Purwakarta (Antara Megapolitan) - Ribuan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri akan menggelar penelitian lapangan dan pengabdian masyarakat berupa Bhakti Karya Praja di 192 desa/kelurahan sekitar Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.
"Kegiatan Bhakti Karya Praja ini akan diikuti 1.309 orang, digelar mulai 1 Mei sampai 31 Juli 2015," kata Suripto, Penanggung Jawab Bhakti Karya Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, disela Pembekalan Bhakti Karya Praja di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Rabu.
Ia mengatakan, sebanyak 192 desa/kelurahan di Purwakarta terpilih menjadi tempat penelitian dan pengabdian praja IPDN, karena Purwakarta merupakan daerah yang mengaplikasikan konsep budaya dalam mengeluarkan kebijakan.
Hal itu dinilai penting untuk menambah khazanah pengetahuan para praja IPDN yang masih berpatokan pada tata aturan birokrasi absolut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
"Saat ini Purwakarta menjadi prototype pembangunan berbasis budaya. Kami harus menimba ilmunya," kata Suripto.
Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang menjadi narasumber dalam acara pembekalan Bhakti Karya Praja mengatakan, pada dasarnya birokrasi sudah menjadi kebudayaan yang mendorong terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
Jadi sudah seharusnya seorang birokrat itu harus memiliki karakter pelayan yang mau melayani masyarakat.
Menurut, sudah bukan zamannya lagi birokrat yang bertindak seperti raja yang maunya hanya dilayani stafnya. Sebaliknya, para staf yang dia miliki harus diarahkan sepenuhnya untuk melayani hajat hidup masyarakat.
"Karakter birokrat sebagai pelayan ini masih kurang. Kebanyakan maunya masih dilayani," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Kegiatan Bhakti Karya Praja ini akan diikuti 1.309 orang, digelar mulai 1 Mei sampai 31 Juli 2015," kata Suripto, Penanggung Jawab Bhakti Karya Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, disela Pembekalan Bhakti Karya Praja di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Rabu.
Ia mengatakan, sebanyak 192 desa/kelurahan di Purwakarta terpilih menjadi tempat penelitian dan pengabdian praja IPDN, karena Purwakarta merupakan daerah yang mengaplikasikan konsep budaya dalam mengeluarkan kebijakan.
Hal itu dinilai penting untuk menambah khazanah pengetahuan para praja IPDN yang masih berpatokan pada tata aturan birokrasi absolut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
"Saat ini Purwakarta menjadi prototype pembangunan berbasis budaya. Kami harus menimba ilmunya," kata Suripto.
Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang menjadi narasumber dalam acara pembekalan Bhakti Karya Praja mengatakan, pada dasarnya birokrasi sudah menjadi kebudayaan yang mendorong terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
Jadi sudah seharusnya seorang birokrat itu harus memiliki karakter pelayan yang mau melayani masyarakat.
Menurut, sudah bukan zamannya lagi birokrat yang bertindak seperti raja yang maunya hanya dilayani stafnya. Sebaliknya, para staf yang dia miliki harus diarahkan sepenuhnya untuk melayani hajat hidup masyarakat.
"Karakter birokrat sebagai pelayan ini masih kurang. Kebanyakan maunya masih dilayani," kata dia.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016