Bogor (Antara Megapolitan) - Sejumlah usaha ritel di Kota Bogor, Jawa Barat, mulai memberlakukan plastik berbayar, harga yang diterapkan sebesar Rp200 per kantong, masyarakat yang berbelanja diberi tahu bahwa konsumen akan dikenakan biaya untuk setiap belanja yang tidak menggunakan tas belanja.
"Kami mendukung program pemerintah untuk mengurangi plastik, mulai hari ini uji coba plastik berbayar diberlakukan di seluruh outlate Alfamart di Kota Bogor," kata Jamaluddin, Manajer Pemasaran Alfamart Bogor, Minggu.
Dikatakannya, sebagai uji coba, pihaknya juga memasang sejumlah papan pengumuman dan spanduk yang berisi informasi tentang plastik berbayar, serta mengajak masyarakat untuk menggunakan tas belanja pakai ulang.
"Kasir kami juga selalu menginformasikan kepada konsumen begitu transaksi pembayaran, mereka diberi dua pilihan membayar plastik, atau menggunakan tas belanja pakai ulang," katanya.
Menurutnya, nilai Rp200 per kantong plastik merupakan besaran harga plastik berbayar yang telah disepekati oleh Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo). Uang dari pembelian plastik akan dikumpulkan dan dikelola bersama oleh ritel dan pemerintah untuk program pertanggungjawaban sosial (CSR) di bidang lingkungan.
"Sesuai kesepakatan, uang plastik yang terkumpul akan dikelola untuk dana CSR yang dikelola bersama pemerintah untuk lingkungan," katanya.
Penerapan plastik berbayar juga diberlakukan di Super Indo, spanduk informasi tentang plastik berbayar terpampang di pintu masuk pasar swalayan tersebut. Pihak kasir juga menginformasikan kepada konsumen plastik berbayar dan menyarankan untuk menggunakan tas belanja yang tersedia, dengan harga sekitar Rp10 ribu.
Andi (37) warga Ciomas, salah satu pembeli, mengaku baru mengetahui adanya aturan baru yang mengharuskan pembeli membayar uang plastik senilai Rp200 rupiah, karena buru-buru ia tidak keberatan untuk membayar.
"Baru tahu tadi dari kasir, karena buru-buru saya tidak keberatan membayar Rp200, tapi harusnya ini disosialisasikan terlebih dahulu, biar masyarakat tidak kaget dan keberatan," katanya.
Menurut Andi, program tersebut tujuannya bagus. Tetapi harga plastik yang Rp200 dinilai kurang efektif untuk mengurangi kantong plastik karena harganya terjangkau. Hendaknya ada kompensasi atau insentif dari pemerintah kepada masyarakat yang bersedia mengurangi plastik.
"Sosialisasi yang penting, dan seharusnya pemerintah menyediakan tas belanja pakai ulang untuk masyarakat, biar meraka terdorong untuk menggunakan tas belanja," katanya.
Sementara itu, Marni (56) warga Jalan Veteran, mengaku tidak heran dengan adanya peraturan plastik berbayara. Karena dirinya sudah lama menggunakan tas belanja pakai ulang setiap kali berbelanja.
"Oh sudah berlaku ya, bagus kalau begitu. Kalau saya memang sudah lama membiasakan diri menggunakan tas belanja setiap saya berbelanja, jadi saya dukung gerakan ini," kata dia.
Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengatakan, terdapat 535 ton tumpukan sampah di Kota Bogor, terdiri atas 75 persen sampah organik, dan 10 persen sampah plastik yang tidak bisa diurai.
"Kita lakukan bertahap mengurangi sampah plastik dengan uji coba plastik berbayar, tahap awal di tingkat ritel, lalu kita coba di tingkat toko kecil dan pasar tradisional. Kita juga mulai di tingkat pemerintah, mengurangi penggunaan botol mineral, pegawai dari dinas manapun wajib membawa botol air minum sendiri," kata Bima.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Kami mendukung program pemerintah untuk mengurangi plastik, mulai hari ini uji coba plastik berbayar diberlakukan di seluruh outlate Alfamart di Kota Bogor," kata Jamaluddin, Manajer Pemasaran Alfamart Bogor, Minggu.
Dikatakannya, sebagai uji coba, pihaknya juga memasang sejumlah papan pengumuman dan spanduk yang berisi informasi tentang plastik berbayar, serta mengajak masyarakat untuk menggunakan tas belanja pakai ulang.
"Kasir kami juga selalu menginformasikan kepada konsumen begitu transaksi pembayaran, mereka diberi dua pilihan membayar plastik, atau menggunakan tas belanja pakai ulang," katanya.
Menurutnya, nilai Rp200 per kantong plastik merupakan besaran harga plastik berbayar yang telah disepekati oleh Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo). Uang dari pembelian plastik akan dikumpulkan dan dikelola bersama oleh ritel dan pemerintah untuk program pertanggungjawaban sosial (CSR) di bidang lingkungan.
"Sesuai kesepakatan, uang plastik yang terkumpul akan dikelola untuk dana CSR yang dikelola bersama pemerintah untuk lingkungan," katanya.
Penerapan plastik berbayar juga diberlakukan di Super Indo, spanduk informasi tentang plastik berbayar terpampang di pintu masuk pasar swalayan tersebut. Pihak kasir juga menginformasikan kepada konsumen plastik berbayar dan menyarankan untuk menggunakan tas belanja yang tersedia, dengan harga sekitar Rp10 ribu.
Andi (37) warga Ciomas, salah satu pembeli, mengaku baru mengetahui adanya aturan baru yang mengharuskan pembeli membayar uang plastik senilai Rp200 rupiah, karena buru-buru ia tidak keberatan untuk membayar.
"Baru tahu tadi dari kasir, karena buru-buru saya tidak keberatan membayar Rp200, tapi harusnya ini disosialisasikan terlebih dahulu, biar masyarakat tidak kaget dan keberatan," katanya.
Menurut Andi, program tersebut tujuannya bagus. Tetapi harga plastik yang Rp200 dinilai kurang efektif untuk mengurangi kantong plastik karena harganya terjangkau. Hendaknya ada kompensasi atau insentif dari pemerintah kepada masyarakat yang bersedia mengurangi plastik.
"Sosialisasi yang penting, dan seharusnya pemerintah menyediakan tas belanja pakai ulang untuk masyarakat, biar meraka terdorong untuk menggunakan tas belanja," katanya.
Sementara itu, Marni (56) warga Jalan Veteran, mengaku tidak heran dengan adanya peraturan plastik berbayara. Karena dirinya sudah lama menggunakan tas belanja pakai ulang setiap kali berbelanja.
"Oh sudah berlaku ya, bagus kalau begitu. Kalau saya memang sudah lama membiasakan diri menggunakan tas belanja setiap saya berbelanja, jadi saya dukung gerakan ini," kata dia.
Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengatakan, terdapat 535 ton tumpukan sampah di Kota Bogor, terdiri atas 75 persen sampah organik, dan 10 persen sampah plastik yang tidak bisa diurai.
"Kita lakukan bertahap mengurangi sampah plastik dengan uji coba plastik berbayar, tahap awal di tingkat ritel, lalu kita coba di tingkat toko kecil dan pasar tradisional. Kita juga mulai di tingkat pemerintah, mengurangi penggunaan botol mineral, pegawai dari dinas manapun wajib membawa botol air minum sendiri," kata Bima.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016