Bogor (Antara Megapolitan) - Komisioner KPU dan perwakilan pemerintahan negara Nepal melakukan kunjungan kerja ke Indonesia untuk mempelajari sistem pemilu dengan mendatangi sejumlah KPU, salah satunya Kota Bogor, Jawa Barat.
"Indonesia memiliki pengalaman yang luas dalam pelaksanaan pemilu dalam bentuk federal, komposisi wilayahnya sama seperti Nepal, jadi kami ingin belajar, mendapatkan informasi, bagaimana sistem pemilu berjalan, dan sosialisasinya seperti apa," kata Mani Ram Ojha selaku Sekretaris Bersama Pemerintah Nepal.
Kedatangan delegasi KPU Nepal yang berjumlah tiga orang didampingi oleh Kepala Bagian Kerja Sama Antara Lembaga, KPU RI, Dian Hepirasnidasari. Kehadiran mereka disambut oleh Komisioner KPU Kota Bogor, Undang Suriatna selaku ketua, Siti Natawati selaku Komisioner Bidang Hukum, Eddy Cholky selaku Komisioner Bidang Logistik, dan dua komisioner lainnya.
Menurut Ojha, KPU Nepal tengah melakukan kajian tentang sistem pemilu baik legislatif, presiden, maupun kepala daerah di sejumlah negara yang memiliki kemiripan bentuk pemerintahan maupun kontur negara.
"Selain Indonesia, ada tim yang disebar ke India, Pakiskan, dan Afrika Selatan," katanya.
Ia mengatakan, hal-hal yang dipelajari dalam kunjungan tersebut adalah bagaimana KPU mengorganisir pelaksanaan pemilu legislatif, presiden dan kepala daerah, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kota/kabupaten, mulai dari persiapan, pelaksanaan, perhitungan, hingga penyelesaian sengketa pemilu.
"Nepal berencana mengeluarkan undang-undang konstitusi baru dalam pelaksanaan pemilu berbentuk federal, untuk itu kami mempelajarinya. Selama ini kami memiliki sistem pemilu campuran, pelaksanaan pemilu berlangsung di tingkat provinsi, desa, hingga suku. Kami juga punya aturan anggota parlemen 1/3 harus perempuan," katanya.
Ojha menambahkan, Nepal akan melaksanakan pemilihan umum sekitar dua tahun lagi. Untuk itu mereka mempersiapkan diri, terutama setelah diterjang gempa 2015 lalu, banyak gedung-gedung KPU di tingkat distrik mengalami kerusakan yang harus diperbaiki dan dibangun kembali.
"Gempa cukup besar, menghancurkan sejumlah bangunan, termasuk gedung KPU yang ada di tingkat distrik. Kami sudah memerintahkan aparat di wilayah melakukan inventarisasi agar dilakukan pembangunan dan perbaikan, terutama data-data pemilu harus dipulihkan," katanya.
Sementara itu, Kabag Kerja Sama Antar Lemabaga, KPU RI, Dian H mengatakan, kedatangan delegasi KPU Nepal dalam rangka studi banding pelaksanakaan pesta demokraasi di Indonesia.
"Nepal termasuk dalam 13 negara yang berkunjung ke Indonesia dalam program "election visit" yang diselenggarakan KPU RI pada tahun lalu," katanya.
Ia mengatakan, program election visit ditujukan untuk mensosialisasikan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia kepada dunia internasional. Terlebih lagi, pada tahun 2015, Indonesia telah melaksanakan pilkada serentak.
"Negara-negara yang sudah datang seperti Palestina, Banglades, Tunisia, Malaysia dan Korea Selatan," katanya.
Dian menambahkan, selain berkunjung ke KPU RI dan Kota Bogor, delegasi KPU Nepal juga akan berkunjung ke KPU Jawa Barat, Banten dan Serang untuk keperluan pengumpulan data data dan penelitian.
"KPU Kota Bogor, salah satu KPU yang memiliki prestasi dalam keterbukaan informasi publik. Kebetulan KPU Nepal ingin mengetahui bagaimana sistem sosialisasi pemilu di Indonesia, dan Kota Bogor dapat menjawabnya," kata Dian.
Dalam kunjungan tiga delagasi KPU Nepal tersebut, lebih banyak melakukan dialog tanya jawab seputar pelaksanaan pemilu di Indonesia khususnya Kota Bogor, mulai dari jumlah pemilih, usia pemilih, jumlah TPS, distribusi logistik pemilu, jumlah pewakilan perempuan di parlemen, penyelesaian sengketa pemilu, hingga cara pemilu menghadapi situasi darurat saat pelaksaan pemilihan berlangsung.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Indonesia memiliki pengalaman yang luas dalam pelaksanaan pemilu dalam bentuk federal, komposisi wilayahnya sama seperti Nepal, jadi kami ingin belajar, mendapatkan informasi, bagaimana sistem pemilu berjalan, dan sosialisasinya seperti apa," kata Mani Ram Ojha selaku Sekretaris Bersama Pemerintah Nepal.
Kedatangan delegasi KPU Nepal yang berjumlah tiga orang didampingi oleh Kepala Bagian Kerja Sama Antara Lembaga, KPU RI, Dian Hepirasnidasari. Kehadiran mereka disambut oleh Komisioner KPU Kota Bogor, Undang Suriatna selaku ketua, Siti Natawati selaku Komisioner Bidang Hukum, Eddy Cholky selaku Komisioner Bidang Logistik, dan dua komisioner lainnya.
Menurut Ojha, KPU Nepal tengah melakukan kajian tentang sistem pemilu baik legislatif, presiden, maupun kepala daerah di sejumlah negara yang memiliki kemiripan bentuk pemerintahan maupun kontur negara.
"Selain Indonesia, ada tim yang disebar ke India, Pakiskan, dan Afrika Selatan," katanya.
Ia mengatakan, hal-hal yang dipelajari dalam kunjungan tersebut adalah bagaimana KPU mengorganisir pelaksanaan pemilu legislatif, presiden dan kepala daerah, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kota/kabupaten, mulai dari persiapan, pelaksanaan, perhitungan, hingga penyelesaian sengketa pemilu.
"Nepal berencana mengeluarkan undang-undang konstitusi baru dalam pelaksanaan pemilu berbentuk federal, untuk itu kami mempelajarinya. Selama ini kami memiliki sistem pemilu campuran, pelaksanaan pemilu berlangsung di tingkat provinsi, desa, hingga suku. Kami juga punya aturan anggota parlemen 1/3 harus perempuan," katanya.
Ojha menambahkan, Nepal akan melaksanakan pemilihan umum sekitar dua tahun lagi. Untuk itu mereka mempersiapkan diri, terutama setelah diterjang gempa 2015 lalu, banyak gedung-gedung KPU di tingkat distrik mengalami kerusakan yang harus diperbaiki dan dibangun kembali.
"Gempa cukup besar, menghancurkan sejumlah bangunan, termasuk gedung KPU yang ada di tingkat distrik. Kami sudah memerintahkan aparat di wilayah melakukan inventarisasi agar dilakukan pembangunan dan perbaikan, terutama data-data pemilu harus dipulihkan," katanya.
Sementara itu, Kabag Kerja Sama Antar Lemabaga, KPU RI, Dian H mengatakan, kedatangan delegasi KPU Nepal dalam rangka studi banding pelaksanakaan pesta demokraasi di Indonesia.
"Nepal termasuk dalam 13 negara yang berkunjung ke Indonesia dalam program "election visit" yang diselenggarakan KPU RI pada tahun lalu," katanya.
Ia mengatakan, program election visit ditujukan untuk mensosialisasikan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia kepada dunia internasional. Terlebih lagi, pada tahun 2015, Indonesia telah melaksanakan pilkada serentak.
"Negara-negara yang sudah datang seperti Palestina, Banglades, Tunisia, Malaysia dan Korea Selatan," katanya.
Dian menambahkan, selain berkunjung ke KPU RI dan Kota Bogor, delegasi KPU Nepal juga akan berkunjung ke KPU Jawa Barat, Banten dan Serang untuk keperluan pengumpulan data data dan penelitian.
"KPU Kota Bogor, salah satu KPU yang memiliki prestasi dalam keterbukaan informasi publik. Kebetulan KPU Nepal ingin mengetahui bagaimana sistem sosialisasi pemilu di Indonesia, dan Kota Bogor dapat menjawabnya," kata Dian.
Dalam kunjungan tiga delagasi KPU Nepal tersebut, lebih banyak melakukan dialog tanya jawab seputar pelaksanaan pemilu di Indonesia khususnya Kota Bogor, mulai dari jumlah pemilih, usia pemilih, jumlah TPS, distribusi logistik pemilu, jumlah pewakilan perempuan di parlemen, penyelesaian sengketa pemilu, hingga cara pemilu menghadapi situasi darurat saat pelaksaan pemilihan berlangsung.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016