Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, berkomitmen menuntaskan penanganan COVID-19 dari pandemi menjadi endemi sesuai arahan pemerintah pusat untuk menjaga kesehatan masyarakat dan berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional.
Wakil Wali Kota Bogor Dedie Abdul Rachim di Kota Bogor, Selasa, mengatakan dari hasil rapat koordinasi (rakor) penjelasan pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang digelar secara virtual oleh pemerintah pusat pada Senin (2/1) menguraikan sejumlah langkah yang telah dipatuhi dan dilakukan Pemerintah Kota Bogor.
"Mudah-mudahan ini menjadi kontribusi Kota Bogor dalam rangka mempercepat penuntasan penanganan COVID-19 di Indonesia," ujarnya.
Baca juga: Dinkes Kota Bogor buka kembali sentra vaksinasi COVID-19
Baca juga: Disdik Bogor masih akan pantau COVID-19 terkait rencana PTM 100 persen
Dedie Rachim menuturkan bahwa sejumlah kebijakan seperti menggencarkan vaksinasi COVID-19 penguat, pemantauan kasus positif COVID-19, pemulihan ekonomi, Satgas COVID-19 masih berjalan serta penyaluran bantuan sosial (bansos) juga diberikan.
"Semoga ini juga menjadi semacam penilaian tentang Kota Bogor serius dan konsisten melaksanakan langkah-langkah dalam rangka percepatan penuntasan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional," kata Dedie.
Menurutnya, sejumlah langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bogor sesuai dengan arahan Menteri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan yang meminta agar vaksinasi COVID-19 tidak berhenti tapi terus didorong.
Baca juga: Pemkot Bogor apresiasi sekitar 4.000 perawat sebagai garda terdepan COVID-19
Kemudian bansos, bantuan vitamin dan obat-obatan tetap dijalankan atau dilanjutkan. Demikian juga satgas di daerah tetap dijalankan untuk berjaga-jaga. Status pandemi tetap berlaku sambil menunggu informasi dari WHO.
Sambil menunggu keputusan itu, semua lapisan diminta untuk tetap dan harus waspada karena pandemi belum berakhir. Pemantauan kasus dan vaksin penguat harus terus dipantau, peran masyarakat terus didorong untuk tetap menjaga penerapan protokol kesehatan.
Pemerintah juga tetap memberikan bansos agar tetap diberikan guna menjaga pemulihan ekonomi. Sementara Pemerintah daerah juga diminta memantau obat-obatan dan vitamin di berbagai fasilitas kesehatan harus tetap tersedia selama masa transisi.
Luhut pun menyampaikan pemerintah pusat rencananya memberikan penghargaan bagi pemerintah kota dan kabupaten terkait keberhasilan penanganan pandemi COVID-19.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
Wakil Wali Kota Bogor Dedie Abdul Rachim di Kota Bogor, Selasa, mengatakan dari hasil rapat koordinasi (rakor) penjelasan pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang digelar secara virtual oleh pemerintah pusat pada Senin (2/1) menguraikan sejumlah langkah yang telah dipatuhi dan dilakukan Pemerintah Kota Bogor.
"Mudah-mudahan ini menjadi kontribusi Kota Bogor dalam rangka mempercepat penuntasan penanganan COVID-19 di Indonesia," ujarnya.
Baca juga: Dinkes Kota Bogor buka kembali sentra vaksinasi COVID-19
Baca juga: Disdik Bogor masih akan pantau COVID-19 terkait rencana PTM 100 persen
Dedie Rachim menuturkan bahwa sejumlah kebijakan seperti menggencarkan vaksinasi COVID-19 penguat, pemantauan kasus positif COVID-19, pemulihan ekonomi, Satgas COVID-19 masih berjalan serta penyaluran bantuan sosial (bansos) juga diberikan.
"Semoga ini juga menjadi semacam penilaian tentang Kota Bogor serius dan konsisten melaksanakan langkah-langkah dalam rangka percepatan penuntasan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional," kata Dedie.
Menurutnya, sejumlah langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bogor sesuai dengan arahan Menteri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan yang meminta agar vaksinasi COVID-19 tidak berhenti tapi terus didorong.
Baca juga: Pemkot Bogor apresiasi sekitar 4.000 perawat sebagai garda terdepan COVID-19
Kemudian bansos, bantuan vitamin dan obat-obatan tetap dijalankan atau dilanjutkan. Demikian juga satgas di daerah tetap dijalankan untuk berjaga-jaga. Status pandemi tetap berlaku sambil menunggu informasi dari WHO.
Sambil menunggu keputusan itu, semua lapisan diminta untuk tetap dan harus waspada karena pandemi belum berakhir. Pemantauan kasus dan vaksin penguat harus terus dipantau, peran masyarakat terus didorong untuk tetap menjaga penerapan protokol kesehatan.
Pemerintah juga tetap memberikan bansos agar tetap diberikan guna menjaga pemulihan ekonomi. Sementara Pemerintah daerah juga diminta memantau obat-obatan dan vitamin di berbagai fasilitas kesehatan harus tetap tersedia selama masa transisi.
Luhut pun menyampaikan pemerintah pusat rencananya memberikan penghargaan bagi pemerintah kota dan kabupaten terkait keberhasilan penanganan pandemi COVID-19.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023