Pelaksana Tugas Bupati Bogor Iwan Setiawan meminta kepada jajarannya agar melek teknologi untuk menerapkan Program Bogor In Your Hand atau Bogor dalam genggaman.
"Ke depan konsep Bogor In Your Hand harus terus diusahakan sedari dini. Jadi ke depan konsep Bogor dalam genggaman, dalam arti semua bisa diakses lewat handphone (telepon pintar) itu bisa menjadi kenyataan," ungkapnya usai menghadiri pelatihan Digital Smart Academy (DLA) di Bandung, Jawa Barat, Selasa.
Ia berharap, kepemimpinan digital bisa diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, pasalnya penguasaan digital merupakan suatu keniscayaan, tak terkecuali bagi para pimpinan.
Baca juga: Plt Bupati Bogor serukan upaya lakukan pengendalian inflasi tepat sasaran
Dia mengatakan digitalisasi akan mendorong organisasi lebih terbuka dan adaptif sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil akan lebih tepat sasaran.
"Ini penting ya agar kita tahu seperti apa transformasi digital itu, aturan yang dibuat seperti apa dan bagaimana tata kelolanya," kata Iwan.
Ia menyebutkan melek teknologi harus dimulai dari pemimpinnya sebab jika pemimpin tidak melek teknologi akan sulit menerapkan digitalisasi di lingkungan kerja.
Baca juga: Plt Bupati Bogor minta Hipmi libatkan pemuda dalam pemulihan ekonomi daerah
"Nah ini dimulai dari pemimpinnya, karena kalau pemimpinnya tidak tahu akan sulit. Makanya saya datang ke DLA ingin memahami bagaimana menjalankan pemerintahan dengan digitalisasi," tuturnya.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil alias Emil mengatakan bahwa kemajuan suatu daerah tergantung pada kehendak politik pemimpinnya.
Jika sang pemimpin melek teknologi dan mau berinovasi, katanya, hal itu akan memengaruhi ekosistem kerja sehingga cita-cita digitalisasi bukan hanya angan-angan.
Baca juga: Plt Bupati Bogor: Dana Samisade akan dicairkan Oktober
"Saya menyarankan kepada Kominfo ada dimensi skoring index literasi digital pemimpin daerah di level pengambil kebijakan. Jadi nanti gubernur, wali kota/bupati, hingga camat diuji seberapa paham pengetahuan digitalisasinya," katanya.
Menurutnya, ada dua rumus yang bisa mempercepat digitalisasi, yakni dengan berpikir apa yang tidak bisa didigitalisasi dan semua yang rutin akan tergantikan oleh mesin.
"Makanya kerja PNS digeser bukan kerja rutin tapi dinamis. Jadi nanti kerja PNS itu harus seperti swasta, yaitu dynamic job description," terangnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
"Ke depan konsep Bogor In Your Hand harus terus diusahakan sedari dini. Jadi ke depan konsep Bogor dalam genggaman, dalam arti semua bisa diakses lewat handphone (telepon pintar) itu bisa menjadi kenyataan," ungkapnya usai menghadiri pelatihan Digital Smart Academy (DLA) di Bandung, Jawa Barat, Selasa.
Ia berharap, kepemimpinan digital bisa diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, pasalnya penguasaan digital merupakan suatu keniscayaan, tak terkecuali bagi para pimpinan.
Baca juga: Plt Bupati Bogor serukan upaya lakukan pengendalian inflasi tepat sasaran
Dia mengatakan digitalisasi akan mendorong organisasi lebih terbuka dan adaptif sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil akan lebih tepat sasaran.
"Ini penting ya agar kita tahu seperti apa transformasi digital itu, aturan yang dibuat seperti apa dan bagaimana tata kelolanya," kata Iwan.
Ia menyebutkan melek teknologi harus dimulai dari pemimpinnya sebab jika pemimpin tidak melek teknologi akan sulit menerapkan digitalisasi di lingkungan kerja.
Baca juga: Plt Bupati Bogor minta Hipmi libatkan pemuda dalam pemulihan ekonomi daerah
"Nah ini dimulai dari pemimpinnya, karena kalau pemimpinnya tidak tahu akan sulit. Makanya saya datang ke DLA ingin memahami bagaimana menjalankan pemerintahan dengan digitalisasi," tuturnya.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil alias Emil mengatakan bahwa kemajuan suatu daerah tergantung pada kehendak politik pemimpinnya.
Jika sang pemimpin melek teknologi dan mau berinovasi, katanya, hal itu akan memengaruhi ekosistem kerja sehingga cita-cita digitalisasi bukan hanya angan-angan.
Baca juga: Plt Bupati Bogor: Dana Samisade akan dicairkan Oktober
"Saya menyarankan kepada Kominfo ada dimensi skoring index literasi digital pemimpin daerah di level pengambil kebijakan. Jadi nanti gubernur, wali kota/bupati, hingga camat diuji seberapa paham pengetahuan digitalisasinya," katanya.
Menurutnya, ada dua rumus yang bisa mempercepat digitalisasi, yakni dengan berpikir apa yang tidak bisa didigitalisasi dan semua yang rutin akan tergantikan oleh mesin.
"Makanya kerja PNS digeser bukan kerja rutin tapi dinamis. Jadi nanti kerja PNS itu harus seperti swasta, yaitu dynamic job description," terangnya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022