Bogor (Antara Megapolitan) - Sekitar 100 pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, menjalani tes urine yang dilakukan secara tiba-tiba di Balai Kota.
"Sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan agar pemimpin daerah tetap pada komitmennya dalam pemberantasan narkoba," kata Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto di Balaikota Bogor, Selasa.
Pengumuman tes urine disampaikan Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto secara tiba-tiba usai rapat staf, membuat sejumlah PNS di lingkungan Pemkot Bogor terkaget-kaget dengan pemeriksaan tersebut.
Tes urin diperuntukkan bagi seluruh kepala dinas, pejabat BUMD, camat dan lurah yang jumlahnya mencapai 100 orang. Wali Kota Bogor juga ikut menjalani tes urine.
"Pelaksanaan tes urine berkoordinasi dengan Polres Bogor Kota dan Dinas Kesehatan," katanya.
Menurut Bima, pemberantasan narkoba harus dimulai dari lingkungan Balai Kota Bogor terlebih dahulu. Pemberantasan secara menyeluruh dilakukan di tingkat masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
"Jika dari hasil tes urine ini ada pegawai yang positif memakai narkoba, maka akan ada sanksi sesuai aturan kepegawaian," katanya.
Upaya lain yang dilakukan dalam pemberantasan narkoba, lanjut Bima, Pemkot Bogor juga melakukan aspek pembinaan yang sifatnya sistematik, pemantauan secara periodik dan pengawasan melalui sidak-sidak karena masalah narkoba cukup serius.
"Tes urin seperti ini akan rutin kita lakukan tiga bulan sekali, dan tentunya dilakukan secara mendadak, tanpa perencanaan," katanya.
Menurut Kepala Satpol PP Kota Bogor, Eko Prabowo, tes urine yang dilakukan secara mendadak cukup efektif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan Pemkot Bogor.
"Apalagi kalau ada yang rutin memakai pasti akan langsung ketahuan melalui tes ini," katanya.
Eko berpendapat, jika ada yang kedapatan positif mengkonsumsi narkoba, harus ada konseling yang sifatnya pribadi untuk membantu penyembuhan dari ketergantungan narkoba.
"Masalah narkoba di Kota Bogor sudah semakin mengkhawatirkan, sudah saatnya di Kota Bogor ada BNN," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan agar pemimpin daerah tetap pada komitmennya dalam pemberantasan narkoba," kata Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto di Balaikota Bogor, Selasa.
Pengumuman tes urine disampaikan Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto secara tiba-tiba usai rapat staf, membuat sejumlah PNS di lingkungan Pemkot Bogor terkaget-kaget dengan pemeriksaan tersebut.
Tes urin diperuntukkan bagi seluruh kepala dinas, pejabat BUMD, camat dan lurah yang jumlahnya mencapai 100 orang. Wali Kota Bogor juga ikut menjalani tes urine.
"Pelaksanaan tes urine berkoordinasi dengan Polres Bogor Kota dan Dinas Kesehatan," katanya.
Menurut Bima, pemberantasan narkoba harus dimulai dari lingkungan Balai Kota Bogor terlebih dahulu. Pemberantasan secara menyeluruh dilakukan di tingkat masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
"Jika dari hasil tes urine ini ada pegawai yang positif memakai narkoba, maka akan ada sanksi sesuai aturan kepegawaian," katanya.
Upaya lain yang dilakukan dalam pemberantasan narkoba, lanjut Bima, Pemkot Bogor juga melakukan aspek pembinaan yang sifatnya sistematik, pemantauan secara periodik dan pengawasan melalui sidak-sidak karena masalah narkoba cukup serius.
"Tes urin seperti ini akan rutin kita lakukan tiga bulan sekali, dan tentunya dilakukan secara mendadak, tanpa perencanaan," katanya.
Menurut Kepala Satpol PP Kota Bogor, Eko Prabowo, tes urine yang dilakukan secara mendadak cukup efektif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan Pemkot Bogor.
"Apalagi kalau ada yang rutin memakai pasti akan langsung ketahuan melalui tes ini," katanya.
Eko berpendapat, jika ada yang kedapatan positif mengkonsumsi narkoba, harus ada konseling yang sifatnya pribadi untuk membantu penyembuhan dari ketergantungan narkoba.
"Masalah narkoba di Kota Bogor sudah semakin mengkhawatirkan, sudah saatnya di Kota Bogor ada BNN," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016