Bogor (Antara Megapolitan) - Wakil Wali Kota Bogor, Usmar Hariman menyatakan aspek perencanaan dalam pembangunan infrastruktur sangat menentukan efektivitas pelaksanaan pembangunan sehingga perlu dapat pengawalan.
"Pelaksanaan pembangunan infrastruktur harus mendapat pengawalan secara baik, melalui perencanaan yang jelas dan tepat, kalau tidak akan terjadi in-efisiensi," kata Usmar dalam ekspose Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, di Balai Kota, Selasa.
Usmar mengatakan, berkaca pada pengalaman pembangunan infrastruktur 2014-2015 yang tidak berjalan maksimal, Pemerintah Kota Bogor tidak ingin hal tersebut terulang kembali pada tahun 2016 ini.
"Instruksi Wali Kota agar perencanaan pembangunan infrastruktur dasar kebinamargaan harus detail, karena pengalaman 2014-2015 banyak proyek yang belum tuntas," katanya.
Menurutnya, jika perencanaan pembangunan infrastruktur dasar tahun 2016 tidak dijalankan dengan penuh kehati-hatian, maka akan menimbulkan kerugian dari aspek materil dan masyarakat kurang optimal memanfaatkan proyek tersebut.
"Kalau ini terulang artinya kita sudah gagal total," katanya.
Usmar mengatakan, harus ada pengawalan secara baik pada aspek perencanaan sebagai titik awal penentu langkah selanjutnya. Pelaksanaan proses lelang barang dan jasa juga harus tetap dikawal agar tidak menimbulkan persoalan dalam in-efisiensi anggaran.
Ia mengatakan, selama ini Pemerintah Kota Bogor memilih penawar yang lebih mahal, namun kinerjanya tidak sesuai. Sedangkan, untuk memilih penawar yang murah masih ahrus dilihat kriterianya terlebih dahulu.
"Harus ada pengawalan dari Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) agar pemabngunan bermanfaat baik dari efisiensi anggaran dan kesesuaian spesifikasi," katanya.
Menurut Usmar, Pemerintah Kota Bogor belum bisa menerapak sistem e-tendering secara keseluruhan. Sehingga untuk mengawal proses tender pembangunan, ULP diminta menjalankan proses lelang dengan dua versi yakni versi 4 (e-tendering) langsung dan versi 3,6.
"E-tendering belum bisa kita jalankan akrena LKPP pusat belum siap dan baru bisa mengakomodir DKI Jakarta. Solusi agar proyek pembangunan ini tepat sasaran dan optimal, dalam versi 3,6 ada proses klarifikasi yang diberi jeda waktu untuk pokja turun langsung ke lapangan," katanya.
Ia mengatakan dengan mekanisme ULP turun ke lapangan untuk klarifikasi akan meminimalisir terjadinya kepentingan-kepentingan dari pelaku proyek yang dapat merugikan pemerintah, karena banyak proyek yang dimenangkan tetapi tidak tutas dilaksanakan.
"Jadi dengan ULP turun ke lapangan melakukan klarifikasi kepada kontraktor yang masuk tiga besar, akan meminimalisir kepentinga. Mungkin kita perlu mensubsidi ULP untuk turun ke lapangan. Ini lebih baik, dari pada kita menyerahkan proyek yang diwarnai syarat kepentingan atau kecurangan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Pelaksanaan pembangunan infrastruktur harus mendapat pengawalan secara baik, melalui perencanaan yang jelas dan tepat, kalau tidak akan terjadi in-efisiensi," kata Usmar dalam ekspose Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, di Balai Kota, Selasa.
Usmar mengatakan, berkaca pada pengalaman pembangunan infrastruktur 2014-2015 yang tidak berjalan maksimal, Pemerintah Kota Bogor tidak ingin hal tersebut terulang kembali pada tahun 2016 ini.
"Instruksi Wali Kota agar perencanaan pembangunan infrastruktur dasar kebinamargaan harus detail, karena pengalaman 2014-2015 banyak proyek yang belum tuntas," katanya.
Menurutnya, jika perencanaan pembangunan infrastruktur dasar tahun 2016 tidak dijalankan dengan penuh kehati-hatian, maka akan menimbulkan kerugian dari aspek materil dan masyarakat kurang optimal memanfaatkan proyek tersebut.
"Kalau ini terulang artinya kita sudah gagal total," katanya.
Usmar mengatakan, harus ada pengawalan secara baik pada aspek perencanaan sebagai titik awal penentu langkah selanjutnya. Pelaksanaan proses lelang barang dan jasa juga harus tetap dikawal agar tidak menimbulkan persoalan dalam in-efisiensi anggaran.
Ia mengatakan, selama ini Pemerintah Kota Bogor memilih penawar yang lebih mahal, namun kinerjanya tidak sesuai. Sedangkan, untuk memilih penawar yang murah masih ahrus dilihat kriterianya terlebih dahulu.
"Harus ada pengawalan dari Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) agar pemabngunan bermanfaat baik dari efisiensi anggaran dan kesesuaian spesifikasi," katanya.
Menurut Usmar, Pemerintah Kota Bogor belum bisa menerapak sistem e-tendering secara keseluruhan. Sehingga untuk mengawal proses tender pembangunan, ULP diminta menjalankan proses lelang dengan dua versi yakni versi 4 (e-tendering) langsung dan versi 3,6.
"E-tendering belum bisa kita jalankan akrena LKPP pusat belum siap dan baru bisa mengakomodir DKI Jakarta. Solusi agar proyek pembangunan ini tepat sasaran dan optimal, dalam versi 3,6 ada proses klarifikasi yang diberi jeda waktu untuk pokja turun langsung ke lapangan," katanya.
Ia mengatakan dengan mekanisme ULP turun ke lapangan untuk klarifikasi akan meminimalisir terjadinya kepentingan-kepentingan dari pelaku proyek yang dapat merugikan pemerintah, karena banyak proyek yang dimenangkan tetapi tidak tutas dilaksanakan.
"Jadi dengan ULP turun ke lapangan melakukan klarifikasi kepada kontraktor yang masuk tiga besar, akan meminimalisir kepentinga. Mungkin kita perlu mensubsidi ULP untuk turun ke lapangan. Ini lebih baik, dari pada kita menyerahkan proyek yang diwarnai syarat kepentingan atau kecurangan," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016