Bogor (Antara Megapolitan) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ferry Mursyidan Baldan, mendorong Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk mendukung program Reforma Agraria.
"Kami (BPN) mendorong jika Bupati Bogor ingin melakukan Program Reforma Agraria, bisa rekomendasikan kepada kami," kata Ferry dalam kunjungan kerja penyerahan sertifikat redistribusi lahan untuk Kecamatan Caringin dan Ciawi, Bogor, Senin.
Ferry mengatakan, tahun ini Program Reforma Agraria di wilayah Kabupaten Bogor diberikan kepada 1.378 kepala keluarga, dengan luas lahan 234,42 hektare. Program tersebut bertepatan dengan momentum Hari Jadi Bogor ke 534.
Menurutnya, agar program tersebut menjadi kenangan, Pemkab Bogor dapat menggenapkan luasan lahan yang diredistribusi sesuai dengan usia Hari Jadi Bogor 534 tahun.
"Kalau ulang tahun Bogor 534, masih ada 300 hektare lagi. Untuk Bogor itu gampang, tempatnya dimana nanti kami (BPN) yang tunjukkan. Masih banyak lahannya," kata Ferry.
Ferry mengatakan, Program Reforma Agraria esensinya membangun harmoni, antara pemerintah daerah dan pusat, antara masyarakat dan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), antara pemerintah dan swasta.
Menurutnya, salah satu tujuan dari Program Reforma Agraria adalah membangun ketahanan pangan. Yang perlu disiapkan bagaimana pemerintah daerah merekomendasikan kepada BPN, apabila ada sejumlah HGU yang kewenangannya ada di BPN agar bisa dioptimalkan pemanfaatannya.
"Apabila HGU tersebut tidak menghadirkan kemanfaatan untuk masyarakat, bisa direkomendasikan, akan kita kurangi dan diterapkan menjadi sebuah lahan dalam rangka membangun ketahanan pangan wilayah Kabupaten Bogor," katanya.
Ia mencontohkan, lahan milik Perhutani, dapat diusulkan, karena dalam kawasan tersebut ada areal perbatasan yang berhubungan dengan masyarakat, dengan jarak tertentu dapat digunakan bersama untuk membangun ketahanan masyarakat.
"Jadi tidak aneh jika menjelang puasa harga tomat, cabai dan bawang naik. Udah naik, sulit pula. Ini pasti ada yang salah," katanya.
Ferry mengajak pemerintah daerah, DPRD dan instansi terkait untuk bersama-sama membenahi persoalan lahan untuk mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, Pemerintah Jawa Barat, telah sepakat dan siap untuk menjalankannya.
"Inilah kenapa kita memilih Jawa Barat menjadi peneriman Program Reforma Agraria lebih banyak dari daerah lain. Wilayah yang luas, dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, tetapi kepemilikan lahan masyarakat untuk berusaha sangat minim. Masyarakat sulit mengakses tanah untuk kehidupannya," kata dia.
Tidak hanya Pemkab Bogor, Ferry mendorong DPRD Kabupaten Bogor untuk menyisih dana resesnya untuk mendukung Program Reforma Agraria.
"Coba DPRD Kabupaten Bogor mewakafkan seperempat saja dana reses, masyarakat pasti senang dan mendoakannya bisa terpilih lagi," kata Ferry.
Ferry melakukan kunjungan kerja dalam rangka penyeragan sertifikat Program Reforma Agraria kepada masyarakat di empat desa dari dua kecamatan di wilayah Kabupaten Bogor. Sertifikat yang diserahkan terdiri atas 1.378 redistribusi lahan, 700 sertifikat Proda, 535 sertifikat Prona, 115 sertifikat Pemda, sertifikat instansi pemerintah satu bidang, UKM 40 bidang, dan wakaf. Total ada 2.775 bidang sertifikat yang diserahkan.
Penyerahan sertifikat redistribusi lahan di Kabupaten Bogor merupakan kegiatan yang kesembilan dalam Program Reforma Agraria.
Sebelumnya awal Februari Kementerian ATR/BPN telah menyerahkan sertifikat redistribusi untuk petani di Desa Tumbrep, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, lalu di Buol, Sulawesi Tengah, Pemalang (Jawa Tengah).
Selain itu juga daerah Solok Selatan (Sumatera Barat), Bima, Dompu (Nusa Tenggara Barat), Palangkaraya (Kalimantan Tengah), dan lima kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat yakni Bogor, Ciamis, Cianjur, Sukabumi, serta Pangandaran.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Kami (BPN) mendorong jika Bupati Bogor ingin melakukan Program Reforma Agraria, bisa rekomendasikan kepada kami," kata Ferry dalam kunjungan kerja penyerahan sertifikat redistribusi lahan untuk Kecamatan Caringin dan Ciawi, Bogor, Senin.
Ferry mengatakan, tahun ini Program Reforma Agraria di wilayah Kabupaten Bogor diberikan kepada 1.378 kepala keluarga, dengan luas lahan 234,42 hektare. Program tersebut bertepatan dengan momentum Hari Jadi Bogor ke 534.
Menurutnya, agar program tersebut menjadi kenangan, Pemkab Bogor dapat menggenapkan luasan lahan yang diredistribusi sesuai dengan usia Hari Jadi Bogor 534 tahun.
"Kalau ulang tahun Bogor 534, masih ada 300 hektare lagi. Untuk Bogor itu gampang, tempatnya dimana nanti kami (BPN) yang tunjukkan. Masih banyak lahannya," kata Ferry.
Ferry mengatakan, Program Reforma Agraria esensinya membangun harmoni, antara pemerintah daerah dan pusat, antara masyarakat dan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), antara pemerintah dan swasta.
Menurutnya, salah satu tujuan dari Program Reforma Agraria adalah membangun ketahanan pangan. Yang perlu disiapkan bagaimana pemerintah daerah merekomendasikan kepada BPN, apabila ada sejumlah HGU yang kewenangannya ada di BPN agar bisa dioptimalkan pemanfaatannya.
"Apabila HGU tersebut tidak menghadirkan kemanfaatan untuk masyarakat, bisa direkomendasikan, akan kita kurangi dan diterapkan menjadi sebuah lahan dalam rangka membangun ketahanan pangan wilayah Kabupaten Bogor," katanya.
Ia mencontohkan, lahan milik Perhutani, dapat diusulkan, karena dalam kawasan tersebut ada areal perbatasan yang berhubungan dengan masyarakat, dengan jarak tertentu dapat digunakan bersama untuk membangun ketahanan masyarakat.
"Jadi tidak aneh jika menjelang puasa harga tomat, cabai dan bawang naik. Udah naik, sulit pula. Ini pasti ada yang salah," katanya.
Ferry mengajak pemerintah daerah, DPRD dan instansi terkait untuk bersama-sama membenahi persoalan lahan untuk mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, Pemerintah Jawa Barat, telah sepakat dan siap untuk menjalankannya.
"Inilah kenapa kita memilih Jawa Barat menjadi peneriman Program Reforma Agraria lebih banyak dari daerah lain. Wilayah yang luas, dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, tetapi kepemilikan lahan masyarakat untuk berusaha sangat minim. Masyarakat sulit mengakses tanah untuk kehidupannya," kata dia.
Tidak hanya Pemkab Bogor, Ferry mendorong DPRD Kabupaten Bogor untuk menyisih dana resesnya untuk mendukung Program Reforma Agraria.
"Coba DPRD Kabupaten Bogor mewakafkan seperempat saja dana reses, masyarakat pasti senang dan mendoakannya bisa terpilih lagi," kata Ferry.
Ferry melakukan kunjungan kerja dalam rangka penyeragan sertifikat Program Reforma Agraria kepada masyarakat di empat desa dari dua kecamatan di wilayah Kabupaten Bogor. Sertifikat yang diserahkan terdiri atas 1.378 redistribusi lahan, 700 sertifikat Proda, 535 sertifikat Prona, 115 sertifikat Pemda, sertifikat instansi pemerintah satu bidang, UKM 40 bidang, dan wakaf. Total ada 2.775 bidang sertifikat yang diserahkan.
Penyerahan sertifikat redistribusi lahan di Kabupaten Bogor merupakan kegiatan yang kesembilan dalam Program Reforma Agraria.
Sebelumnya awal Februari Kementerian ATR/BPN telah menyerahkan sertifikat redistribusi untuk petani di Desa Tumbrep, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, lalu di Buol, Sulawesi Tengah, Pemalang (Jawa Tengah).
Selain itu juga daerah Solok Selatan (Sumatera Barat), Bima, Dompu (Nusa Tenggara Barat), Palangkaraya (Kalimantan Tengah), dan lima kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat yakni Bogor, Ciamis, Cianjur, Sukabumi, serta Pangandaran.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016