Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno mengingatkan potensi resesi ekonomi global membayangi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.
“Menyambut 2023 eskalasi krisis diperkirakan belum mereda. Bahkan muncul risiko yang lebih dalam akibat potensi resesi ekonomi global dan meningkatnya tensi geopolitik antara China dan Taiwan,” katanya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa.
Dave menuturkan potensi resesi ekonomi global ini terjadi akibat adanya berbagai krisis yang datang bertubi-tubi mulai dari pandemi COVID-19, perang antara Rusia dan Ukraina, hingga situasi geopolitik antara Taiwan dan China yang tidak menentu.
Oleh sebab itu ia menegaskan pemerintah harus menyiapkan skenario untuk mengantisipasi krisis yang semakin memperberat pelaksanaan APBN 2023.
Terlebih lagi, APBN 2023 sudah tidak memiliki sederet privilege atau hak istimewa seperti dalam pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya yang dinaungi oleh UU Nomor 2 Tahun 2020.
Dave menjelaskan pelaksanaan APBN 2023 harus kembali ke konfigurasi normal tanpa adanya fasilitas seperti pelebaran defisit di atas 3 persen maupun burden sharing antara otoritas fiskal dan moneter.
“Kali ini APBN tidak lagi dibekali dengan sederet privilege yang diberikan UU 2/2020 karena UU tersebut sudah habis masa berlakunya pada 2022,” ujarnya.
Meski demikian ia mengaku optimis pemerintah akan mampu membawa Indonesia keluar dari masa-masa sulit seiring kuatnya fundamental ekonomi serta semakin mapannya iklim demokrasi, persatuan, dan gotong royong antar elemen masyarakat.
Tak hanya itu Indonesia juga memiliki posisi strategis di kancah internasional sehingga tidak hanya mampu melewati krisis namun juga pulih dengan kekuatan lebih besar.
Bahkan Presiden Joko Widodo pun berpartisipasi aktif dalam menjembatani komunikasi antara pihak yang berkonflik seperti dalam kunjungan kenegaraannya ke Ukraina dan Rusia beberapa waktu lalu.
Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan konstitusi dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengamanatkan agar Indonesia melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Partai Golkar pun turut meminta agar pemerintah dapat memaksimalkan perannya dalam Presidensi G20 sehingga menjadi momentum dan bukti bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk menentukan arah masa depan dunia.
Indonesia di tataran regional juga akan menjadi ketua ASEAN pada 2023 sehingga sekaligus menjadi peluang untuk memimpin negara-negara Asia Tenggara dalam menghadapi dinamika perekonomian maupun situasi geopolitik di Asia Pasifik khususnya terkait eskalasi China dan Taiwan.
“Dengan modal ini kita tidak hanya mampu melewati krisis namun kita juga bisa pulih dengan kekuatan lebih besar lagi,” tegas Dave.
Baca juga: Rupiah melemah 10 poin di tengah tekanan inflasi global
Baca juga: Emas merosot terseret penguatan dolar di tengah kekhawatiran resesi
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
“Menyambut 2023 eskalasi krisis diperkirakan belum mereda. Bahkan muncul risiko yang lebih dalam akibat potensi resesi ekonomi global dan meningkatnya tensi geopolitik antara China dan Taiwan,” katanya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa.
Dave menuturkan potensi resesi ekonomi global ini terjadi akibat adanya berbagai krisis yang datang bertubi-tubi mulai dari pandemi COVID-19, perang antara Rusia dan Ukraina, hingga situasi geopolitik antara Taiwan dan China yang tidak menentu.
Oleh sebab itu ia menegaskan pemerintah harus menyiapkan skenario untuk mengantisipasi krisis yang semakin memperberat pelaksanaan APBN 2023.
Terlebih lagi, APBN 2023 sudah tidak memiliki sederet privilege atau hak istimewa seperti dalam pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya yang dinaungi oleh UU Nomor 2 Tahun 2020.
Dave menjelaskan pelaksanaan APBN 2023 harus kembali ke konfigurasi normal tanpa adanya fasilitas seperti pelebaran defisit di atas 3 persen maupun burden sharing antara otoritas fiskal dan moneter.
“Kali ini APBN tidak lagi dibekali dengan sederet privilege yang diberikan UU 2/2020 karena UU tersebut sudah habis masa berlakunya pada 2022,” ujarnya.
Meski demikian ia mengaku optimis pemerintah akan mampu membawa Indonesia keluar dari masa-masa sulit seiring kuatnya fundamental ekonomi serta semakin mapannya iklim demokrasi, persatuan, dan gotong royong antar elemen masyarakat.
Tak hanya itu Indonesia juga memiliki posisi strategis di kancah internasional sehingga tidak hanya mampu melewati krisis namun juga pulih dengan kekuatan lebih besar.
Bahkan Presiden Joko Widodo pun berpartisipasi aktif dalam menjembatani komunikasi antara pihak yang berkonflik seperti dalam kunjungan kenegaraannya ke Ukraina dan Rusia beberapa waktu lalu.
Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan konstitusi dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengamanatkan agar Indonesia melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Partai Golkar pun turut meminta agar pemerintah dapat memaksimalkan perannya dalam Presidensi G20 sehingga menjadi momentum dan bukti bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk menentukan arah masa depan dunia.
Indonesia di tataran regional juga akan menjadi ketua ASEAN pada 2023 sehingga sekaligus menjadi peluang untuk memimpin negara-negara Asia Tenggara dalam menghadapi dinamika perekonomian maupun situasi geopolitik di Asia Pasifik khususnya terkait eskalasi China dan Taiwan.
“Dengan modal ini kita tidak hanya mampu melewati krisis namun kita juga bisa pulih dengan kekuatan lebih besar lagi,” tegas Dave.
Baca juga: Rupiah melemah 10 poin di tengah tekanan inflasi global
Baca juga: Emas merosot terseret penguatan dolar di tengah kekhawatiran resesi
Editor : Riza Harahap
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022