Direktur Keuangan, MSDM dan Umum, dan Manajemen Risiko Perum LKBN ANTARA Nina Kurnia Dewi menyatakan mendukung serta menyambut baik komunitas Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) untuk berkolaborasi membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang kompeten.
Nina Kurnia Dewi saat menghadiri Kolaborasi Nasional menuju Indonesia Kompeten 2030 di Gedung BPJS Ketenagakerjaan Jalan Dadali, Tanah Sareal, Kota Bogor, Sabtu, mengatakan gerakan ini menarik untuk berkolaborasi mengembangkan SDM unggul di perusahaan-perusahaan, swasta maupun BUMN.
"Ini sebuah upaya yang memang sangat baik, sangat apalagi saat ini kita mengalami perubahan yang sangat luar biasa, dari sisi lingkungan kerja dan lingkungan kemasyarakatan," katanya.
Menurut dia, tantangan Pandemi COVID-19 yang mempengaruhi ekonomi dan bisnis saat ini perlu pengetahuan serta kemampuan atau hardskill dan softskill bagi para pengelola SDM dalam mengatur komposisi pegawai yang ada dengan potensi SDM muda, karena pandemi juga mendorong para pegawai harus terhubung dengan internet.
Pandemi COVID-19 membuat perusahaan-perusahaan menghadapi tantangan dimana pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada pegawainya. Perusahaan harus mengatur agar kompetensi SDM relevan dengan kebutuhan industri saat ini yakni kemampuan digital.
Komunitas Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) mengajak semua menjalankan Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Kepmenaker) RI nomor 115 tahun 2022, tentang pemberlakuan wajib sertifikasi kompetensi kerja bagi tenaga kerja bidang manajemen sumber daya (SDM) manusia yang merupakan salah satu upaya pemerataan kompetensi kerja.
Nina berpandangan GNIK dapat menjadi mitra strategis semua pihak untuk berkolaborasi menghasilkan SDM unggul untuk menjawab tantangan era digitalisasi.
Seluruh pengelola SDM yaitu yang tergabung dalam GNIK, kata Nina, yakni sekitar 300 orang para kepala divisi atau general manajer (GM), manajer bidang manajemen sumber daya manusia, termasuk para direktur yang menangani human capital (HC) bukan hanya memikirkan SDM perusahaan masing-masing tetapi juga kompetensi semua orang di berbagai bidang pekerjaan.
Dalam kegiatan Kolaborasi Nasional menuju Indonesia Kompeten 2030 ini juga ada hal menarik, yakni survei kepada sekitar 187 orang dari 300 direktur human capital (HC) swasta dan BUMN untuk bagaimana menjadi pemimpin serta melahirkan pemimpin-pemimpin di perusahaan masing-masing, yang juga ditanya bagaimana menguatkan kepemimpinan nasional.
Hasilnya mengemuka bahwa yang diperlukan ialah integritas, kolaborasi, kompetensi dan menjadi komunikator yang baik.
Di sisi lain, kata Nina, termasuk program sertifikasi tentu saja harus selaras dengan kebutuhan Industri yang memang saat ini ada yakni kompetensi digital yang menjadi nomor satu.
"Kami memang kolaborasi, contoh kita hadir dari LBKN ANTARA masuk ke dalam kelompok BUMN. Nah di BUMN sebetulnya ada Forum Human Capital Indonesia (FHCI), tetapi ini unsur lain dimana kami semua memikirkan kompetensi," katanya.
Ketua Dewan Pengarah Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) Yunus Triyonggo mengatakan dengan hadirnya 387 direktur SDM dari perusahaan, swasta, lembaga pemerintah dan BUMN diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan target program Indonesia Kompeten pada 2030 dengan mengikuti sertifikasi.
Yunus menyampaikan sesuai arahan Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah, sertifikasi kerja akan memberikan pengakuan kepada para tenaga kerja yang sudah memiliki skill atau kemampuan dapat diberikan pengakuan dalam bentuk sertifikat kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).
Dengan mendapatkan sertifikat kompetensi kerja, keuntungan bagi pekerja Indonesia mereka sudah dianggap terlatih, sehingga siap memasuki dunia kerja.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
Nina Kurnia Dewi saat menghadiri Kolaborasi Nasional menuju Indonesia Kompeten 2030 di Gedung BPJS Ketenagakerjaan Jalan Dadali, Tanah Sareal, Kota Bogor, Sabtu, mengatakan gerakan ini menarik untuk berkolaborasi mengembangkan SDM unggul di perusahaan-perusahaan, swasta maupun BUMN.
"Ini sebuah upaya yang memang sangat baik, sangat apalagi saat ini kita mengalami perubahan yang sangat luar biasa, dari sisi lingkungan kerja dan lingkungan kemasyarakatan," katanya.
Menurut dia, tantangan Pandemi COVID-19 yang mempengaruhi ekonomi dan bisnis saat ini perlu pengetahuan serta kemampuan atau hardskill dan softskill bagi para pengelola SDM dalam mengatur komposisi pegawai yang ada dengan potensi SDM muda, karena pandemi juga mendorong para pegawai harus terhubung dengan internet.
Pandemi COVID-19 membuat perusahaan-perusahaan menghadapi tantangan dimana pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada pegawainya. Perusahaan harus mengatur agar kompetensi SDM relevan dengan kebutuhan industri saat ini yakni kemampuan digital.
Komunitas Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) mengajak semua menjalankan Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Kepmenaker) RI nomor 115 tahun 2022, tentang pemberlakuan wajib sertifikasi kompetensi kerja bagi tenaga kerja bidang manajemen sumber daya (SDM) manusia yang merupakan salah satu upaya pemerataan kompetensi kerja.
Nina berpandangan GNIK dapat menjadi mitra strategis semua pihak untuk berkolaborasi menghasilkan SDM unggul untuk menjawab tantangan era digitalisasi.
Seluruh pengelola SDM yaitu yang tergabung dalam GNIK, kata Nina, yakni sekitar 300 orang para kepala divisi atau general manajer (GM), manajer bidang manajemen sumber daya manusia, termasuk para direktur yang menangani human capital (HC) bukan hanya memikirkan SDM perusahaan masing-masing tetapi juga kompetensi semua orang di berbagai bidang pekerjaan.
Dalam kegiatan Kolaborasi Nasional menuju Indonesia Kompeten 2030 ini juga ada hal menarik, yakni survei kepada sekitar 187 orang dari 300 direktur human capital (HC) swasta dan BUMN untuk bagaimana menjadi pemimpin serta melahirkan pemimpin-pemimpin di perusahaan masing-masing, yang juga ditanya bagaimana menguatkan kepemimpinan nasional.
Hasilnya mengemuka bahwa yang diperlukan ialah integritas, kolaborasi, kompetensi dan menjadi komunikator yang baik.
Di sisi lain, kata Nina, termasuk program sertifikasi tentu saja harus selaras dengan kebutuhan Industri yang memang saat ini ada yakni kompetensi digital yang menjadi nomor satu.
"Kami memang kolaborasi, contoh kita hadir dari LBKN ANTARA masuk ke dalam kelompok BUMN. Nah di BUMN sebetulnya ada Forum Human Capital Indonesia (FHCI), tetapi ini unsur lain dimana kami semua memikirkan kompetensi," katanya.
Ketua Dewan Pengarah Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) Yunus Triyonggo mengatakan dengan hadirnya 387 direktur SDM dari perusahaan, swasta, lembaga pemerintah dan BUMN diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan target program Indonesia Kompeten pada 2030 dengan mengikuti sertifikasi.
Yunus menyampaikan sesuai arahan Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah, sertifikasi kerja akan memberikan pengakuan kepada para tenaga kerja yang sudah memiliki skill atau kemampuan dapat diberikan pengakuan dalam bentuk sertifikat kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).
Dengan mendapatkan sertifikat kompetensi kerja, keuntungan bagi pekerja Indonesia mereka sudah dianggap terlatih, sehingga siap memasuki dunia kerja.
Editor : Budi Setiawanto
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022