Purwakarta (Antara Megapolitan) - Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengaku banyak menerima keluhan masyarakat terkait lambannya pelayananan di rumah sakit bagi pasien yang menggunakan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan.
"Keluhan masyarakat itu disampaikan melalui SMS Center Pemkab Purwakarta serta akun media sosial saya," katanya di sela kegiatan silaturahim dengan kalangan buruh saat memperingati Hari Buruh Internasional di Purwakarta, Minggu.
Ia mengatakan, keluhan masyarakat itu banyak yang berkaitan dengan pelayanan di rumah sakit rujukan BPJS Kesehatan. Pihak rumah sakit itu umumnya menolak pasien dari kalangan buruh yang membutuhkan tindakan medis.
Alasan pihak rumah sakit, karena pasien dari kalangan buruh itu menggunakan kartu BPJS yang dinilai pihak rumah sakit kalau kalangan buruh sering tidak tertib administrasi dalam menyelesaikan pembayaran klaim pasien.
Dedi menilai, kurang optimalnya pelayanan di rumah sakit itu berkaitan dengan pelayanan BPJS. Karena itu, ia meminta BPJS Kesehatan di daerahnya segera melakukan perbaikan pelayanan.
"Pelayanan BPJS harus segera diperbaiki, baik secara teknis maupun regulasi, agar lebih memudahkan pekerja untuk mendapatkan akses kesehatan," kata dia.
Perwakilan serikat buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Purwakarta Fuad BM membenarkan pernyataan bupati yang menyebutkan kalau pelayanan kesehatan bagi kalangan buruh itu kurang optimal.
"Saya mengetahui betul apa yang disampaikan bupati terkait pelayanan BPJS. Para pekerja memang sering mengalami kesulitan mengakses fasilitas BPJS yang sebenarnya sudah mereka bayar," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Keluhan masyarakat itu disampaikan melalui SMS Center Pemkab Purwakarta serta akun media sosial saya," katanya di sela kegiatan silaturahim dengan kalangan buruh saat memperingati Hari Buruh Internasional di Purwakarta, Minggu.
Ia mengatakan, keluhan masyarakat itu banyak yang berkaitan dengan pelayanan di rumah sakit rujukan BPJS Kesehatan. Pihak rumah sakit itu umumnya menolak pasien dari kalangan buruh yang membutuhkan tindakan medis.
Alasan pihak rumah sakit, karena pasien dari kalangan buruh itu menggunakan kartu BPJS yang dinilai pihak rumah sakit kalau kalangan buruh sering tidak tertib administrasi dalam menyelesaikan pembayaran klaim pasien.
Dedi menilai, kurang optimalnya pelayanan di rumah sakit itu berkaitan dengan pelayanan BPJS. Karena itu, ia meminta BPJS Kesehatan di daerahnya segera melakukan perbaikan pelayanan.
"Pelayanan BPJS harus segera diperbaiki, baik secara teknis maupun regulasi, agar lebih memudahkan pekerja untuk mendapatkan akses kesehatan," kata dia.
Perwakilan serikat buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Purwakarta Fuad BM membenarkan pernyataan bupati yang menyebutkan kalau pelayanan kesehatan bagi kalangan buruh itu kurang optimal.
"Saya mengetahui betul apa yang disampaikan bupati terkait pelayanan BPJS. Para pekerja memang sering mengalami kesulitan mengakses fasilitas BPJS yang sebenarnya sudah mereka bayar," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016