Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bogor Lukmanudin Ar-Rasyid mendorong pihak eksekutif berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), mengingat masih defisit anggaran untuk tahun 2023.
"Masih banyak potensi yang bisa dimaksimalkan oleh Bappenda seperti memaksimalkan potensi di sektor pajak. Karena masih banyak wajib pajak yang mengabaikan kewajibannya," ungkapnya di Cibinong, Bogor, Selasa.
Lukman menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Bogor masih defisit sekitar Rp648 miliar dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2023.
Baca juga: DPRD Bogor optimistis para kades tuntaskan Samisade meski sisa waktunya mepet
Menurutnya, Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bogor harus bekerja keras untuk menggali potensi pendapatan daerah.
Ia membeberkan bahwa masih banyak tempat usaha yang tidak membayar pajak atau menjadi wajib pajak. Seperti rumah makan, coffee shop, dan lain-lain. Dirinya menilai bahwa hal itu menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Bappenda.
"Padahal setiap pengujung yang datang membayar pajak, mereka menitipkan ke rumah makan agar nantinya dibayarkan ke pemerintah," kata Lukman.
Baca juga: DPRD Bogor minta Pemkab segera perbaiki fasilitas terdampak pergerakan tanah
Lukman berharap, PAD di Kabupaten Bogor bisa lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Terlebih, beberapa tahun terakhir Pemkab Bogor mengalami over target dalam mengumpulkan PAD.
Sementara, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor, Arif Rahman optimistis mengulang tradisi melampaui atau over target Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga ratusan miliar, meski di tengah ancaman inflasi karena pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
"Meski ada ancaman inflasi, kami optimistis PAD tahun ini bisa tercapai, bahkan over target seperti tahun-tahun sebelumnya," kata Arif.
Baca juga: DPRD Bogor sahkan tiga Perda
Pasalnya, di era kepemimpinan Ade Yasin-Iwan Setiawan, Pemkab Bogor mengalami kelebihan target PAD hingga ratusan miliar rupiah setiap tahunnya. Pada tahun 2019 kelebihan Rp484 miliar atau 118 persen dari target, tahun 2020 Rp347 miliar atau 114 persen, dan tahun 2021 Rp470 miliar atau 114 persen.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
"Masih banyak potensi yang bisa dimaksimalkan oleh Bappenda seperti memaksimalkan potensi di sektor pajak. Karena masih banyak wajib pajak yang mengabaikan kewajibannya," ungkapnya di Cibinong, Bogor, Selasa.
Lukman menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Bogor masih defisit sekitar Rp648 miliar dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2023.
Baca juga: DPRD Bogor optimistis para kades tuntaskan Samisade meski sisa waktunya mepet
Menurutnya, Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bogor harus bekerja keras untuk menggali potensi pendapatan daerah.
Ia membeberkan bahwa masih banyak tempat usaha yang tidak membayar pajak atau menjadi wajib pajak. Seperti rumah makan, coffee shop, dan lain-lain. Dirinya menilai bahwa hal itu menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Bappenda.
"Padahal setiap pengujung yang datang membayar pajak, mereka menitipkan ke rumah makan agar nantinya dibayarkan ke pemerintah," kata Lukman.
Baca juga: DPRD Bogor minta Pemkab segera perbaiki fasilitas terdampak pergerakan tanah
Lukman berharap, PAD di Kabupaten Bogor bisa lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Terlebih, beberapa tahun terakhir Pemkab Bogor mengalami over target dalam mengumpulkan PAD.
Sementara, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor, Arif Rahman optimistis mengulang tradisi melampaui atau over target Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga ratusan miliar, meski di tengah ancaman inflasi karena pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
"Meski ada ancaman inflasi, kami optimistis PAD tahun ini bisa tercapai, bahkan over target seperti tahun-tahun sebelumnya," kata Arif.
Baca juga: DPRD Bogor sahkan tiga Perda
Pasalnya, di era kepemimpinan Ade Yasin-Iwan Setiawan, Pemkab Bogor mengalami kelebihan target PAD hingga ratusan miliar rupiah setiap tahunnya. Pada tahun 2019 kelebihan Rp484 miliar atau 118 persen dari target, tahun 2020 Rp347 miliar atau 114 persen, dan tahun 2021 Rp470 miliar atau 114 persen.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022