Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat menaruh perhatian khusus pada kenaikan inflasi di daerahnya yang berada di urutan ketiga tingkat provinsi dan melebihi angka nasional dengan mengupayakan beberapa langkah koordinasi bersama forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda).
Sekretaris Daerah Syarifah Sofiah saat dikonfirmasi di Kota Bogor, Selasa, mengatakan setelah rapat koordinasi tingkat nasional penanganan inflasi daerah bersama Kementerian Dalam Negeri secara virtual pada Senin (14/11) Pemerintah Kota Bogor bersama forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) akan merumuskan langkah-langkah yang tepat.
"Angka inflasi Kota Bogor bulan November ada di angka 5,96 persen atau naik 0,02 persen dari bulan Oktober yang angkanya di 5,94 persen," ujar Syarifah.
Baca juga: Wali Kota Bogor sambut baik insetif Rp10 miliar pengendalian inflasi daerah
Syarifah mengatakan, dengan angka inflasi 5,96 persen menempatkan Kota Bogor di posisi inflasi tertinggi ketiga se Jawa Barat setelah Kota Tasikmalaya di angka 6,57 persen dan Kota Depok 6,24 persen.
Angka inflasi Kota Bogor pun tercatat lebih tinggi dibanding angka inflasi Provinsi Jawa Barat dan nasional.
"Angka inflasi di Jabar 5,93 persen dan inflasi nasional 5,71 persen, jadi masih tinggi angka inflasi Kota Bogor," ujarnya.
Syarifah pun menyampaikan kenaikan ini tentu menjadi perhatian bersama Forkopimda, dinas terkait termasuk BPS Kota Bogor.
Baca juga: Pemkot Bogor siap kendalikan harga pangan hadapi potensi inflasi
Pasalnya, berbagai langkah-langkah kebijakan dan arahan pengendalian inflasi dari pemerintah pusat sudah dilakukan Kota Bogor. Mulai dari kerja sama dengan daerah lain, operasi pasar murah, peninjauan ke pasar sampai pemberian bantuan sosial berupa voucher BBM kepada ojek online dan sopir angkot imbas dari kenaikan BBM.
"Penyumbang inflasi terbesar kan karena kenaikan BBM, kami sudah intervensi dengan bantuan voucher BBM dan masyarakat juga semakin banyak yang memilih naik Biskita yang tarifnya nol rupiah (gratis) sebagai alat transportasi," katanya.
Meskipun demikian, Pemerintah Kota Bogor menyadari dua langkah ini nyatanya masih belum bisa mengendalikan inflasi di Kota Bogor. Mengingat, di perhitungan statistik BPS dua hal ini tidak memberikan pengaruh signifikan.
Baca juga: Wapres minta seluruh kepala daerah jaga inflasi
Pemkot pun akan berkoordinasi dengan BPS apa saja yang menjadi variabel penting saat menghitung inflasi.
"Jadi variabel yang paling menentukan akan sama dengan apa yang kita lakukan di dalam kebijakan pengendalian inflasi," katanya.
Ia menambahkan, menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) pihaknya akan semakin intensif melakukan antisipasi dengan melakukan sidak ke pasar dan distributor untuk melihat apakah terjadi kenaikan yang jauh lebih dari harga eceran tertingginya atau tidak. Hal ini sesuai dengan arahan pemerintah pusat untuk mengecek harga di pasar dengan berpatokan pada Harga Eceran Tertinggi (HET).
"Untuk pasokan di Kota Bogor tersedia, tidak ada barang langka. Kami berharap angka inflasi bisa turun tapi paling tidak kita bisa mempertahankan dan tidak terjadi kenaikan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
Sekretaris Daerah Syarifah Sofiah saat dikonfirmasi di Kota Bogor, Selasa, mengatakan setelah rapat koordinasi tingkat nasional penanganan inflasi daerah bersama Kementerian Dalam Negeri secara virtual pada Senin (14/11) Pemerintah Kota Bogor bersama forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) akan merumuskan langkah-langkah yang tepat.
"Angka inflasi Kota Bogor bulan November ada di angka 5,96 persen atau naik 0,02 persen dari bulan Oktober yang angkanya di 5,94 persen," ujar Syarifah.
Baca juga: Wali Kota Bogor sambut baik insetif Rp10 miliar pengendalian inflasi daerah
Syarifah mengatakan, dengan angka inflasi 5,96 persen menempatkan Kota Bogor di posisi inflasi tertinggi ketiga se Jawa Barat setelah Kota Tasikmalaya di angka 6,57 persen dan Kota Depok 6,24 persen.
Angka inflasi Kota Bogor pun tercatat lebih tinggi dibanding angka inflasi Provinsi Jawa Barat dan nasional.
"Angka inflasi di Jabar 5,93 persen dan inflasi nasional 5,71 persen, jadi masih tinggi angka inflasi Kota Bogor," ujarnya.
Syarifah pun menyampaikan kenaikan ini tentu menjadi perhatian bersama Forkopimda, dinas terkait termasuk BPS Kota Bogor.
Baca juga: Pemkot Bogor siap kendalikan harga pangan hadapi potensi inflasi
Pasalnya, berbagai langkah-langkah kebijakan dan arahan pengendalian inflasi dari pemerintah pusat sudah dilakukan Kota Bogor. Mulai dari kerja sama dengan daerah lain, operasi pasar murah, peninjauan ke pasar sampai pemberian bantuan sosial berupa voucher BBM kepada ojek online dan sopir angkot imbas dari kenaikan BBM.
"Penyumbang inflasi terbesar kan karena kenaikan BBM, kami sudah intervensi dengan bantuan voucher BBM dan masyarakat juga semakin banyak yang memilih naik Biskita yang tarifnya nol rupiah (gratis) sebagai alat transportasi," katanya.
Meskipun demikian, Pemerintah Kota Bogor menyadari dua langkah ini nyatanya masih belum bisa mengendalikan inflasi di Kota Bogor. Mengingat, di perhitungan statistik BPS dua hal ini tidak memberikan pengaruh signifikan.
Baca juga: Wapres minta seluruh kepala daerah jaga inflasi
Pemkot pun akan berkoordinasi dengan BPS apa saja yang menjadi variabel penting saat menghitung inflasi.
"Jadi variabel yang paling menentukan akan sama dengan apa yang kita lakukan di dalam kebijakan pengendalian inflasi," katanya.
Ia menambahkan, menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) pihaknya akan semakin intensif melakukan antisipasi dengan melakukan sidak ke pasar dan distributor untuk melihat apakah terjadi kenaikan yang jauh lebih dari harga eceran tertingginya atau tidak. Hal ini sesuai dengan arahan pemerintah pusat untuk mengecek harga di pasar dengan berpatokan pada Harga Eceran Tertinggi (HET).
"Untuk pasokan di Kota Bogor tersedia, tidak ada barang langka. Kami berharap angka inflasi bisa turun tapi paling tidak kita bisa mempertahankan dan tidak terjadi kenaikan," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022