Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jabar, menggulirkan program padat karya sebagai upaya penanganan inflasi di daerah serta menyerap tenaga kerja.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Purwakarta, Ryan Oktavia, di Purwakarta, Senin, mengatakan kalau program padat karya itu anggarannya bersumber dari anggaran penanganan inflasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM)..
Menurut dia, selain menyerap banyak tenaga kerja, program padat karya juga bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat serta peningkatan produktivitas hasil pertanian di Purwakarta.
Ia menyampaikan, program tersebut diimplementasikan dengan pembangunan sebanyak 11 titik irigasi di sembilan kecamatan yang melibatkan warga setempat sebagai tenaga kerja.
"Alhamdulillah setidaknya ratusan warga dilibatkan sebagai tenaga kerja dalam program ini," kata Ryan.
Baca juga: Pemkab Purwakarta sediakan Rp1 miliar untuk bantu ratusan pelaku UMKM
Dikatakannya, dengan anggaran padat karya sebesar Rp2 miliar, Pemkab Purwakarta membangun 11 irigasi baru sekaligus normalisasi.
Pekerjaannya dilakukan melalui kelompok tani pengguna air atau petani pengguna pengelola air di masing-masing titik.
"Dari total anggaran Rp2 miliar itu, 55 persennya digunakan untuk upah, sisanya untuk perencanaan, pengawasan dan pengadaan bahan atau material," katanya.
Ia menyebutkan, seluruh pembangunan irigasi dalam program padat karya telah selesai dikerjakan pada Desember 2022 lalu. Adapun panjang irigasi yang dibangun dalam tiap titik rata-rata sepanjang 100 meter, tinggi 70 cm hingga 1 meter dan lebar 70 cm sampai 80 cm.
Baca juga: Pemkab Purwakarta sediakan pangan murah di acara Gempungan
"Jika ditotalkan dari 11 titik, jaringan irigasi yang dibangun lebih dari 1 kilometer," katanya.
Sementara itu, Pemkab Purwakarta menganggarkan Rp5 miliar untuk penanganan inflasi dalam rangka penanganan dampak kenaikan harga BBM. Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.
Anggaran penanganan inflasi senilai Rp5 miliar tersebut digunakan di tiga organisasi perangkat daerah.
Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengungkapkan, dinamika perekonomian yang terjadi secara global telah berpengaruh terhadap tingkat inflasi nasional, begitupun terhadap inflasi di Purwakarta.
Baca juga: Bupati: Laju inflasi di Purwakarta saat ini masih cukup terkendali
Menurutnya, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengendalian inflasi tahun ini dengan memastikan kesinambungan, singkronisasi dan ketetapan program kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sesuai karakteristik di wilayah Purwakarta.
Sebagai langkah konkret pengendalian inflasi di Purwakarta, Anne menegaskan, bahwa jajarannya akan terus melakukan inovasi untuk mengakselerasi pelaksanaan pengendalian inflasi melalui kolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait.
"Selain itu, juga dilakukan penguatan database terkait ketersediaan pasokan komoditas penyumbang inflasi terutama produksi dan distribusi komoditas pangan pokok dan strategis," kata Anne.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Purwakarta, Ryan Oktavia, di Purwakarta, Senin, mengatakan kalau program padat karya itu anggarannya bersumber dari anggaran penanganan inflasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM)..
Menurut dia, selain menyerap banyak tenaga kerja, program padat karya juga bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat serta peningkatan produktivitas hasil pertanian di Purwakarta.
Ia menyampaikan, program tersebut diimplementasikan dengan pembangunan sebanyak 11 titik irigasi di sembilan kecamatan yang melibatkan warga setempat sebagai tenaga kerja.
"Alhamdulillah setidaknya ratusan warga dilibatkan sebagai tenaga kerja dalam program ini," kata Ryan.
Baca juga: Pemkab Purwakarta sediakan Rp1 miliar untuk bantu ratusan pelaku UMKM
Dikatakannya, dengan anggaran padat karya sebesar Rp2 miliar, Pemkab Purwakarta membangun 11 irigasi baru sekaligus normalisasi.
Pekerjaannya dilakukan melalui kelompok tani pengguna air atau petani pengguna pengelola air di masing-masing titik.
"Dari total anggaran Rp2 miliar itu, 55 persennya digunakan untuk upah, sisanya untuk perencanaan, pengawasan dan pengadaan bahan atau material," katanya.
Ia menyebutkan, seluruh pembangunan irigasi dalam program padat karya telah selesai dikerjakan pada Desember 2022 lalu. Adapun panjang irigasi yang dibangun dalam tiap titik rata-rata sepanjang 100 meter, tinggi 70 cm hingga 1 meter dan lebar 70 cm sampai 80 cm.
Baca juga: Pemkab Purwakarta sediakan pangan murah di acara Gempungan
"Jika ditotalkan dari 11 titik, jaringan irigasi yang dibangun lebih dari 1 kilometer," katanya.
Sementara itu, Pemkab Purwakarta menganggarkan Rp5 miliar untuk penanganan inflasi dalam rangka penanganan dampak kenaikan harga BBM. Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.
Anggaran penanganan inflasi senilai Rp5 miliar tersebut digunakan di tiga organisasi perangkat daerah.
Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengungkapkan, dinamika perekonomian yang terjadi secara global telah berpengaruh terhadap tingkat inflasi nasional, begitupun terhadap inflasi di Purwakarta.
Baca juga: Bupati: Laju inflasi di Purwakarta saat ini masih cukup terkendali
Menurutnya, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengendalian inflasi tahun ini dengan memastikan kesinambungan, singkronisasi dan ketetapan program kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sesuai karakteristik di wilayah Purwakarta.
Sebagai langkah konkret pengendalian inflasi di Purwakarta, Anne menegaskan, bahwa jajarannya akan terus melakukan inovasi untuk mengakselerasi pelaksanaan pengendalian inflasi melalui kolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait.
"Selain itu, juga dilakukan penguatan database terkait ketersediaan pasokan komoditas penyumbang inflasi terutama produksi dan distribusi komoditas pangan pokok dan strategis," kata Anne.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023