Dinsos Kota Bogor tunggu koordinasi PT Pos untuk salurkan BLT minyak goreng

 

"Mungkin Senin baru ada komunikasi PT Pos ke Dinsos. Bisa juga besok Sabtu. Tapi yang jelas periode salur sebenarnya mulai tanggal 8 - 17 April penyaluran BLT minyak goreng itu," kata Kepala Bidang Fakir Miskin dan Jaminan Sosial Dinsos Kota Bogor Okto Muhamad Ikhsan saat dikonfirmasi ANTARA di Kota Bogor, Jumat.

Okto menyampaikan hingga saat ini, PT Pos belum menyurati kami Dinas Sosial untuk mengajak komunikasi terkait metode penyaluran BLT minyak goreng.

Baca juga: Ketua DPRD Kota Bogor nilai kebijakan BLT minyak goreng tidak tepat

Dinas Sosial segera merapatkan metode salur dengan PT Pos menggandeng pihak kecamatan dan kelurahan ketika sudah menerima surat tersebut.

"Misal titik salur di sebelah mana. Tapi tetap masyarakat menerima wesel posnya dari kelurahan melalui info dari RT/RW," ujarnya.

Sejauh ini, Dinas Sosial hanya mendata kategori penerima PHK yang berjumlah 30.199 orang dan penerima BPNT sebanyak 60.793 orang. Jumlah tersebut masih sama dengan data tahun 2022.

Baca juga: Pemkot Bogor data 1.680 dari 4.800 PKL calon penerima BLT minyak goreng

Total kategori warga kedua kategori tersebut sebanyak 90.922 orang sudah masuk dalam Data Terpadu Kementerian Sosial (DTKS).

Namun Kota Bogor juga memiliki data 2.800 orang warga miskin pada tahun 2021 yang belum masuk daftar penerima bantuan pemerintah. Kemudian 1.500 data warga sudah dikabulkan menjadi calon penerima bansos. Sedangkan 1.300 data warga sisanya telah menjadi stok Kemensos jika ada penambahan kuota bantuan sosial lagi.

Ada pula, dalam kebijakan pemerintah pusat mengenai BLT minyak goreng juga disebutkan diberikan kepada pedagang kaki lima (PKL) yang menjual gorengan. Data PKL tersebut belum masuk dalam DTKS dan masih berada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (DiskopUMKMdagin) Kota Bogor.

Baca juga: Dinsos Kota Bogor tunggu arahan BLT minyak goreng Rp300.000

Menurut data DiskopUMKMdagin Kota Bogor dari 4.800 pedagang kaki lima (PKL), terdapat 1.680 yang menggunakan minyak goreng.

"Pendataan PKL masih belum diketahui, karena Dinsos belum mendapat laporan dari PT. Pos. Sementara, untuk pendataan lagi dan memasukkan data fasenya sudah lewat. Jadi kami menunggu saja data pastinya," katanya.