Revolusi sistem ekonomi dan produksi pangan global memberikan peluang besar pada konsep revolusi ekonomi biru yakni ekonomi berbasis potensi laut.
Dosen pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Dr Taryono Kodiran mengatakan hal itu dalam sebuah webinar pada Program Studi Magister
Pengelolaan Sumber Daya Alam Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas, dikutip dari keterangan tertulis IPB University, Minggu.
Menurut Taryono, Indonesia memiliki kebijakan terkait ekonomi biru yang tercermin dalam Undang Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan.
"Penekanannya pada inovasi berkelanjutan yang mampu mendukung dan menjaga fungsi ekosistem laut,” ujarnya.
Baca juga: Rektor IPB bilang ini tiga disrupsi lahirkan model ekonomi baru
Pakar pengelolaan sumber daya pesisir dan perairan ini memberikan catatan penting bahwa tantangan terbesar ekonomi biru adalah memanfaatkan laut secara lebih berkelanjutan.
"Ekosistem laut harus memiliki nilai ekonomi dan aktivitas dalam bentuk barang maupun jasa lingkungan. Konsep ini juga harus berfokus pada inklusivitas," katanya.
Menurut dia, modal berupa sumber daya laut, keberlanjutan dan sosial ekonomi menjadi dasar dari ekonomi biru yang berkelanjutan. Riset bersama memiliki kewajiban agar modal tersebut bisa termanfaatkan dengan baik.
Baca juga: Arif Satria: Sektor pertanian dapat menjadi penyelamat ekonomi bangsa
"Hasil riset juga harus mampu menjamin aspek keberlanjutan sehingga perlu penguatan kelembagaan yang mampu membawa fungsi-fungsi modal tersebut berjalan sesuai yang diharapkan. Utamanya semua pihak berperan untuk menjamin keberlanjutan dari setiap hasil riset ekonomi biru,” terangnya.
Ia menjelaskan, tingkat pembangunan ekonomi biru ini juga dapat diukur dengan menggunakan Blue Economy Development Index (BEDI). Beberapa indikator yang digunakan berupa modal sumberdaya laut, faktor pendukung, modal sosial serta pertumbuhan yang berkelanjutan.
"Indeks ini dapat mengukur tingkat kesiapan pembangunan ekonomi biru di Indonesia," katanya.
Baca juga: Rektor IPB: Pembangunan nasional politik, ekonomi, dan ekologi harus harmonis
Menurut dia, konsep ekonomi biru dapat diterapkan seperti kawasan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).
"Bahwa laut memiliki karakteristik dan sistem yang mungkin bisa dipilah-pilah. Sektor-sektor ekonomi biru yang masih berkembang seperti budidaya perikanan hingga jasa dan produk laut berteknologi tinggi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
Dosen pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Dr Taryono Kodiran mengatakan hal itu dalam sebuah webinar pada Program Studi Magister
Pengelolaan Sumber Daya Alam Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas, dikutip dari keterangan tertulis IPB University, Minggu.
Menurut Taryono, Indonesia memiliki kebijakan terkait ekonomi biru yang tercermin dalam Undang Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan.
"Penekanannya pada inovasi berkelanjutan yang mampu mendukung dan menjaga fungsi ekosistem laut,” ujarnya.
Baca juga: Rektor IPB bilang ini tiga disrupsi lahirkan model ekonomi baru
Pakar pengelolaan sumber daya pesisir dan perairan ini memberikan catatan penting bahwa tantangan terbesar ekonomi biru adalah memanfaatkan laut secara lebih berkelanjutan.
"Ekosistem laut harus memiliki nilai ekonomi dan aktivitas dalam bentuk barang maupun jasa lingkungan. Konsep ini juga harus berfokus pada inklusivitas," katanya.
Menurut dia, modal berupa sumber daya laut, keberlanjutan dan sosial ekonomi menjadi dasar dari ekonomi biru yang berkelanjutan. Riset bersama memiliki kewajiban agar modal tersebut bisa termanfaatkan dengan baik.
Baca juga: Arif Satria: Sektor pertanian dapat menjadi penyelamat ekonomi bangsa
"Hasil riset juga harus mampu menjamin aspek keberlanjutan sehingga perlu penguatan kelembagaan yang mampu membawa fungsi-fungsi modal tersebut berjalan sesuai yang diharapkan. Utamanya semua pihak berperan untuk menjamin keberlanjutan dari setiap hasil riset ekonomi biru,” terangnya.
Ia menjelaskan, tingkat pembangunan ekonomi biru ini juga dapat diukur dengan menggunakan Blue Economy Development Index (BEDI). Beberapa indikator yang digunakan berupa modal sumberdaya laut, faktor pendukung, modal sosial serta pertumbuhan yang berkelanjutan.
"Indeks ini dapat mengukur tingkat kesiapan pembangunan ekonomi biru di Indonesia," katanya.
Baca juga: Rektor IPB: Pembangunan nasional politik, ekonomi, dan ekologi harus harmonis
Menurut dia, konsep ekonomi biru dapat diterapkan seperti kawasan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).
"Bahwa laut memiliki karakteristik dan sistem yang mungkin bisa dipilah-pilah. Sektor-sektor ekonomi biru yang masih berkembang seperti budidaya perikanan hingga jasa dan produk laut berteknologi tinggi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022