina Marga juga sudah menyatakan tidak ada lahan yang perlu dibebaskan, karena semua aset milik Pemkot Bogor," kata Usmar.
Usmar menambahkan salah satu solusi mengatasi kemacetan di perlintasan sebidang adalah dengan membangun jalan layang. Pembangunan fly over atau jalan layang tersebut merupakan kewajiban pemerintah daerah.
"Karena tidak memungkinkan meminta KAI mengurangi perjalanan kereta. Apalagi sekarang jumlah perjalan sudah ditambah, pembangunan fly over sudah sangat mendesak untuk segera direalisasikan," kata Usmar.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016