Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan menyebutkan bahwa angka inflasi di daerahnya hingga kini masih aman, yakni di bawah 5 persen rata-rata secara nasional.
"Inflasi nasional itu 5 persen sedangkan di Kabupaten Bogor masih berada di bawah 5 persen yakni di 3,5 persen. Kabupaten Bogor masih di bawah tingkat nasional," kata Iwan di Cibinong, Bogor, Kamis.
Menurut dia, kondisi tersebut berkat dukungan berbagai pihak dan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor melalui berbagai program pengendalian inflasi.
"Alhamdulillah dengan dukungan dan anggaran juga bantuan yang lainnya, mudah-mudahan resesi global di Kabupaten Bogor ini, kami bisa tangkal dengan anggaran yang diperuntukkan langsung kepada desa," ujarnya.
Iwan menyebutkan beberapa langkah yang dilakukan yaitu mulai dari menyegerakan belanja negara, menyalurkan bantuan sosial, hingga menginventarisasi kelangkaan bahan-bahan pokok.
"Kami juga mengalokasikan Dana Desa untuk ketahanan pangan sesuai arahan dari (pemerintah) pusat. Inventarisasi kelangkaan bahan pokok juga dilakukan, misalnya beras, minyak goreng, cabai, itu harus diantisipasi," kata Iwan.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bogor juga memberikan subsidi untuk membantu operasional angkutan logistik bahan-bahan pokok. Tujuannya, agar harga kebutuhan pokok yang sampai ke Bogor tidak mengalami kenaikan signifikan.
"Operasionalnya subsidi. Misal beli bawang di Brebes, supaya sampai Bogor harganya tidak naik tinggi," kata Iwan.
Pemerintah Kabupaten Bogor, katanya, rutin melakukan evaluasi setiap tiga hari sekali khusus membahas langkah antisipasi lonjakan inflasi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin mengatakan, Pemkab Bogor melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah telah menyusun strategi dalam mengelola anggaran yang dialokasikan untuk pengendalian inflasi di daerahnya.
Beberapa strategi yang disiapkan yaitu menyalurkan bantuan sosial kepada 1.000 pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Kemudian, menggelar operasi pasar di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor.
"Selanjutnya, optimalisasi satgas pangan, percepatan realisasi APBD untuk Samisade, penyaluran bantuan dan insentif untuk RT, RW, guru madrasah, guru ngaji, guru diniyah, penyuluh agama, dan upaya lain," katanya
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
"Inflasi nasional itu 5 persen sedangkan di Kabupaten Bogor masih berada di bawah 5 persen yakni di 3,5 persen. Kabupaten Bogor masih di bawah tingkat nasional," kata Iwan di Cibinong, Bogor, Kamis.
Menurut dia, kondisi tersebut berkat dukungan berbagai pihak dan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor melalui berbagai program pengendalian inflasi.
"Alhamdulillah dengan dukungan dan anggaran juga bantuan yang lainnya, mudah-mudahan resesi global di Kabupaten Bogor ini, kami bisa tangkal dengan anggaran yang diperuntukkan langsung kepada desa," ujarnya.
Iwan menyebutkan beberapa langkah yang dilakukan yaitu mulai dari menyegerakan belanja negara, menyalurkan bantuan sosial, hingga menginventarisasi kelangkaan bahan-bahan pokok.
"Kami juga mengalokasikan Dana Desa untuk ketahanan pangan sesuai arahan dari (pemerintah) pusat. Inventarisasi kelangkaan bahan pokok juga dilakukan, misalnya beras, minyak goreng, cabai, itu harus diantisipasi," kata Iwan.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bogor juga memberikan subsidi untuk membantu operasional angkutan logistik bahan-bahan pokok. Tujuannya, agar harga kebutuhan pokok yang sampai ke Bogor tidak mengalami kenaikan signifikan.
"Operasionalnya subsidi. Misal beli bawang di Brebes, supaya sampai Bogor harganya tidak naik tinggi," kata Iwan.
Pemerintah Kabupaten Bogor, katanya, rutin melakukan evaluasi setiap tiga hari sekali khusus membahas langkah antisipasi lonjakan inflasi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin mengatakan, Pemkab Bogor melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah telah menyusun strategi dalam mengelola anggaran yang dialokasikan untuk pengendalian inflasi di daerahnya.
Beberapa strategi yang disiapkan yaitu menyalurkan bantuan sosial kepada 1.000 pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Kemudian, menggelar operasi pasar di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor.
"Selanjutnya, optimalisasi satgas pangan, percepatan realisasi APBD untuk Samisade, penyaluran bantuan dan insentif untuk RT, RW, guru madrasah, guru ngaji, guru diniyah, penyuluh agama, dan upaya lain," katanya
Editor : Budi Setiawanto
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022