Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, menyatakan keberlanjutan program Biskita Trans Pakuan sebagai transportasi umum yang mendapatkan subsidi dari pemerintah pusat untuk menurunkan angka inflasi atau kenaikan harga-harga secara umum yang kini paling tinggi yakni di sektor transportasi.
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto saat diwawancarai di sela kunjungannya ke Puskesmas Semplak, Kota Bogor, Senin, menyampaikan hasil rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian hari itu bahwa kepala daerah diminta menelusuri faktor inflasi di daerah masing-masing.
"Komponen tertinggi yang menyumbang di Kota Bogor adalah transportasi ya, jadi saya kira bagaimana Pemkot bisa mendorong terus keberlanjutan program Biskita sehingga bisa menurun juga angka inflasi di sini," katanya.
Bima bersyukur angka inflasi Kota Bogor masih di bawah Provinsi Jawa Barat dan di bawah angka nasional namun inflasi pada sektor transportasi menjadi yang tertinggi sebesar 10,28 persen di banding sektor ekonomi lain di daerah, sehingga harus diawasi dan diupayakan untuk turun.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor inflasi dari tahun ke tahun September 2021 ke September 2022, angka inflasi Kota Bogor sebesar 5,94 persen masih di bawah angka inflasi nasional sebesar 5,95 persen dan Provinsi Jawa Barat.
Program bus ukuran sedang Biskita Trans Pakuan sebagai transportasi umum yang disubsidi pemerintah pusat melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) di bawah Kementerian Perhubungan telah berjalan empat koridor di Kota Bogor dan menyisakan dua koridor lagi untuk mengakses semua wilayah perkotaan di kota hujan itu.
Secara umum, kata Bima, Mendagri meminta para kepala daerah untuk mempelajari angka-angka bahan-bahan pokok setiap hari dan menelusuri apabila ada anomali kenaikan penyebabnya apa, sehingga bisa diatasi. Di antaranya, apakah karena produksi maupun distribusi.
Dalam rapat koordinasi yang berlangsung Senin (24/10) pagi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali mengingatkan pemerintah daerah bersama tim pengendali inflasi daerah untuk bergerak bersama dalam mengendalikan inflasi.
Tito menyebutkan, angka inflasi nasional merupakan penjumlahan dari langkah-langkah yang dilakukan oleh semua daerah, 548 daerah, baik provinsi, kemudian kota dan kabupaten.
Meskipun angka inflasi nasional sebesar 5,95 persen jauh lebih baik dari negara lain, tetapi akar penyebab inflasi bukan pada kondisi ekonomi lokal, tetapi lebih pada kondisi global yang sampai saat ini masih terus mempengaruhi sektor ekonomi dan keuangan. Salah satunya dampak pandemi COVID-19 yang masih terasa dan perang Rusia dan Ukraina yang menyebabkan pasokan sektor pangan, bahan bakar, dan energi juga terdampak ke negara-negara lain.
Di Kota Bogor, inflasi pada Bulan September 2022 sebesar 1,8 persen dihitung dari indeks harga konsumen (IHK) Kota Bogor sebesar 113,30 pada Agustus 2022 mengalami kenaikan menjadi 114,64 di bulan September 2022.
Sementara, dihitung dari September 2022 dengan IKH 114,64 ke Desember 2021 inflasi terjadi sebesar 4,99 persen dan dari September 2022 ke September 2021 dengan IHK 108,21 terjadi inflasi sebesar 5,94 persen.
Dari 11 kelompok pengeluaran konsumen di Kota Bogor, ada delapan kelompok yang mengalami inflasi yaitu kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,08 persen, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,13 persen, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,24 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,01 persen.
Selanjutnya, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,11 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,70 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,14 persen.
Inflasi di sektor transportasi sebesar 10,28 persen menjadi tertinggi daripada persentase sektor lainnya yang dirilis BPS.
Ada satu kelompok produk yang mengalami deflasi yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,63 persen.
Menurut Bima, dari angka-angka itu inflasi sektor transportasi lebih tinggi dari sektor lain seperti pangan dan sebagainya terdampak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).
"BBM masih menyumbang tertinggi, makanya Pak Mendagri meminta kepala daerah mengecek faktor paling khusus apa," katanya.
Baca juga: Pemkab Bekasi susun neraca harian pangan cegah laju inflasi
Baca juga: Bupati: Laju inflasi di Purwakarta saat ini masih cukup terkendali
Baca juga: Mendagri minta Pemerintah Desa ikut kendalikan Inflasi
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto saat diwawancarai di sela kunjungannya ke Puskesmas Semplak, Kota Bogor, Senin, menyampaikan hasil rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian hari itu bahwa kepala daerah diminta menelusuri faktor inflasi di daerah masing-masing.
"Komponen tertinggi yang menyumbang di Kota Bogor adalah transportasi ya, jadi saya kira bagaimana Pemkot bisa mendorong terus keberlanjutan program Biskita sehingga bisa menurun juga angka inflasi di sini," katanya.
Bima bersyukur angka inflasi Kota Bogor masih di bawah Provinsi Jawa Barat dan di bawah angka nasional namun inflasi pada sektor transportasi menjadi yang tertinggi sebesar 10,28 persen di banding sektor ekonomi lain di daerah, sehingga harus diawasi dan diupayakan untuk turun.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor inflasi dari tahun ke tahun September 2021 ke September 2022, angka inflasi Kota Bogor sebesar 5,94 persen masih di bawah angka inflasi nasional sebesar 5,95 persen dan Provinsi Jawa Barat.
Program bus ukuran sedang Biskita Trans Pakuan sebagai transportasi umum yang disubsidi pemerintah pusat melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) di bawah Kementerian Perhubungan telah berjalan empat koridor di Kota Bogor dan menyisakan dua koridor lagi untuk mengakses semua wilayah perkotaan di kota hujan itu.
Secara umum, kata Bima, Mendagri meminta para kepala daerah untuk mempelajari angka-angka bahan-bahan pokok setiap hari dan menelusuri apabila ada anomali kenaikan penyebabnya apa, sehingga bisa diatasi. Di antaranya, apakah karena produksi maupun distribusi.
Dalam rapat koordinasi yang berlangsung Senin (24/10) pagi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali mengingatkan pemerintah daerah bersama tim pengendali inflasi daerah untuk bergerak bersama dalam mengendalikan inflasi.
Tito menyebutkan, angka inflasi nasional merupakan penjumlahan dari langkah-langkah yang dilakukan oleh semua daerah, 548 daerah, baik provinsi, kemudian kota dan kabupaten.
Meskipun angka inflasi nasional sebesar 5,95 persen jauh lebih baik dari negara lain, tetapi akar penyebab inflasi bukan pada kondisi ekonomi lokal, tetapi lebih pada kondisi global yang sampai saat ini masih terus mempengaruhi sektor ekonomi dan keuangan. Salah satunya dampak pandemi COVID-19 yang masih terasa dan perang Rusia dan Ukraina yang menyebabkan pasokan sektor pangan, bahan bakar, dan energi juga terdampak ke negara-negara lain.
Di Kota Bogor, inflasi pada Bulan September 2022 sebesar 1,8 persen dihitung dari indeks harga konsumen (IHK) Kota Bogor sebesar 113,30 pada Agustus 2022 mengalami kenaikan menjadi 114,64 di bulan September 2022.
Sementara, dihitung dari September 2022 dengan IKH 114,64 ke Desember 2021 inflasi terjadi sebesar 4,99 persen dan dari September 2022 ke September 2021 dengan IHK 108,21 terjadi inflasi sebesar 5,94 persen.
Dari 11 kelompok pengeluaran konsumen di Kota Bogor, ada delapan kelompok yang mengalami inflasi yaitu kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,08 persen, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,13 persen, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,24 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,01 persen.
Selanjutnya, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,11 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,70 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,14 persen.
Inflasi di sektor transportasi sebesar 10,28 persen menjadi tertinggi daripada persentase sektor lainnya yang dirilis BPS.
Ada satu kelompok produk yang mengalami deflasi yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,63 persen.
Menurut Bima, dari angka-angka itu inflasi sektor transportasi lebih tinggi dari sektor lain seperti pangan dan sebagainya terdampak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).
"BBM masih menyumbang tertinggi, makanya Pak Mendagri meminta kepala daerah mengecek faktor paling khusus apa," katanya.
Baca juga: Pemkab Bekasi susun neraca harian pangan cegah laju inflasi
Baca juga: Bupati: Laju inflasi di Purwakarta saat ini masih cukup terkendali
Baca juga: Mendagri minta Pemerintah Desa ikut kendalikan Inflasi
Editor : Budi Setiawanto
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022