Sukabumi (Antara Megapolitan) - DRPD Kota Sukabumi, Jawa Barat mempertanyakan penghapusan atau tidak beroperasi gerbong eksekutif KA Pangrango jurusan Sukabumi-Bogor dan Sukabumi-Cianjur serta penghapusan pembelian tiket online.
"Kami mempertanyakan kebijakan PT Kereta Api Indonesia (KAI) terkait penghapusan gerbong KA Pangrango kelas Eksekutif pada rapat dengar pendapat (RDP) yang kami lakukan di Stasiun Sukabumi," kata Ketua Komisi I DPRD Kota Sukabumi, Faisal Anwar kepada wartawan di Sukabumi, Rabu.
Menurutnya, keberadaan gerbong kelas eksekutif itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan hampir setiap hari penuh terisi.
Untuk itu pihaknya meminta kepada PT KAI untuk meninjau ulang kebijakan penghapusan gerbong eksekutif dan pembelian tiket secara online, karena bisa merugikan masyarakat khususnya pengguna kereta api.
Apalagi arus lalu lintas darat yang kerap macet, menjadi KA sebagai alat transportasi umum utama dan bukan lagi alternatif, namun sayangnya kelas eksekutifnya dihapus sehingga masyarakat harus menggunakan kelas ekonomi yang dinilai kurang nyaman, baik dari sarana dan prasarananya.
"Kami juga akan melakukan kunjungan kerja ke Komisi V DPR RI, Kementerian Perhubungan RI dan PT KAI, agar kebijakan penghapusan gerbong eksekutif dicabut," tambah Faisal.
Sementara itu, Kepala Stasiun Sukabumi Winata Kusuma mengatakan PT KAI sedang mengevaluasi semua kebijakan terkait pengurangan gerbong eksekutif dan penghapusan tiket online.
Adanya penghapusan kelas eksekutif jurusan Sukabumi-Cianjur dan Sukabumi-Bogor karena gerbongnya masih satu rangkaian. Padahal yang mendapatkan subsidi PSO itu jurusan Sukabumi-Cianjur.
Namun demikian pihaknya akan tetap memberikan pelayanan yang maksimal kepada para penumpang KA Pangrango ini, sehingga penumpang tetap nyaman dan aman selama menggunakan jasa moda angkuta umum masal ini.
"Saat ini yang beroperasi hanya empat gerbong ekonomi yang masing-masing gerbong bisa mengangkut 106 penumpang," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Kami mempertanyakan kebijakan PT Kereta Api Indonesia (KAI) terkait penghapusan gerbong KA Pangrango kelas Eksekutif pada rapat dengar pendapat (RDP) yang kami lakukan di Stasiun Sukabumi," kata Ketua Komisi I DPRD Kota Sukabumi, Faisal Anwar kepada wartawan di Sukabumi, Rabu.
Menurutnya, keberadaan gerbong kelas eksekutif itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan hampir setiap hari penuh terisi.
Untuk itu pihaknya meminta kepada PT KAI untuk meninjau ulang kebijakan penghapusan gerbong eksekutif dan pembelian tiket secara online, karena bisa merugikan masyarakat khususnya pengguna kereta api.
Apalagi arus lalu lintas darat yang kerap macet, menjadi KA sebagai alat transportasi umum utama dan bukan lagi alternatif, namun sayangnya kelas eksekutifnya dihapus sehingga masyarakat harus menggunakan kelas ekonomi yang dinilai kurang nyaman, baik dari sarana dan prasarananya.
"Kami juga akan melakukan kunjungan kerja ke Komisi V DPR RI, Kementerian Perhubungan RI dan PT KAI, agar kebijakan penghapusan gerbong eksekutif dicabut," tambah Faisal.
Sementara itu, Kepala Stasiun Sukabumi Winata Kusuma mengatakan PT KAI sedang mengevaluasi semua kebijakan terkait pengurangan gerbong eksekutif dan penghapusan tiket online.
Adanya penghapusan kelas eksekutif jurusan Sukabumi-Cianjur dan Sukabumi-Bogor karena gerbongnya masih satu rangkaian. Padahal yang mendapatkan subsidi PSO itu jurusan Sukabumi-Cianjur.
Namun demikian pihaknya akan tetap memberikan pelayanan yang maksimal kepada para penumpang KA Pangrango ini, sehingga penumpang tetap nyaman dan aman selama menggunakan jasa moda angkuta umum masal ini.
"Saat ini yang beroperasi hanya empat gerbong ekonomi yang masing-masing gerbong bisa mengangkut 106 penumpang," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016