Bekasi (Antara Megapolitan) - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, tengah mengevaluasi operasional tiga pasar tradisional di wilayahnya karena dianggap belum terkelola secara optimal.
"Ketiga pasar tersebut yakni Pasar Bantargebang, Pasar Baru Bekasi Timur, Pasar Baru Kranji Bekasi Barat," kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di Bekasi, Selasa.
Menurut dia, kondisi pasar tersebut saat ini berantakan, kumuh dan banyak ditinggalkan pedagang akibat ketidaknyamanan tersebut.
Bahkan, para pedagang yang pergi dari pasar tersebut memilih pindah dari kiosnya dan menempati sejumlah pelataran parkir dan jalanan untuk berjualan.
Kodisi itu membuat Rahmat geram dan memberikan peringatan kepada Dinas Perekonomian Rakyat yang mengelola pasar untuk membenahi situasi itu selama satu bulan ke depan.
"Selama sebulan harus dilakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang membuat ketiga pasar itu kumuh dan jorok," katanya.
Ramhat juga memerintahkan pejabat terkait untuk membentuk tim kajian permasalahan di tiga pasar berdasarkan kesepakatan yang telah dijalin dengan pihak pengembang.
Menurut Rahmat, permasalahan yang terjadi di tiga pasar itu juga berdampak terhadap menurunnya retribusi dengan pendapatan asli daerah (PAD).
Kepala Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi Abdul Iman mengatakan permasalahan di Pasar Bantargebang dikarenakan pihak pengembang yang melanggar kesepakatan kerja sama.
"Pasar Bantargebang memiliki jumlah kios dan los sebanyak 2.043 unit, tetapi yang dihuni hanya 1.434. Sisanya kini kosong karena kondisi pasar yang kumuh," katanya.
Sementara retribusi Pasar Bantargebang yang ditargerkan Rp5,5 juta perhari, hanya terealisasi Rp2,8 juta per hari.
Persoalan serupa juga terjadi di Pasar Baru Bekasi Timur yang juga ditinggal para pedagangnya.
"Dari tiga blok dengan jumlah kios dan los sekitar 1.400 unit, masih banyak kios yang kosong karena aliran listrik tidak ada," katanya.
Pengembang pasar tersebut yakni PT Bangun Prima Lestari Kencana diketahui menunggak iuran listrik ke PLN tahun 2008 sebasar Rp400 juta.
"Sejak itulah, PLN memutus aliran listrik hingga sekarang dan sekitar 400 pedagang terpaksa berjulan memenuhi Jalan Mohamad Yamin yang ada di sisi timur pasar tersebut," katanya.
Persoalan di Pasar Kranji saat ini lebih didominasi banyaknya PKL yang berdagang di lokasi itu.
"Kami akan segera membenahi para PKL tersebut agar para pedagang yang sudah menempati kios dapat berjualan dengan maksimal," katanya.
(Adv).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Ketiga pasar tersebut yakni Pasar Bantargebang, Pasar Baru Bekasi Timur, Pasar Baru Kranji Bekasi Barat," kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di Bekasi, Selasa.
Menurut dia, kondisi pasar tersebut saat ini berantakan, kumuh dan banyak ditinggalkan pedagang akibat ketidaknyamanan tersebut.
Bahkan, para pedagang yang pergi dari pasar tersebut memilih pindah dari kiosnya dan menempati sejumlah pelataran parkir dan jalanan untuk berjualan.
Kodisi itu membuat Rahmat geram dan memberikan peringatan kepada Dinas Perekonomian Rakyat yang mengelola pasar untuk membenahi situasi itu selama satu bulan ke depan.
"Selama sebulan harus dilakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang membuat ketiga pasar itu kumuh dan jorok," katanya.
Ramhat juga memerintahkan pejabat terkait untuk membentuk tim kajian permasalahan di tiga pasar berdasarkan kesepakatan yang telah dijalin dengan pihak pengembang.
Menurut Rahmat, permasalahan yang terjadi di tiga pasar itu juga berdampak terhadap menurunnya retribusi dengan pendapatan asli daerah (PAD).
Kepala Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi Abdul Iman mengatakan permasalahan di Pasar Bantargebang dikarenakan pihak pengembang yang melanggar kesepakatan kerja sama.
"Pasar Bantargebang memiliki jumlah kios dan los sebanyak 2.043 unit, tetapi yang dihuni hanya 1.434. Sisanya kini kosong karena kondisi pasar yang kumuh," katanya.
Sementara retribusi Pasar Bantargebang yang ditargerkan Rp5,5 juta perhari, hanya terealisasi Rp2,8 juta per hari.
Persoalan serupa juga terjadi di Pasar Baru Bekasi Timur yang juga ditinggal para pedagangnya.
"Dari tiga blok dengan jumlah kios dan los sekitar 1.400 unit, masih banyak kios yang kosong karena aliran listrik tidak ada," katanya.
Pengembang pasar tersebut yakni PT Bangun Prima Lestari Kencana diketahui menunggak iuran listrik ke PLN tahun 2008 sebasar Rp400 juta.
"Sejak itulah, PLN memutus aliran listrik hingga sekarang dan sekitar 400 pedagang terpaksa berjulan memenuhi Jalan Mohamad Yamin yang ada di sisi timur pasar tersebut," katanya.
Persoalan di Pasar Kranji saat ini lebih didominasi banyaknya PKL yang berdagang di lokasi itu.
"Kami akan segera membenahi para PKL tersebut agar para pedagang yang sudah menempati kios dapat berjualan dengan maksimal," katanya.
(Adv).
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016