Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat menyebutkan desa-desa di daerah itu kini telah mengalami kemajuan menyusul tidak adanya desa yang berstatus tertinggal.
"Sejak 2022 lalu, di Purwakarta sudah tidak ada lagi desa berstatus tertinggal dan desa sangat tertinggal," kata bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, di Purwakarta, Senin.
Ia mengatakan, saat ini desa-desa di Purwakarta yang berstatus mandiri ada 25 desa, desa maju sebanyak 81 desa, dan desa berkembang sebanyak 77 desa.
Sedangkan untuk desa tertinggal dan desa sangat tertinggal sudah tidak ada lagi.
Baca juga: DPMD: Di Purwakarta saat ini sudah tidak ada lagi desa tertinggal
"Tahun ini kita targetkan desa berstatus mandiri harus mencapai 40 desa," kata Anne.
Menurut dia, peningkatan status desa itu tidak lepas dari dukungan anggaran, mulai dari tingkat kabupaten hingga pemerintah pusat.
Terkait dengan pengelolaan anggaran yang bersumber dari pemerintahan pusat dan daerah, kata bupati, perlu peran dari stakeholder dalam hal pengawasan, dimana bahwa BPK akan memanfaatkan hasil pengawasan APIP.
Baca juga: Bupati Purwakarta: Komunikasi antara kepala desa dengan media diperlukan demi pembangunan
"BPKP dan Inspektorat sebagai informasi awal dalam merencanakan kegiatan pemeriksaan, memastikan bahwa penyaluran dana desa betul-betul dapat dilaksanakan secara tepat waktu, ekonomis, efisien, dan efektif," kata dia.
Tujuan utamanya ialah untuk mencapai sasaran rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
"Pemerintahan desa diharapkan terus meningkatkan tentang pengelolaan anggaran, yang berdampak untuk pembangunan," kata Anne.
Baca juga: Pemkab Purwakarta membentuk Desa Tangguh Bencana di 15 kecamatan
Pemkab Purwakarta sendiri telah melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran. Kegiatan itu digelar untuk memastikan program dan kegiatan yang sudah dirancang bersama dengan organisasi perangkat daerah secara efektif dan efisien.
Disebutkan kalau sektor strategis pembangunan di Purwakarta meliputi bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi, terutama isu kemiskinan yang menjadi fokus perhatian bersama, baik ditingkat nasional maupun daerah. (KR-MAK)
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
"Sejak 2022 lalu, di Purwakarta sudah tidak ada lagi desa berstatus tertinggal dan desa sangat tertinggal," kata bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, di Purwakarta, Senin.
Ia mengatakan, saat ini desa-desa di Purwakarta yang berstatus mandiri ada 25 desa, desa maju sebanyak 81 desa, dan desa berkembang sebanyak 77 desa.
Sedangkan untuk desa tertinggal dan desa sangat tertinggal sudah tidak ada lagi.
Baca juga: DPMD: Di Purwakarta saat ini sudah tidak ada lagi desa tertinggal
"Tahun ini kita targetkan desa berstatus mandiri harus mencapai 40 desa," kata Anne.
Menurut dia, peningkatan status desa itu tidak lepas dari dukungan anggaran, mulai dari tingkat kabupaten hingga pemerintah pusat.
Terkait dengan pengelolaan anggaran yang bersumber dari pemerintahan pusat dan daerah, kata bupati, perlu peran dari stakeholder dalam hal pengawasan, dimana bahwa BPK akan memanfaatkan hasil pengawasan APIP.
Baca juga: Bupati Purwakarta: Komunikasi antara kepala desa dengan media diperlukan demi pembangunan
"BPKP dan Inspektorat sebagai informasi awal dalam merencanakan kegiatan pemeriksaan, memastikan bahwa penyaluran dana desa betul-betul dapat dilaksanakan secara tepat waktu, ekonomis, efisien, dan efektif," kata dia.
Tujuan utamanya ialah untuk mencapai sasaran rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
"Pemerintahan desa diharapkan terus meningkatkan tentang pengelolaan anggaran, yang berdampak untuk pembangunan," kata Anne.
Baca juga: Pemkab Purwakarta membentuk Desa Tangguh Bencana di 15 kecamatan
Pemkab Purwakarta sendiri telah melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran. Kegiatan itu digelar untuk memastikan program dan kegiatan yang sudah dirancang bersama dengan organisasi perangkat daerah secara efektif dan efisien.
Disebutkan kalau sektor strategis pembangunan di Purwakarta meliputi bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi, terutama isu kemiskinan yang menjadi fokus perhatian bersama, baik ditingkat nasional maupun daerah. (KR-MAK)
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023