Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berkomitmen melakukan percepatan penyerapan anggaran tahun 2023 dengan menyelesaikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setiap organisasi perangkat daerah itu.
Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran ini menjadi progres awal komitmen pemerintah daerah terhadap percepatan penyerapan anggaran melalui sejumlah program kegiatan.
"Tinggal dilaksanakan karena di DPA itu sudah ada, sesuai dengan anggaran kas daerah, terkait rencana penyerapan kegiatan yang ditargetkan tiap bulan," katanya usai rapat pengesahan dokumen pelaksanaan APBD 2023 di Gedung Bupati Bekasi, Jumat.
Baca juga: Pemkab Bekasi optimalkan penyerapan APBD hingga penghujung tahun
Dia menjelaskan dokumen itu menjadi tolak ukur setiap organisasi perangkat daerah dalam menjalankan kegiatan yang dituangkan pada rencana kerja tahun ini.
Pemerintah daerah menargetkan pada triwulan pertama 2023 ini pelaksanaan kegiatan sudah mencapai 20 persen dari total anggaran yang ada dan 50 persen di akhir triwulan kedua.
"Kemudian skema pada triwulan ketiga 75 persen dan sisanya diselesaikan di triwulan keempat tahun ini. Tujuannya agar setiap kegiatan tidak menumpuk di akhir tahun," ucapnya.
Baca juga: Pemkab Bekasi genjot serapan anggaran triwulan tiga
Dani mengaku telah menginstruksikan segenap perangkat daerah untuk terus berkomitmen melakukan percepatan penyerapan anggaran hingga akhir tahun ini. Komitmen itu bahkan telah dituangkan dalam penandatanganan perjanjian satu tahun kinerja mereka.
"Target untuk satu tahun kinerja para perangkat daerah ini memang harus disusun dalam rencana aksi bulanan. Rencana aksi bulanan itu nanti akan menjadi indikator pencapaian kinerja individu," katanya.
Indikator capaian kinerja individu itu kemudian dijadikan salah satu alat ukur pemerintah daerah dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selain faktor absensi.
Baca juga: Plt Bupati Bekasi instruksikan semua OPD optimalisasi serapan APBD 2021
Dani berharap melalui skema ini penyerapan kegiatan yang bersumber dari APBD ke depan bisa berjalan optimal sehingga Kabupaten Bekasi mampu menjadi daerah dengan tingkat penyerapan anggaran tertinggi di Indonesia.
"Ketika anggaran banyak yang terserap itu sudah pasti kegiatannya banyak yang terlaksana, meskipun kita juga menyadari anggaran yang tidak terserap itu biasanya hasil dari efisiensi. Artinya kita harus ada juga penyempurnaan dari sistem pengadaan supaya efisiensi itu tidak sama," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran ini menjadi progres awal komitmen pemerintah daerah terhadap percepatan penyerapan anggaran melalui sejumlah program kegiatan.
"Tinggal dilaksanakan karena di DPA itu sudah ada, sesuai dengan anggaran kas daerah, terkait rencana penyerapan kegiatan yang ditargetkan tiap bulan," katanya usai rapat pengesahan dokumen pelaksanaan APBD 2023 di Gedung Bupati Bekasi, Jumat.
Baca juga: Pemkab Bekasi optimalkan penyerapan APBD hingga penghujung tahun
Dia menjelaskan dokumen itu menjadi tolak ukur setiap organisasi perangkat daerah dalam menjalankan kegiatan yang dituangkan pada rencana kerja tahun ini.
Pemerintah daerah menargetkan pada triwulan pertama 2023 ini pelaksanaan kegiatan sudah mencapai 20 persen dari total anggaran yang ada dan 50 persen di akhir triwulan kedua.
"Kemudian skema pada triwulan ketiga 75 persen dan sisanya diselesaikan di triwulan keempat tahun ini. Tujuannya agar setiap kegiatan tidak menumpuk di akhir tahun," ucapnya.
Baca juga: Pemkab Bekasi genjot serapan anggaran triwulan tiga
Dani mengaku telah menginstruksikan segenap perangkat daerah untuk terus berkomitmen melakukan percepatan penyerapan anggaran hingga akhir tahun ini. Komitmen itu bahkan telah dituangkan dalam penandatanganan perjanjian satu tahun kinerja mereka.
"Target untuk satu tahun kinerja para perangkat daerah ini memang harus disusun dalam rencana aksi bulanan. Rencana aksi bulanan itu nanti akan menjadi indikator pencapaian kinerja individu," katanya.
Indikator capaian kinerja individu itu kemudian dijadikan salah satu alat ukur pemerintah daerah dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selain faktor absensi.
Baca juga: Plt Bupati Bekasi instruksikan semua OPD optimalisasi serapan APBD 2021
Dani berharap melalui skema ini penyerapan kegiatan yang bersumber dari APBD ke depan bisa berjalan optimal sehingga Kabupaten Bekasi mampu menjadi daerah dengan tingkat penyerapan anggaran tertinggi di Indonesia.
"Ketika anggaran banyak yang terserap itu sudah pasti kegiatannya banyak yang terlaksana, meskipun kita juga menyadari anggaran yang tidak terserap itu biasanya hasil dari efisiensi. Artinya kita harus ada juga penyempurnaan dari sistem pengadaan supaya efisiensi itu tidak sama," kata dia.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023