Bandarlampung (Antara Megapolitan) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan BPKP Perwakilan Provinsi Lampung sepakat melakukan koordinasi dan sinergitas, terkait pelaksanaan Program Pembangunan Nasional dan Daerah dalam rangka mewujudkan Lampung yang Maju dan Sejahtera.
Demikian antara lain hasil yang disampaikan dari acara Audiensi antara Wakil Gubernur Lampung Bactiar Basri dengan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Sally Salamah, di ruang kerja wakil gubernur, di Bandarlampung, Selasa (26/04/2016).
Karo Humas dan Protokol Pemprov Lampung Bayana menginformasikan, dalam arahannya Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung memiliki Program Gerakan Membangun (Gerbang) Desa Saburai dalam rangka mengentaskan kemiskinan di daerah Lampung.
Pada tahun 2015, misalnya, Pemerintah Provinsi Lampung telah melaksanakan Program Gerbang Desa di 30 desa tertinggal, dan tahun 2016 ini telah dianggarkan sebanyak 70 desa, dengan harapan pada tahun 2019 nanti Lampung berhasil mengentaskan kemiskinan di 390 desa tertinggal.
"Dalam mewujudkan upaya tersebut tentunya diperlukan berbagai sinergitas, koordinasi, dan dukungan stakeholder terkait termasuk instansi vertikal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, sehingga Program Gerbang Desa ini dapat berjalan sukses dan lancar," ujarnya.
Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri juga menegaskan bahwa pengawalan dan pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap Program Gerbang Desa, tetapi juga program lainnya terkait pelayanan terhadap masyarakat seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.
"Untuk itu kami berharap, BPKP Perwakilan Provinsi Lampung dapat bersama-sama bekerja sama dengan Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dalam mengawal berbagai program pembangunan di Provinsi Lampung," ujar Wagub lagi.
Mandat Mengawal Dana Desa
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Sally Salamah menjelaskan bahwa jajaran BPKP telah mendapatkan mandat dari Presiden Joko Widodo untuk mengawal pelaksanaan dana desa, sehingga hal ini sangat sesuai dengan program yang sedang dijalankan Pemerintah Provinsi Lampung.
Selain itu, terkait laporan keuangan, pihaknya telah melakukan kerja sama dengan beberapa Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung melalui Aplikasi SIMDA.
"Sehingga setiap pelaksanaan keuangan telah terkoneksi langsung melalui sistem dan terhubung langsung dengan Bank Pemerintah, guna meminimalisasi terjadinya kesalahan data dan diharapkan kerja sama ini dapat terus dilaksanakan di seluruh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung," terangnya.
Kabag Humas Biro Humas Pemprov Lampung Heriyansyah menambahkan, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung juga giat melakukan training terkait peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintahan, dan hal ini dapat bekerja sama dengan jajaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
Pada acara ini turut hadir Asisten Bidang Administrasi Umum Hamatoni Ahadis, Inspektur Provinsi Lampung Sudarno Eddi, serta perwakilan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. (Rls/MTh).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
Demikian antara lain hasil yang disampaikan dari acara Audiensi antara Wakil Gubernur Lampung Bactiar Basri dengan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Sally Salamah, di ruang kerja wakil gubernur, di Bandarlampung, Selasa (26/04/2016).
Karo Humas dan Protokol Pemprov Lampung Bayana menginformasikan, dalam arahannya Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung memiliki Program Gerakan Membangun (Gerbang) Desa Saburai dalam rangka mengentaskan kemiskinan di daerah Lampung.
Pada tahun 2015, misalnya, Pemerintah Provinsi Lampung telah melaksanakan Program Gerbang Desa di 30 desa tertinggal, dan tahun 2016 ini telah dianggarkan sebanyak 70 desa, dengan harapan pada tahun 2019 nanti Lampung berhasil mengentaskan kemiskinan di 390 desa tertinggal.
"Dalam mewujudkan upaya tersebut tentunya diperlukan berbagai sinergitas, koordinasi, dan dukungan stakeholder terkait termasuk instansi vertikal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, sehingga Program Gerbang Desa ini dapat berjalan sukses dan lancar," ujarnya.
Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri juga menegaskan bahwa pengawalan dan pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap Program Gerbang Desa, tetapi juga program lainnya terkait pelayanan terhadap masyarakat seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.
"Untuk itu kami berharap, BPKP Perwakilan Provinsi Lampung dapat bersama-sama bekerja sama dengan Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dalam mengawal berbagai program pembangunan di Provinsi Lampung," ujar Wagub lagi.
Mandat Mengawal Dana Desa
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Sally Salamah menjelaskan bahwa jajaran BPKP telah mendapatkan mandat dari Presiden Joko Widodo untuk mengawal pelaksanaan dana desa, sehingga hal ini sangat sesuai dengan program yang sedang dijalankan Pemerintah Provinsi Lampung.
Selain itu, terkait laporan keuangan, pihaknya telah melakukan kerja sama dengan beberapa Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung melalui Aplikasi SIMDA.
"Sehingga setiap pelaksanaan keuangan telah terkoneksi langsung melalui sistem dan terhubung langsung dengan Bank Pemerintah, guna meminimalisasi terjadinya kesalahan data dan diharapkan kerja sama ini dapat terus dilaksanakan di seluruh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung," terangnya.
Kabag Humas Biro Humas Pemprov Lampung Heriyansyah menambahkan, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung juga giat melakukan training terkait peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintahan, dan hal ini dapat bekerja sama dengan jajaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
Pada acara ini turut hadir Asisten Bidang Administrasi Umum Hamatoni Ahadis, Inspektur Provinsi Lampung Sudarno Eddi, serta perwakilan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. (Rls/MTh).
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016