Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, melakukan sejumlah langkah strategis agar dinamika perekonomian global tidak berpengaruh buruk terhadap pengembangan perekonomian di Purwakarta.
"Dinamika perekonomian global harus disikapi bersama-sama," kata Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika di sela rapat koordinasi pengendalian inflasi, di Aula Pemkab Purwakarta, Selasa.
Ia menyampaikan, sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) Purwakarta, inflasi di Purwakarta saat ini berada diangka 2,09.
"Kami bersama jajaran Pemkab Purwakarta melakukan sejumlah langkah strategis agar dinamika global tidak berpengaruh buruk terhadap perekonomian di Purwakarta," kata Anne.
Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ Tentang Penggunaan Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, maka diperlukan pengendalian inflasi seperti pengendalian ekonomi , energi dan pangan.
"Krisis global ini terjadi karena adanya pandemi COVID-19 yang meliputi krisis ekonomi, aksesibilitas infrastruktur, dan pangan. Jadi perlu diatasi dengan adanya pengembangan pariwisata, kelestarian lingkungan hidup, aksesibilitas infrastruktur dan ketersediaan pangan di setiap daerah," katanya.
Selain itu, pengendalian krisis energi dapat diatasi dengan penerapan harga BBM. Saat ini BPS mempublikasikan inflasi berdasarkan pengelompokan lainnya yang dinamakan disagregasi inflasi.
Disagregasi inflasi dilakukan untuk menghasilkan indikator inflasi yang menggambarkan pengaruh dari faktor yang bersifat fundamental.
"Selanjutnya dalam mempertahankan pangan, diperlukan adanya pertahanan lahan produktif, terutama sawah. Lahan sawah ini dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat," kata dia.
Ia mengimbau para camat serta aparatur desa untuk mendata pengembangan komoditas di setiap daerah, seperti di Cikeris yang memiliki pengembangan komoditi bawang merah.
"Semoga dengan adanya rapat koordinasi ini, dapat menghasilkan solusi dalam mengatasi inflasi di daerah, khususnya di Purwakarta," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
"Dinamika perekonomian global harus disikapi bersama-sama," kata Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika di sela rapat koordinasi pengendalian inflasi, di Aula Pemkab Purwakarta, Selasa.
Ia menyampaikan, sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) Purwakarta, inflasi di Purwakarta saat ini berada diangka 2,09.
"Kami bersama jajaran Pemkab Purwakarta melakukan sejumlah langkah strategis agar dinamika global tidak berpengaruh buruk terhadap perekonomian di Purwakarta," kata Anne.
Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ Tentang Penggunaan Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, maka diperlukan pengendalian inflasi seperti pengendalian ekonomi , energi dan pangan.
"Krisis global ini terjadi karena adanya pandemi COVID-19 yang meliputi krisis ekonomi, aksesibilitas infrastruktur, dan pangan. Jadi perlu diatasi dengan adanya pengembangan pariwisata, kelestarian lingkungan hidup, aksesibilitas infrastruktur dan ketersediaan pangan di setiap daerah," katanya.
Selain itu, pengendalian krisis energi dapat diatasi dengan penerapan harga BBM. Saat ini BPS mempublikasikan inflasi berdasarkan pengelompokan lainnya yang dinamakan disagregasi inflasi.
Disagregasi inflasi dilakukan untuk menghasilkan indikator inflasi yang menggambarkan pengaruh dari faktor yang bersifat fundamental.
"Selanjutnya dalam mempertahankan pangan, diperlukan adanya pertahanan lahan produktif, terutama sawah. Lahan sawah ini dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat," kata dia.
Ia mengimbau para camat serta aparatur desa untuk mendata pengembangan komoditas di setiap daerah, seperti di Cikeris yang memiliki pengembangan komoditi bawang merah.
"Semoga dengan adanya rapat koordinasi ini, dapat menghasilkan solusi dalam mengatasi inflasi di daerah, khususnya di Purwakarta," katanya.
Editor : Budi Setiawanto
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022