Pemerintah Kabupaten Subang, Jawa Barat, melakukan perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) menyusul maraknya keluhan masyarakat tentang penerima bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.
Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi di Subang, Kamis, mengatakan sesuai dengan laporan yang diterima, ada dana yang tidak tepat sasaran dalam pemberian bansos di Indonesia, termasuk di Subang.
Atas hal tersebut, ia mengajak seluruh pihak terkait untuk menuntaskan persoalan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) tersebut serta meminta penjelasan dari pihak pusdatim Kemensos RI mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan.
"Saya memberikan waktu seminggu untuk tuntaskan permasalahan data dan ini harus dimonitor progres tiap harinya sampai mana dan untuk Dinsos harus benar-benar teliti dalam mengupdate data sasaran," kata dia.
Kepala Dinas Sosial Subang, Deden Hendriana mengatakan DTKS di Subang hingga Juli ini tercatat 1.206.176 jiwa dan pada Agustus mencapai 1.205.880 jiwa.
"Saat ini kami bersama Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) sedang melakukan perbaikan sebanyak 60.998 jiwa," kata dia.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Subang mengatakan, berbagai upaya yang telah dan akan dilaksanakan pihaknya bersama Dinsos mengenai DTKS ialah berkoordinasi dengan operator desa, penyandingan hingga konsolidasi data.
Pihaknya bersama Dinas Sosial Subang juga akan melaksanakan pencocokan dan penelitian bagi adminduk non-aktif bersama pelayanan jemput bola pembuatan adminduk (KTP/KK) bagi warga yang tidak memiliki adminduk.
Baca juga: Dua menteri dan Dirut Pos tinjau penyaluran bantuan sosial tunai di Subang
Baca juga: Polres Subang kawal penyaluran bansos Pemprov Jabar
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi di Subang, Kamis, mengatakan sesuai dengan laporan yang diterima, ada dana yang tidak tepat sasaran dalam pemberian bansos di Indonesia, termasuk di Subang.
Atas hal tersebut, ia mengajak seluruh pihak terkait untuk menuntaskan persoalan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) tersebut serta meminta penjelasan dari pihak pusdatim Kemensos RI mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan.
"Saya memberikan waktu seminggu untuk tuntaskan permasalahan data dan ini harus dimonitor progres tiap harinya sampai mana dan untuk Dinsos harus benar-benar teliti dalam mengupdate data sasaran," kata dia.
Kepala Dinas Sosial Subang, Deden Hendriana mengatakan DTKS di Subang hingga Juli ini tercatat 1.206.176 jiwa dan pada Agustus mencapai 1.205.880 jiwa.
"Saat ini kami bersama Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) sedang melakukan perbaikan sebanyak 60.998 jiwa," kata dia.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Subang mengatakan, berbagai upaya yang telah dan akan dilaksanakan pihaknya bersama Dinsos mengenai DTKS ialah berkoordinasi dengan operator desa, penyandingan hingga konsolidasi data.
Pihaknya bersama Dinas Sosial Subang juga akan melaksanakan pencocokan dan penelitian bagi adminduk non-aktif bersama pelayanan jemput bola pembuatan adminduk (KTP/KK) bagi warga yang tidak memiliki adminduk.
Baca juga: Dua menteri dan Dirut Pos tinjau penyaluran bantuan sosial tunai di Subang
Baca juga: Polres Subang kawal penyaluran bansos Pemprov Jabar
Editor : Riza Harahap
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022