Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) melakukan audiensi dengan Duta Besar Republik Federal Jerman untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste H.E Dr. Ina Lepel di Kedutaan Besar Jerman, Jakarta untuk membahas berbagai permasalahan program-program prioritas.
Berbagai masalah program prioritas seperti Sekolah Perdamaian, Stunting, Perang Rusia-Ukraina, dan Pelaksanaan KTT G20.
Ketua Bidang Keadilan dan Perdamaian DPP GAMKI Ronald Rischard Tapilatu dalam keterangannya, Selasa menjelaskan tentang program Pusat Studi dan Sekolah Keadilan-Perdamaian yang akan diluncurkan (launching) pada pelaksanaan Dies Natalis ke-60 GAMKI di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 20 Mei 2022.
Baca juga: GAMKI minta perpanjangan PPKM harus diikuti percepatan penanganan COVID-19
"Sekolah Keadilan dan Perdamaian angkatan pertama akan dilaksanakan secara hybrid dan diikuti peserta dari seluruh Indonesia, baik dari anggota GAMKI maupun dari organisasi lintas agama lainnya. Para pembicara berasal dari berbagai latar belakang organisasi dan kompetensi," jelas Ronald.
Sekretaris Umum DPP GAMKI, Sahat Martin Philip Sinurat membahas tentang Sustainable Development Goals (SGDs) yang telah dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai agenda pembangunan dunia pasca 2015.
Sahat menyampaikan salah satu isu SDGs yang menjadi perhatian GAMKI adalah persoalan stunting dan kualitas pendidikan.
Baca juga: Persoalkan integritas capim KPK, PPGMKI desak DPR bekerja secara independen dan bebas dari intervensi
"DPP GAMKI periode ini fokus kepada isu rendahnya kualitas pendidikan dan persoalan stunting di beberapa daerah tertinggal dan terluar di Indonesia. GAMKI sangat terbuka dengan kerjasama dalam menyelesaikan persoalan pendidikan dan stunting," ujarnya.
Sahat juga menyinggung pelaksanaan KTT Group of 20 (G20) pada bulan November di Bali dimana pemerintah Indonesia selama satu tahun sejak 2021 dipercaya menjadi Presidensi G20.
"GAMKI mendukung pemerintah Indonesia dan pemerintah Jerman dapat terus menjalin kerjasama dalam berbagai bidang, secara khusus berperan dalam penyelesaian Perang Rusia-Ukraina," pungkas Sahat.
Baca juga: GMKI Bogor menggelar seminar nasional tentang radikalisme
Duta Besar Republik Federal Jerman untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste, Ina Lepel mendukung pelaksanaan program Sekolah Keadilan dan Perdamaian yang bertujuan memberikan edukasi tentang HAM dan mencetak para penjaga perdamaian.
"Pemerintah Jerman mendukung inisiatif baik ini dan akan membantu GAMKI dalam program kemitraan yang terjalin antara GAMKI dan Kedubes Jerman," ujar Ina Lepel.
Ketua Bidang Hubungan dan Diplomasi Internasional DPP GAMKI, Frangky Darwin Oratmangun berharap rencana kerjasama dan kolaborasi antara GAMKI - Kedubes Jerman akan bermanfaat bagi peningkatan kapasitas intelektual dan kualitas kader GAMKI di seluruh Indonesia.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
Berbagai masalah program prioritas seperti Sekolah Perdamaian, Stunting, Perang Rusia-Ukraina, dan Pelaksanaan KTT G20.
Ketua Bidang Keadilan dan Perdamaian DPP GAMKI Ronald Rischard Tapilatu dalam keterangannya, Selasa menjelaskan tentang program Pusat Studi dan Sekolah Keadilan-Perdamaian yang akan diluncurkan (launching) pada pelaksanaan Dies Natalis ke-60 GAMKI di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 20 Mei 2022.
Baca juga: GAMKI minta perpanjangan PPKM harus diikuti percepatan penanganan COVID-19
"Sekolah Keadilan dan Perdamaian angkatan pertama akan dilaksanakan secara hybrid dan diikuti peserta dari seluruh Indonesia, baik dari anggota GAMKI maupun dari organisasi lintas agama lainnya. Para pembicara berasal dari berbagai latar belakang organisasi dan kompetensi," jelas Ronald.
Sekretaris Umum DPP GAMKI, Sahat Martin Philip Sinurat membahas tentang Sustainable Development Goals (SGDs) yang telah dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai agenda pembangunan dunia pasca 2015.
Sahat menyampaikan salah satu isu SDGs yang menjadi perhatian GAMKI adalah persoalan stunting dan kualitas pendidikan.
Baca juga: Persoalkan integritas capim KPK, PPGMKI desak DPR bekerja secara independen dan bebas dari intervensi
"DPP GAMKI periode ini fokus kepada isu rendahnya kualitas pendidikan dan persoalan stunting di beberapa daerah tertinggal dan terluar di Indonesia. GAMKI sangat terbuka dengan kerjasama dalam menyelesaikan persoalan pendidikan dan stunting," ujarnya.
Sahat juga menyinggung pelaksanaan KTT Group of 20 (G20) pada bulan November di Bali dimana pemerintah Indonesia selama satu tahun sejak 2021 dipercaya menjadi Presidensi G20.
"GAMKI mendukung pemerintah Indonesia dan pemerintah Jerman dapat terus menjalin kerjasama dalam berbagai bidang, secara khusus berperan dalam penyelesaian Perang Rusia-Ukraina," pungkas Sahat.
Baca juga: GMKI Bogor menggelar seminar nasional tentang radikalisme
Duta Besar Republik Federal Jerman untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste, Ina Lepel mendukung pelaksanaan program Sekolah Keadilan dan Perdamaian yang bertujuan memberikan edukasi tentang HAM dan mencetak para penjaga perdamaian.
"Pemerintah Jerman mendukung inisiatif baik ini dan akan membantu GAMKI dalam program kemitraan yang terjalin antara GAMKI dan Kedubes Jerman," ujar Ina Lepel.
Ketua Bidang Hubungan dan Diplomasi Internasional DPP GAMKI, Frangky Darwin Oratmangun berharap rencana kerjasama dan kolaborasi antara GAMKI - Kedubes Jerman akan bermanfaat bagi peningkatan kapasitas intelektual dan kualitas kader GAMKI di seluruh Indonesia.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022