Bekasi (Antara Megapolitan) - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, akan menggenjot sektor koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah demi mendorong tumbuh kembang perekonomian daerah pada 2017.
"Keberlangsungan koperasi di Kota Bekasi perlu mendapatkan intervensi dari Pemerintah Kota Bekasi mengingat kondisinya yang saat ini terbilang kurang baik," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi Jumhana Luthfi di Bekasi, Kamis.
Menurut dia, dari total 600-an koperasi yang tercatat bedomisili di Kota Bekasi, hanya 50 persen di antaranya yang masih eksis berkegiatan.
Menurut dia, situasi itu bertolak belakang dengan prestasi yang diraih Koperasi Pasar Kranggan Kota Bekasi yang selama ini telah menjadi percontohan nasional.
"Pengelola koperasi dari berbagai wilayah tanah air telah mendatangi Kopas Kranggan untuk keperluan studi banding dan mempelajari manajemen pengelolaan koperasi tersebut," katanya.
Menurut dia, 2017 nanti merupakan Tahun Investasi dan Perekonomian Daerah yang perlu diperkuat dengan peran koperasi dan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat.
Berdasarkan data yang dirilis Bappeda tercatat, keberadaan UMKM di 12 kecamatan Kota Bekasi mencapai 1.700 unit.
"Eksistensi UMKM masih lebih baik dibandingkan koperasi dengan kisaran 85 persen di antaranya masih beroperasi," katanya.
Adapun Bentuk dukungan pemerintah yang akan diupayakan pada tahun 2017 ialah pemberian bantuan modal bagi pelaku UMKM.
Bantuan modal tersebut bersumber dari APBD Kota Bekasi yang disalurkan melalui Bank Perkreditan Rakyat Syariah milik Pemkot Bekasi.
Penyaluran modal untuk UMKM tersebut akan dibarengi dengan pendirian lembaga penjamin yang akan dibentuk oleh Pemkot Bekasi.
"Dengan adanya lembaga penjamin bentukan Pemkot Bekasi, kami harap pengusaha kecil yang tidak memiliki barang berharga untuk diagunkan demi kepentingan memperoleh modal, bisa turut menikmati dukungan permodalan yang diberikan pemerintah," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Keberlangsungan koperasi di Kota Bekasi perlu mendapatkan intervensi dari Pemerintah Kota Bekasi mengingat kondisinya yang saat ini terbilang kurang baik," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi Jumhana Luthfi di Bekasi, Kamis.
Menurut dia, dari total 600-an koperasi yang tercatat bedomisili di Kota Bekasi, hanya 50 persen di antaranya yang masih eksis berkegiatan.
Menurut dia, situasi itu bertolak belakang dengan prestasi yang diraih Koperasi Pasar Kranggan Kota Bekasi yang selama ini telah menjadi percontohan nasional.
"Pengelola koperasi dari berbagai wilayah tanah air telah mendatangi Kopas Kranggan untuk keperluan studi banding dan mempelajari manajemen pengelolaan koperasi tersebut," katanya.
Menurut dia, 2017 nanti merupakan Tahun Investasi dan Perekonomian Daerah yang perlu diperkuat dengan peran koperasi dan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat.
Berdasarkan data yang dirilis Bappeda tercatat, keberadaan UMKM di 12 kecamatan Kota Bekasi mencapai 1.700 unit.
"Eksistensi UMKM masih lebih baik dibandingkan koperasi dengan kisaran 85 persen di antaranya masih beroperasi," katanya.
Adapun Bentuk dukungan pemerintah yang akan diupayakan pada tahun 2017 ialah pemberian bantuan modal bagi pelaku UMKM.
Bantuan modal tersebut bersumber dari APBD Kota Bekasi yang disalurkan melalui Bank Perkreditan Rakyat Syariah milik Pemkot Bekasi.
Penyaluran modal untuk UMKM tersebut akan dibarengi dengan pendirian lembaga penjamin yang akan dibentuk oleh Pemkot Bekasi.
"Dengan adanya lembaga penjamin bentukan Pemkot Bekasi, kami harap pengusaha kecil yang tidak memiliki barang berharga untuk diagunkan demi kepentingan memperoleh modal, bisa turut menikmati dukungan permodalan yang diberikan pemerintah," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016