Jakarta (Antara Megapolitan) - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Arie Soedewo menyatakan siap menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo untuk memerangi penyelundupan dan pencurian ikan dengan menyiapkan strategi "menyengat" terhadap siapapun yang membekingi.
"Saya menyiapkan diri menjadi "buldozer"nya Bapak Presiden dan Bu Susi di laut terhadap praktik-praktik penyelundupan barang, baik produk-produk pertanian, barang industri, daging, barang elektronika dan juga hal yang berkaitan illegal fishing (pencurian ikan) serta juga masalah penyelundupan narkoba yang sudah diamanatkan Presiden dalam rapat kabinet," kata Arie Soedewo di Jakarta, Jumat.
Arie mengungkapkan bahwa diperlukan komitmen dan sinergisitas bersama pemangku kepentingan seperti Angkatan Laut, Polisi Perairan, Bea Cukai dan lain-lain untuk mewujudkan perintah Presiden tersebut.
Ia mengatakan Bakamla sebagai lembaga di bawah Presiden segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Bakamla, reformasi birokrasi serta penerapan tata kelola yang baik untuk menentukan langkah-langkah efisien dan efektif.
"Laut kita luas sekali lebih tiga juta kilometer persegi tapi armada patroli kita terbatas, maka untuk mengawasinya diperlukan teknologi dan peralatan yang canggih untuk memantau wilayah perairan dari Sabang hingga Merauke," ungkapnya.
Menurut Arie, teknologi radar dan surveilance selama 24 jam yang terkoneksi dengan pemangku kepentingan lain menjadi salah satu solusinya sehingga lalu lintas dan pergerakan kapal yang tidak wajar bisa segera dideteksi dan tindakan hukum bisa dilakukan oleh kami bersama AL, Kepolisian dan Bea Cukai.
Arie menjelaskan potensi pendapatan yang hilang dari laut ratusan triliun baik pencurian ikan dan penyelundupan, tapi investasi kita dalam peningkatan SDM dan teknologi untuk pengawasan di laut sangat minim.
Pola ini, katanya, sudah dikondisikan sengaja bertahun-tahun agar kemudian dinikmati oleh para mafia di laut termasuk oknum-oknum aparat yang membekinginya,
"Selama ini anggaran pengawasan laut dibiarkan minim tapi ratusan triliun potensi penerimaan negara menguap," ujarnya.
"Saya sangat membutuhkan dukungan dan komitmen yang sama dari Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bappenas serta Komisi I DPR untuk meningkatkan kualitas pengawasan laut kita," kata mantan Asops KSAL ini.
Ia mengingatkan bagi oknum aparat di level pewira maupun jenderal manapun yang selama ini membekingi praktik-praktik ilegal tersebut untuk tobat kembali ke jiwa Merah Putih.
"Jika diperlukan saya dorong penegakan hukum agar kapal penyelundupan bernilai miliaran kita tenggelamkan biar jadi efek jera. Bismillah, saya pasang badan perangi penyelundupan karena saya yakin beking saya Allah SWT dan Presiden Jokowi dalam menjalankan amanat ini," pungkasnya.
Presiden Jokowi telah melantik Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Arie Soedewo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/3).
Presiden Joko Widodo meminta Arie Soedewo untuk memerangi penyeludupan dan meminta Bakamla untuk membuat langkah-langkah konkrit yang harus segera dilakukan untuk memerangi aksi penyelundupan tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Saya menyiapkan diri menjadi "buldozer"nya Bapak Presiden dan Bu Susi di laut terhadap praktik-praktik penyelundupan barang, baik produk-produk pertanian, barang industri, daging, barang elektronika dan juga hal yang berkaitan illegal fishing (pencurian ikan) serta juga masalah penyelundupan narkoba yang sudah diamanatkan Presiden dalam rapat kabinet," kata Arie Soedewo di Jakarta, Jumat.
Arie mengungkapkan bahwa diperlukan komitmen dan sinergisitas bersama pemangku kepentingan seperti Angkatan Laut, Polisi Perairan, Bea Cukai dan lain-lain untuk mewujudkan perintah Presiden tersebut.
Ia mengatakan Bakamla sebagai lembaga di bawah Presiden segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Bakamla, reformasi birokrasi serta penerapan tata kelola yang baik untuk menentukan langkah-langkah efisien dan efektif.
"Laut kita luas sekali lebih tiga juta kilometer persegi tapi armada patroli kita terbatas, maka untuk mengawasinya diperlukan teknologi dan peralatan yang canggih untuk memantau wilayah perairan dari Sabang hingga Merauke," ungkapnya.
Menurut Arie, teknologi radar dan surveilance selama 24 jam yang terkoneksi dengan pemangku kepentingan lain menjadi salah satu solusinya sehingga lalu lintas dan pergerakan kapal yang tidak wajar bisa segera dideteksi dan tindakan hukum bisa dilakukan oleh kami bersama AL, Kepolisian dan Bea Cukai.
Arie menjelaskan potensi pendapatan yang hilang dari laut ratusan triliun baik pencurian ikan dan penyelundupan, tapi investasi kita dalam peningkatan SDM dan teknologi untuk pengawasan di laut sangat minim.
Pola ini, katanya, sudah dikondisikan sengaja bertahun-tahun agar kemudian dinikmati oleh para mafia di laut termasuk oknum-oknum aparat yang membekinginya,
"Selama ini anggaran pengawasan laut dibiarkan minim tapi ratusan triliun potensi penerimaan negara menguap," ujarnya.
"Saya sangat membutuhkan dukungan dan komitmen yang sama dari Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bappenas serta Komisi I DPR untuk meningkatkan kualitas pengawasan laut kita," kata mantan Asops KSAL ini.
Ia mengingatkan bagi oknum aparat di level pewira maupun jenderal manapun yang selama ini membekingi praktik-praktik ilegal tersebut untuk tobat kembali ke jiwa Merah Putih.
"Jika diperlukan saya dorong penegakan hukum agar kapal penyelundupan bernilai miliaran kita tenggelamkan biar jadi efek jera. Bismillah, saya pasang badan perangi penyelundupan karena saya yakin beking saya Allah SWT dan Presiden Jokowi dalam menjalankan amanat ini," pungkasnya.
Presiden Jokowi telah melantik Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Arie Soedewo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/3).
Presiden Joko Widodo meminta Arie Soedewo untuk memerangi penyeludupan dan meminta Bakamla untuk membuat langkah-langkah konkrit yang harus segera dilakukan untuk memerangi aksi penyelundupan tersebut.
Editor : Feru Lantara
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016