Bekasi, 27/6 (ANTARA) - Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE yang mulai diterapkan Pemerintah Kota Bekasi sejak Februari 2012 berhasil meraih peringkat ketiga terbaik di Jawa Barat.
"Penilaian itu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kami berterima kasih kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang telah menetapkan Kota Bekasi sebagai penyelenggara LPSE terbaik 2012," kata Kepala Bagian Telematika Kota Bekasi Sri Sunarwati di Bekasi, Rabu.
Kota Bekasi berada di bawah Kabupaten Tasikmalaya yang memperoleh peringkat pertama dan Kota Depok di peringkat ke dua dalam peringkat LPSE 2012 itu.
Sunarwati menjelaskan, LPSE adalah layanan baru pengadaan barang dan jasa dengan menerapkan sistem secara elektronik (e-Procurement) yang lebih transparan dan akuntabel.
Latar belakang terbentuknya LPSE Kota Bekasi antara lain Peraturan Presiden No 35 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang atau Jasa Pemerintah, Instruksi Presiden No 17 Tahun 2011 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan Peraturan Wali Kota Bekasi No 45 Tahun 2011 tentang Pembentukan LPSE Kota Bekasi.
"Penghargaan ini merupakan hal yang luar biasa bagi kami sebagai penyelenggara, mengingat sistem itu baru diterapkan beberapa waktu lalu. Padahal, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Depok sudah lebih dulu memiliki sistem itu, tapi kita bersaing dengan mereka," katanya.
Penghargaan tersebut, kata dia, akan dijadikan sebagai motivasi agar sistem LPSE menjadi barometer dalam keterbukaan dan transparansi pengadaan barang dan jasa.
Menurut dia, penilaian itu dilihat dari situs LPSE yang selalu mengumumkan data secara detail mulai dari besaran harga, pihak yang mengerjakan, hingga realisasi kegiatan di lapangan.
Menurut dia, parsaingan antara pengusaha dalam memperoleh proyek pemerintah cukup tinggi, terkadang bisa menyebabkan persekongkolan.
"Sistem ini dapat meminimalisir pertemuan dengan panitia pengadaan barang. Sehingga kemungkinan korupsi dan kolusi dapat dihindari," katanya.
Andi F
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2012
"Penilaian itu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kami berterima kasih kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang telah menetapkan Kota Bekasi sebagai penyelenggara LPSE terbaik 2012," kata Kepala Bagian Telematika Kota Bekasi Sri Sunarwati di Bekasi, Rabu.
Kota Bekasi berada di bawah Kabupaten Tasikmalaya yang memperoleh peringkat pertama dan Kota Depok di peringkat ke dua dalam peringkat LPSE 2012 itu.
Sunarwati menjelaskan, LPSE adalah layanan baru pengadaan barang dan jasa dengan menerapkan sistem secara elektronik (e-Procurement) yang lebih transparan dan akuntabel.
Latar belakang terbentuknya LPSE Kota Bekasi antara lain Peraturan Presiden No 35 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang atau Jasa Pemerintah, Instruksi Presiden No 17 Tahun 2011 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan Peraturan Wali Kota Bekasi No 45 Tahun 2011 tentang Pembentukan LPSE Kota Bekasi.
"Penghargaan ini merupakan hal yang luar biasa bagi kami sebagai penyelenggara, mengingat sistem itu baru diterapkan beberapa waktu lalu. Padahal, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Depok sudah lebih dulu memiliki sistem itu, tapi kita bersaing dengan mereka," katanya.
Penghargaan tersebut, kata dia, akan dijadikan sebagai motivasi agar sistem LPSE menjadi barometer dalam keterbukaan dan transparansi pengadaan barang dan jasa.
Menurut dia, penilaian itu dilihat dari situs LPSE yang selalu mengumumkan data secara detail mulai dari besaran harga, pihak yang mengerjakan, hingga realisasi kegiatan di lapangan.
Menurut dia, parsaingan antara pengusaha dalam memperoleh proyek pemerintah cukup tinggi, terkadang bisa menyebabkan persekongkolan.
"Sistem ini dapat meminimalisir pertemuan dengan panitia pengadaan barang. Sehingga kemungkinan korupsi dan kolusi dapat dihindari," katanya.
Andi F
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2012