Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Depok Jawa Barat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang sudah ditentukan oleh perangkat daerah untuk mengendalikan inflasi di Kota Depok.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Depok, Adnan Mahyudin di Depok, Rabu mengatakan masing-masing perangkat daerah di Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang terlibat dalam pengendalian inflasi menyampaikan upaya-upaya yang akan dilakukan untuk menurunkan laju inflasi daerah.
Di antaranya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Sosial (Dinsos), dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Depok.
Baca juga: Wakil Wali Kota Depok minta warga agar bijak tak belanja bahan pokok berlebihan
Baca juga: Pemkot Depok siapkan langkah antisipasi kenaikan inflasi
Adnan menuturkan, sesuai dengan Surat Edaran (SE), Disdagin akan menggelar pasar murah di 13 titik wilayah untuk mengendalikan harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Lalu Dinsos akan memberikan bantalan sosial kepada 9.000 penerima manfaat.
Kemudian Disnaker menggelar kegiatan perluasan kesempatan kerja, meliputi pelatihan, bursa kerja mini, padat karya berkelanjutan, dan transmigrasi. Sedangkan DKP3 adalah membagikan bibit tanaman cabe ke masyarakat.
"Dalam waktu dua bulan ini InsyaAllah sudah bisa berjalan, mudah-mudahan inflasi Depok terkendali atau minimal bertahan dan tidak naik lagi," katanya.
Baca juga: Pemkot Depok berharap HIPMI ikut tekan angka inflasi
Program pengendalian inflasi yang akan dilakukan Pemkot Depok, lanjut Adnan, bersumber dari anggaran Dana Transfer Umum (DTU) dua persen dan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
"Inflasi Kota Depok sampai September 2022 sudah di angka 5,87 persen. Transportasi penyumbang angka inflasi tertinggi," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Depok, Adnan Mahyudin di Depok, Rabu mengatakan masing-masing perangkat daerah di Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang terlibat dalam pengendalian inflasi menyampaikan upaya-upaya yang akan dilakukan untuk menurunkan laju inflasi daerah.
Di antaranya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Sosial (Dinsos), dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Depok.
Baca juga: Wakil Wali Kota Depok minta warga agar bijak tak belanja bahan pokok berlebihan
Baca juga: Pemkot Depok siapkan langkah antisipasi kenaikan inflasi
Adnan menuturkan, sesuai dengan Surat Edaran (SE), Disdagin akan menggelar pasar murah di 13 titik wilayah untuk mengendalikan harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Lalu Dinsos akan memberikan bantalan sosial kepada 9.000 penerima manfaat.
Kemudian Disnaker menggelar kegiatan perluasan kesempatan kerja, meliputi pelatihan, bursa kerja mini, padat karya berkelanjutan, dan transmigrasi. Sedangkan DKP3 adalah membagikan bibit tanaman cabe ke masyarakat.
"Dalam waktu dua bulan ini InsyaAllah sudah bisa berjalan, mudah-mudahan inflasi Depok terkendali atau minimal bertahan dan tidak naik lagi," katanya.
Baca juga: Pemkot Depok berharap HIPMI ikut tekan angka inflasi
Program pengendalian inflasi yang akan dilakukan Pemkot Depok, lanjut Adnan, bersumber dari anggaran Dana Transfer Umum (DTU) dua persen dan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
"Inflasi Kota Depok sampai September 2022 sudah di angka 5,87 persen. Transportasi penyumbang angka inflasi tertinggi," ujarnya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022