Bogor (Antara Megapolitan) - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera mengkritisi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto melalui fokus diskusi grup untuk membahas laporan tersebut yang menghadirkan pengurus partai, perwakilan ormas, LSM dan pembicara dari Fakultas Hukum Universitas Pakuan serta Rektor Universitas Nusa Bangsa.
"Kota Bogor tidak hanya milik wali kota, tetapi juga milik semua masyarakat. Jadi harus dibangun suatu kerja sama yang sinergi dari para pemangku kebijakan dan seluruh elemen masyarakat," kata Ketua DPD PKS Kota Bogor, Atang Trisnanto, Minggu.
Fokus diskusi grup tersebut diawali dengan pemaparan umum LKPJ Wali Kota Bogor oleh Ketua Bidang Polhukam, Muaz HD, dilanjutkan dengan penyampaian catatan strategis oleh narasumber dari Universitas Pakuan dan Rektor UNB.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Mihradi mengkritisi permasalahan mendasar yang belum terjawab oleh Pemerintah Kota Bogor yakni terkait penataan transportasi dan angkutan umum, penataan PKL, transformasi budaya dan reformasi birokrasi.
"Pentingnya Pemerintah Kota Bogor dan DPRD segera menyelesaikan rencana detail tata ruang (RDTR) yang merupakan salah satu payung hukum pembehanan perizinan," katanya.
Sementara itu, Rektor Universitas Nusa Bangsa (UNB), Yunus Arifin menyoroti langkah Pemerintah Kota Bogor yang melakukan peremajaan pohon yang dilakukan dengan menanam pohon yang lebih cepat tumbuh dan cepat hijau sebagai langkah yang kurang tepat.
"Kota Bogor ini awalnya dirancang sebagai kota dalam hutan," katanya.
Dalam sesi diskusi, Ketua KNPI Kota Bogor, Hasbullah juga menyoroti minimnya program yang menyasar pemuda di Kota Bogor.
"Sudah minim, realisasinya sangat rendah. Bagaimana mungkin direncanakan program kewirausahaan pemuda di Kanpora tapi realisasinya yang dilaporkan di LKPJ nol persen," katanya.
Kritikan juga disampaikan Ketua DPC PKS Bogor Tengah, Abdul Rosyid, yang menyoroti maraknya pembangunan gedung bertingkat seperti B-Residence dan RS Siloam yang ada di wilayah Babakan Bogor Tengah yang disinyalir tidak mengindahkan protes masyarakat dan dampak lingkungan.
Ia menyesalkan prioritas pembangunan wali kota yang lebih mendahulukan taman dibadingkan pencegahan potensi bencana seperti yang tanpak kontras di wilayah Sempur.
"Terlihat di seberang Taman Kreasi tebing-tebing panjang Jl Sudirman rawan longsor dan sudah terjadi longsor di salah satu titik tahun 2015," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Kota Bogor tidak hanya milik wali kota, tetapi juga milik semua masyarakat. Jadi harus dibangun suatu kerja sama yang sinergi dari para pemangku kebijakan dan seluruh elemen masyarakat," kata Ketua DPD PKS Kota Bogor, Atang Trisnanto, Minggu.
Fokus diskusi grup tersebut diawali dengan pemaparan umum LKPJ Wali Kota Bogor oleh Ketua Bidang Polhukam, Muaz HD, dilanjutkan dengan penyampaian catatan strategis oleh narasumber dari Universitas Pakuan dan Rektor UNB.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Mihradi mengkritisi permasalahan mendasar yang belum terjawab oleh Pemerintah Kota Bogor yakni terkait penataan transportasi dan angkutan umum, penataan PKL, transformasi budaya dan reformasi birokrasi.
"Pentingnya Pemerintah Kota Bogor dan DPRD segera menyelesaikan rencana detail tata ruang (RDTR) yang merupakan salah satu payung hukum pembehanan perizinan," katanya.
Sementara itu, Rektor Universitas Nusa Bangsa (UNB), Yunus Arifin menyoroti langkah Pemerintah Kota Bogor yang melakukan peremajaan pohon yang dilakukan dengan menanam pohon yang lebih cepat tumbuh dan cepat hijau sebagai langkah yang kurang tepat.
"Kota Bogor ini awalnya dirancang sebagai kota dalam hutan," katanya.
Dalam sesi diskusi, Ketua KNPI Kota Bogor, Hasbullah juga menyoroti minimnya program yang menyasar pemuda di Kota Bogor.
"Sudah minim, realisasinya sangat rendah. Bagaimana mungkin direncanakan program kewirausahaan pemuda di Kanpora tapi realisasinya yang dilaporkan di LKPJ nol persen," katanya.
Kritikan juga disampaikan Ketua DPC PKS Bogor Tengah, Abdul Rosyid, yang menyoroti maraknya pembangunan gedung bertingkat seperti B-Residence dan RS Siloam yang ada di wilayah Babakan Bogor Tengah yang disinyalir tidak mengindahkan protes masyarakat dan dampak lingkungan.
Ia menyesalkan prioritas pembangunan wali kota yang lebih mendahulukan taman dibadingkan pencegahan potensi bencana seperti yang tanpak kontras di wilayah Sempur.
"Terlihat di seberang Taman Kreasi tebing-tebing panjang Jl Sudirman rawan longsor dan sudah terjadi longsor di salah satu titik tahun 2015," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016