Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, akan menggelar Gebyar Adminduk pada 21-25 Februari 2023 untuk memudahkan masyarakat mendapatkan dokumen kependudukan.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Bogor, Bambang Setiawan di Cibinong, Bogor, Kamis, menjelaskan bahwa Gebyar Adminduk akan menyediakan berbagai pelayanan seperti pembuatan e-KTP, Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK), hingga Akta Kelahiran.
"Gebyar Adminduk digelar untuk memudahkan masyarakat dalam memiliki dokumen kependudukan. Karena, hingga akhir 2022 warga Kabupaten Bogor wajib KTP sebanyak 3.800.221 jiwa," kata Bambang.
Baca juga: DPRD Bogor puji kinerja Kadis Disdukcapil yang ditegur Dirjen Dukcapil Kemendagri
Menurutnya, dari jumlah tersebut, 3.766.965 jiwa telah melakukan perekaman e-KTP sementara penduduk yang telah memiliki e-KTP sebanyak 3.727.254 jiwa. Sehingga, masih ada 33.256 jiwa warga Kabupaten Bogor belum melakukan perekaman e-KTP.
"Dari data wajib e-KTP itu, yang sudah memiliki e-KTP 3.727.254 jiwa atau 98,08 persen. Itu salah satu yang mendasari kami untuk menggelar Gebyar Adminduk 2023," paparnya.
Bambang menjelaskan, Gebyar Adminduk menargetkan 9.000 penduduk untuk hadir dengan pelayanan one day service atau satu hari jadi dan membawa pulang dokumen kependudukan. Menurut Bambang, Gebyar Adminduk merupakan upaya pihaknya untuk memaksimalkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.
Baca juga: DPRD Bogor siap revisi perda agar Disdukcapil tak pungut denda dari warga
"Untuk memaksimalkannya, kami juga bekerjasama dengan Ditjen Dukcapil dan juga Disdukcapil Jawa Barat. Mereka akan membantu kami. Bahkan Ditjen Dukcapil akan memberikan pasokan blanko e-KTP yang telah kami minta," jelas Bambang.
Menurutnya, dalam kegiatan itu Disdukcapil Kabupaten Bogor akan melibatkan sejumlah elemen, mulai dari Kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Kesehatan (Dinkes), Satpol PP dan pihak lain yang berkaitan.
Keterlibatan sejumlah elemen tersebut, kata Bambang, agar Gebyar Adminduk berjalan sukses tanpa ekses seperti yang diharapkan.
Baca juga: Komisi I DPRD Bogor segera panggil Kadis Dukcapil usai disidak Kemendagri
"Untuk kesiapannya sudah kami rancang termasuk jumlah personel atau petugas yang akan melayani. Terlebih Ditjen Dukcapil pun akan membantu membuka pelayanan. Mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat," kata Bambang.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
Kepala Disdukcapil Kabupaten Bogor, Bambang Setiawan di Cibinong, Bogor, Kamis, menjelaskan bahwa Gebyar Adminduk akan menyediakan berbagai pelayanan seperti pembuatan e-KTP, Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK), hingga Akta Kelahiran.
"Gebyar Adminduk digelar untuk memudahkan masyarakat dalam memiliki dokumen kependudukan. Karena, hingga akhir 2022 warga Kabupaten Bogor wajib KTP sebanyak 3.800.221 jiwa," kata Bambang.
Baca juga: DPRD Bogor puji kinerja Kadis Disdukcapil yang ditegur Dirjen Dukcapil Kemendagri
Menurutnya, dari jumlah tersebut, 3.766.965 jiwa telah melakukan perekaman e-KTP sementara penduduk yang telah memiliki e-KTP sebanyak 3.727.254 jiwa. Sehingga, masih ada 33.256 jiwa warga Kabupaten Bogor belum melakukan perekaman e-KTP.
"Dari data wajib e-KTP itu, yang sudah memiliki e-KTP 3.727.254 jiwa atau 98,08 persen. Itu salah satu yang mendasari kami untuk menggelar Gebyar Adminduk 2023," paparnya.
Bambang menjelaskan, Gebyar Adminduk menargetkan 9.000 penduduk untuk hadir dengan pelayanan one day service atau satu hari jadi dan membawa pulang dokumen kependudukan. Menurut Bambang, Gebyar Adminduk merupakan upaya pihaknya untuk memaksimalkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.
Baca juga: DPRD Bogor siap revisi perda agar Disdukcapil tak pungut denda dari warga
"Untuk memaksimalkannya, kami juga bekerjasama dengan Ditjen Dukcapil dan juga Disdukcapil Jawa Barat. Mereka akan membantu kami. Bahkan Ditjen Dukcapil akan memberikan pasokan blanko e-KTP yang telah kami minta," jelas Bambang.
Menurutnya, dalam kegiatan itu Disdukcapil Kabupaten Bogor akan melibatkan sejumlah elemen, mulai dari Kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Kesehatan (Dinkes), Satpol PP dan pihak lain yang berkaitan.
Keterlibatan sejumlah elemen tersebut, kata Bambang, agar Gebyar Adminduk berjalan sukses tanpa ekses seperti yang diharapkan.
Baca juga: Komisi I DPRD Bogor segera panggil Kadis Dukcapil usai disidak Kemendagri
"Untuk kesiapannya sudah kami rancang termasuk jumlah personel atau petugas yang akan melayani. Terlebih Ditjen Dukcapil pun akan membantu membuka pelayanan. Mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat," kata Bambang.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023