Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menyebutkan calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta sekaligus Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar memiliki kemampuan mengharmonisasikan kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
"Beliau ini juga sangat fasih mengurus daerah, 'networking' yang luas dengan akademisi, dengan intelektual, LSM, media, cukup baik hubungannya," kata Siti Zuhro saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Siti mengatakan DKI Jakarta yang akan meninggalkan status sebagai Ibu Kota Negara membutuhkan sosok pemimpin dengan kompetensi memadai, paham alur pemerintahan dan memiliki rekam jejak baik, serta berpengalaman di dunia pemerintahan.
Baca juga: DPRD DKI rapat Bamus jadwalkan pemberhentian Anies-Riza di Bogor
Karena hal itu, maka Siti menilai sosok Bahtiar cukup tepat menjadi Pj Gubernur DKI karena dapat menjalin komunikasi dengan berbagai pihak secara vertikal maupun horizontal.
"Pak Bahtiar adalah sekarang Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, sudah malang melintang di Kemendagri dan mengurus tentang pemilu," ujar Siti.
Selain itu, Siti mengungkapkan kecakapan Bahtiar menjalin hubungan dan jaringan juga ditunjang dengan posisi yang netral, karena berstatus aparatur sipil negara (ASN) dengan golongan pejabat tinggi madya atau eselon I di lingkungan Kemendagri.
Baca juga: Anies Baswedan dinilai lakukan lompatan kemajuan pimpin DKI Jakarta
"Posisi strategis itu, akan mudah dimanfaatkan untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan kewenangannya sebagai penjabat kepala daerah," ucap Siti.
Siti menjelaskan Pj Gubernur diberikan kewenangan, namun harus dengan seizin Kemendagri.
Sedangkan Bahtiar, lanjutnya, berasal dari Kemendagri yang telah paham aturan, tata krama, dampak, serta memahami urusan pemerintah daerah.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
"Beliau ini juga sangat fasih mengurus daerah, 'networking' yang luas dengan akademisi, dengan intelektual, LSM, media, cukup baik hubungannya," kata Siti Zuhro saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Siti mengatakan DKI Jakarta yang akan meninggalkan status sebagai Ibu Kota Negara membutuhkan sosok pemimpin dengan kompetensi memadai, paham alur pemerintahan dan memiliki rekam jejak baik, serta berpengalaman di dunia pemerintahan.
Baca juga: DPRD DKI rapat Bamus jadwalkan pemberhentian Anies-Riza di Bogor
Karena hal itu, maka Siti menilai sosok Bahtiar cukup tepat menjadi Pj Gubernur DKI karena dapat menjalin komunikasi dengan berbagai pihak secara vertikal maupun horizontal.
"Pak Bahtiar adalah sekarang Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, sudah malang melintang di Kemendagri dan mengurus tentang pemilu," ujar Siti.
Selain itu, Siti mengungkapkan kecakapan Bahtiar menjalin hubungan dan jaringan juga ditunjang dengan posisi yang netral, karena berstatus aparatur sipil negara (ASN) dengan golongan pejabat tinggi madya atau eselon I di lingkungan Kemendagri.
Baca juga: Anies Baswedan dinilai lakukan lompatan kemajuan pimpin DKI Jakarta
"Posisi strategis itu, akan mudah dimanfaatkan untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan kewenangannya sebagai penjabat kepala daerah," ucap Siti.
Siti menjelaskan Pj Gubernur diberikan kewenangan, namun harus dengan seizin Kemendagri.
Sedangkan Bahtiar, lanjutnya, berasal dari Kemendagri yang telah paham aturan, tata krama, dampak, serta memahami urusan pemerintah daerah.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022