Bekasi (Antara Megapolitan) - Sebuah kota dapat dikategorikan sebagai `smart city` atau kota pintar bila mengandung empat kata kunci yakni kolaborasi, efisiensi, simpel, dan teknologi.
Kota pintar merupakan sebuah konsep pembangunan kota dengan mengadopsi perkembangan teknologi informasi yang didesain untuk memudahkan masyarakat perkotaan dalam mendapatkan informasi serta pelayanan secara cepat dan tepat.
Dengan mengoptimalkan keempat indikator tersebut, konsep smart city di Kota Bekasi, Jawa Barat, bukan lagi sebuah wacana belaka.
"Kalau salah satu unsurnya tidak terpenuhi, maka kota tersebut tidak bisa disebut sebagai smart city," kata Kepala Dinas Tata Kota Bekasi Koswara.
Menurut dia, sejumlah kebijakan Pemerintah Kota Bekasi saat ini tengah diarahkan pada realisasi program itu.
Kota Bekasi dengan rata-rata pertumbuhan penduduk mencapai 4 persen per tahun cukup membuat sekitar 13.000 aparatur pemerintah setempat kewalahan dalam memberikan layanan kepada 2,8 juta penduduknya.
Berbagai problematika masyarakat pun terus tumbuh seiring dengan berkembangnya peradaban masyarakat di tengah kota.
Koswara menilai persoalan tersebut tidak bisa ditanggulangi secara sepihak oleh unsur pemerintah saja, namun juga memerlukan sebuah kolaborasi dari seluruh lapisan masyarakat mulai dari komponen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
"Mengapa kolaborasi dari tiga komponen tersebut diperlukan sebab untuk mewujudkan smart city itu harganya mahal. Mustahil keuangan pemerintah daerah mampu menutupi seluruh kebutuhan biaya infrastruktur smart city, sehingga di sanalah dibutuhkan peran pengusaha yang bersedia menanamkan investasinya," katanya.
Sebuah infrastruktur canggih dibutuhkan untuk mengkolaborasikan kepentingan komponen masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha agar menjadi satu-kesatuan sistem yang dikelola dalam sebuah jaringan teknologi informasi.
Infrastruktur tersebut diharapkan dapat membuat seluruh kebijakan publik tidak lagi bersifat sektoral oleh masing-masing instansi, namun dijalankan secara terintegrasi pada satu objek dengan mengandalkan kecerdasan teknologi.
"Analoginya seperti membangun sebuah jaringan jalan tol. Semua unsur masyarakat perkotaan masuk dalam jaringan tersebut. Begitu pula dengan konsep jaringan infrastruktur smart city yang harus seperti itu. Semua ruang harus terintegrasi satu dengan yang lainnya. Kalau sekarang masih bersifat parsial, dampaknya akan acak-acakan," katanya.
Konsep smart city ini kini menjadi impian banyak kota besar di Indonesia karena konsep ini dianggap sebagai solusi dalam mengatasi kemacetan yang merayap, sampah yang berserakan, penghamburan energi, hambatan birokrasi pemerintah, kerusakan infrastruktur, dan problematika masyarakat perkotaan lainnya.
"Konsep smart city tidak hanya sebatas pada tataran pemanfaatan kecanggihan teknologi, namun juga harus menjangkau perbaikan komponen lingkungan, energi, sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan, sosial, infrastruktur, dan lainnya," katanya.
Koswara mencontohkan, sebuah konsep smart city saat ini tengah digarap pihaknya melalui penggunaan mesin parkir meter yang resmi diterapkan di empat kawasan pada Juli 2015. Kawasan itu yakni Pertokoan Galaxy Bekasi Selatan, Jalan Ir H Djuanda Bekasi Timur, Jalan Raya Pondok Gede, dan Alun-alun Bekasi Selatan.
"Parkir meter adalah objeknya. Mesin itu tidak hanya memiliki kepentingan menekan parkir liar yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan, tapi juga bisa terintegrasi menjadi alat pembayaran rekening listrik, pembayaran tagihan PDAM, isi ulang pulsa, jaringan perbankan, dan lainnya. Sehingga sebuah objek yang simpel dapat menjadi solusi bagi beragam kepentingan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi pintar. Satu objek parkir bisa atur banyak hal, itu yang saya namakan smart," katanya.
Konsep smart city dalam tataran kependudukan adalah dengan pemanfaatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai sebuah alat dengan beragam manfaat, bisa sebagai tanda pengenal, ATM, alat pembayaran pajak, dan fasilitas lain.
Dinas Tata Kota Bekasi saat ini juga tengah mendorong implementasi smart city pada objek sampah di lingkungan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi yang dimiliki pihak swasta PT NW Industries Group untuk mengubah sampah di Tempat Pembuangan Akhir Sumur Batu menjadi energi listrik.
Pada instalasi tahap awal, ada dua unit mesin pengolah sampah menjadi listrik yang akan dipasang masing-masing berkapasitas produksi 2,3 Mega Watt (MW) per hari dari hasil pengolahan 384 ton sampah warga Kota Bekasi.
PAda tahap selanjutnya, akan kembali menambah enam mesin pengolah sampah masing-masing berkapasitas 2x2,3 MW, 2x4 MW, dan 2x6 MW.
Dengan begitu, total produksi listrik dari sampah di TPA Sumur Batu mencapai 29,2 MW dari bahan baku 2.450 ton sampah masyarakat Kota Bekasi setiap hari.
Dikatakan Koswara, konsep smart city yang yang ada pada objek tersebut tidak hanya menjadi solusi atas persoalan kebersihan lingkungan, tapi juga faktor kesehatan masyarakat, penyediaan lapangan pekerjaan, penyediaan energi alternatif, produksi pupuk, dan lainnya.
Pihaknya juga akan menerapkan teknologi pintar pada sistem Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terintegrasi dengan beragam layanan dalam satu objek tiang PJU.
Layanan yang dapat dihadirkan seperti pemasangan CCTV pemantau lalu lintas, pemanfaatan teknologi penghemat listrik pada perangkat lampu PJU, dan perangkat lainnya.
"Akan kami dorong juga efisiesi smart lighting pada PJU. Infrastruktur tiangnya bisa dimanfaatkan berbagai hal, bisa pasang cctv, penghematan energi pakai timer di mana pasokan listrik akan bergantung pada kondisi lingkungan. Bila sedang ramai maka lampu akan menyala dengan terang, tapi bila sepi, lampu akan meredup dengan sendirinya. Kalau sekarang pasokan listrik yang kita pakai masih flat," katanya.
Konsep smart city juga coba diwujudkan melalui pemasangan seribu titik wifi gratis di seantero kota yang ditargetkan pemasangannya rampung pada tahun 2018.
Wifi gratis akan ditempatkan di taman-taman karena programnya memang diintegrasikan dengan pencanganan seribu taman.
Dengan pemasangan titik-titik wifi gratis tersebut, Kota Bekasi akan terkoneksi, dalam arti hot spot area publik dalam bentuk pemanfaatan teknologi dapat diakses gratis.
"Hal itu menjadi bukti bahwa pemerintah telah menghasilkan kemajuan teknologi," katanya.
Hambatan Birokrasi
Implementasi smart city di Kota Bekasi terus didorong oleh pemerintah daerah melalui beragam kebijakan, namun hal itu tidak lepas dari hambatan yang kini dihadapi oleh para penggagasnya.
Birokrasi pemerintah yang masih kompleks serta minimnya sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat menjadi kendala tersendiri yang dihadapi Dinas Tata Kota Bekasi dalam mewujudkan sebuah konsep kota pintar.
"Ini program baru. Kami masih kebingungan, belum ada kebijakan besar yang bisa mendesain ini. Konsep smart city di luar negeri sudah maju dan berhasil," katanya.
Hambatan pada sistem birokrasi, kata dia, telah membuat beragam kebijakan pemerintah dilakukan secara parsial sehingga membingungkan masyarakat dan acak-acakan.
Realita tersebut tidak terlepas dari cara berpikir kaum birokrat yang masih bersifat sektoral pada bidang kerjanya masing-masing.
"Contohnya dalam Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) yang masih melibatkan sejumlah instansi terkait dalam hal perizinan walaupun secara kemasannya satu pintu. Yang berat adalah aturan perencanaan dan keuangan kita yang masih parsial. Kalau mau membuat keputusan yang smart, harus diubah menjadi satu kesatuan yang utuh, sehingga jangan dilihat per instansi dan jangan berpikir sektoral," katanya.
Pihaknya juga akan mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan implementasi program kota pintar guna menyatukan pemahaman serta sinergitas dalam pemanfaatan program itu.
"Saat ini 50 persen penduduk terkonsentrasi di perkotaan, 70 persen emisi karbon kendaraan juga ada di perkotaan. Bila hal itu tetap kita biarkan, lama-lama lingkungan kita bisa rusak. Kita tidak bisa menghindar dari kenyataan ini, satu-satunya cara adalah dengan cara dihadapi," demikian Koswara.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015
Kota pintar merupakan sebuah konsep pembangunan kota dengan mengadopsi perkembangan teknologi informasi yang didesain untuk memudahkan masyarakat perkotaan dalam mendapatkan informasi serta pelayanan secara cepat dan tepat.
Dengan mengoptimalkan keempat indikator tersebut, konsep smart city di Kota Bekasi, Jawa Barat, bukan lagi sebuah wacana belaka.
"Kalau salah satu unsurnya tidak terpenuhi, maka kota tersebut tidak bisa disebut sebagai smart city," kata Kepala Dinas Tata Kota Bekasi Koswara.
Menurut dia, sejumlah kebijakan Pemerintah Kota Bekasi saat ini tengah diarahkan pada realisasi program itu.
Kota Bekasi dengan rata-rata pertumbuhan penduduk mencapai 4 persen per tahun cukup membuat sekitar 13.000 aparatur pemerintah setempat kewalahan dalam memberikan layanan kepada 2,8 juta penduduknya.
Berbagai problematika masyarakat pun terus tumbuh seiring dengan berkembangnya peradaban masyarakat di tengah kota.
Koswara menilai persoalan tersebut tidak bisa ditanggulangi secara sepihak oleh unsur pemerintah saja, namun juga memerlukan sebuah kolaborasi dari seluruh lapisan masyarakat mulai dari komponen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
"Mengapa kolaborasi dari tiga komponen tersebut diperlukan sebab untuk mewujudkan smart city itu harganya mahal. Mustahil keuangan pemerintah daerah mampu menutupi seluruh kebutuhan biaya infrastruktur smart city, sehingga di sanalah dibutuhkan peran pengusaha yang bersedia menanamkan investasinya," katanya.
Sebuah infrastruktur canggih dibutuhkan untuk mengkolaborasikan kepentingan komponen masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha agar menjadi satu-kesatuan sistem yang dikelola dalam sebuah jaringan teknologi informasi.
Infrastruktur tersebut diharapkan dapat membuat seluruh kebijakan publik tidak lagi bersifat sektoral oleh masing-masing instansi, namun dijalankan secara terintegrasi pada satu objek dengan mengandalkan kecerdasan teknologi.
"Analoginya seperti membangun sebuah jaringan jalan tol. Semua unsur masyarakat perkotaan masuk dalam jaringan tersebut. Begitu pula dengan konsep jaringan infrastruktur smart city yang harus seperti itu. Semua ruang harus terintegrasi satu dengan yang lainnya. Kalau sekarang masih bersifat parsial, dampaknya akan acak-acakan," katanya.
Konsep smart city ini kini menjadi impian banyak kota besar di Indonesia karena konsep ini dianggap sebagai solusi dalam mengatasi kemacetan yang merayap, sampah yang berserakan, penghamburan energi, hambatan birokrasi pemerintah, kerusakan infrastruktur, dan problematika masyarakat perkotaan lainnya.
"Konsep smart city tidak hanya sebatas pada tataran pemanfaatan kecanggihan teknologi, namun juga harus menjangkau perbaikan komponen lingkungan, energi, sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan, sosial, infrastruktur, dan lainnya," katanya.
Koswara mencontohkan, sebuah konsep smart city saat ini tengah digarap pihaknya melalui penggunaan mesin parkir meter yang resmi diterapkan di empat kawasan pada Juli 2015. Kawasan itu yakni Pertokoan Galaxy Bekasi Selatan, Jalan Ir H Djuanda Bekasi Timur, Jalan Raya Pondok Gede, dan Alun-alun Bekasi Selatan.
"Parkir meter adalah objeknya. Mesin itu tidak hanya memiliki kepentingan menekan parkir liar yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan, tapi juga bisa terintegrasi menjadi alat pembayaran rekening listrik, pembayaran tagihan PDAM, isi ulang pulsa, jaringan perbankan, dan lainnya. Sehingga sebuah objek yang simpel dapat menjadi solusi bagi beragam kepentingan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi pintar. Satu objek parkir bisa atur banyak hal, itu yang saya namakan smart," katanya.
Konsep smart city dalam tataran kependudukan adalah dengan pemanfaatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai sebuah alat dengan beragam manfaat, bisa sebagai tanda pengenal, ATM, alat pembayaran pajak, dan fasilitas lain.
Dinas Tata Kota Bekasi saat ini juga tengah mendorong implementasi smart city pada objek sampah di lingkungan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi yang dimiliki pihak swasta PT NW Industries Group untuk mengubah sampah di Tempat Pembuangan Akhir Sumur Batu menjadi energi listrik.
Pada instalasi tahap awal, ada dua unit mesin pengolah sampah menjadi listrik yang akan dipasang masing-masing berkapasitas produksi 2,3 Mega Watt (MW) per hari dari hasil pengolahan 384 ton sampah warga Kota Bekasi.
PAda tahap selanjutnya, akan kembali menambah enam mesin pengolah sampah masing-masing berkapasitas 2x2,3 MW, 2x4 MW, dan 2x6 MW.
Dengan begitu, total produksi listrik dari sampah di TPA Sumur Batu mencapai 29,2 MW dari bahan baku 2.450 ton sampah masyarakat Kota Bekasi setiap hari.
Dikatakan Koswara, konsep smart city yang yang ada pada objek tersebut tidak hanya menjadi solusi atas persoalan kebersihan lingkungan, tapi juga faktor kesehatan masyarakat, penyediaan lapangan pekerjaan, penyediaan energi alternatif, produksi pupuk, dan lainnya.
Pihaknya juga akan menerapkan teknologi pintar pada sistem Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terintegrasi dengan beragam layanan dalam satu objek tiang PJU.
Layanan yang dapat dihadirkan seperti pemasangan CCTV pemantau lalu lintas, pemanfaatan teknologi penghemat listrik pada perangkat lampu PJU, dan perangkat lainnya.
"Akan kami dorong juga efisiesi smart lighting pada PJU. Infrastruktur tiangnya bisa dimanfaatkan berbagai hal, bisa pasang cctv, penghematan energi pakai timer di mana pasokan listrik akan bergantung pada kondisi lingkungan. Bila sedang ramai maka lampu akan menyala dengan terang, tapi bila sepi, lampu akan meredup dengan sendirinya. Kalau sekarang pasokan listrik yang kita pakai masih flat," katanya.
Konsep smart city juga coba diwujudkan melalui pemasangan seribu titik wifi gratis di seantero kota yang ditargetkan pemasangannya rampung pada tahun 2018.
Wifi gratis akan ditempatkan di taman-taman karena programnya memang diintegrasikan dengan pencanganan seribu taman.
Dengan pemasangan titik-titik wifi gratis tersebut, Kota Bekasi akan terkoneksi, dalam arti hot spot area publik dalam bentuk pemanfaatan teknologi dapat diakses gratis.
"Hal itu menjadi bukti bahwa pemerintah telah menghasilkan kemajuan teknologi," katanya.
Hambatan Birokrasi
Implementasi smart city di Kota Bekasi terus didorong oleh pemerintah daerah melalui beragam kebijakan, namun hal itu tidak lepas dari hambatan yang kini dihadapi oleh para penggagasnya.
Birokrasi pemerintah yang masih kompleks serta minimnya sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat menjadi kendala tersendiri yang dihadapi Dinas Tata Kota Bekasi dalam mewujudkan sebuah konsep kota pintar.
"Ini program baru. Kami masih kebingungan, belum ada kebijakan besar yang bisa mendesain ini. Konsep smart city di luar negeri sudah maju dan berhasil," katanya.
Hambatan pada sistem birokrasi, kata dia, telah membuat beragam kebijakan pemerintah dilakukan secara parsial sehingga membingungkan masyarakat dan acak-acakan.
Realita tersebut tidak terlepas dari cara berpikir kaum birokrat yang masih bersifat sektoral pada bidang kerjanya masing-masing.
"Contohnya dalam Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) yang masih melibatkan sejumlah instansi terkait dalam hal perizinan walaupun secara kemasannya satu pintu. Yang berat adalah aturan perencanaan dan keuangan kita yang masih parsial. Kalau mau membuat keputusan yang smart, harus diubah menjadi satu kesatuan yang utuh, sehingga jangan dilihat per instansi dan jangan berpikir sektoral," katanya.
Pihaknya juga akan mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan implementasi program kota pintar guna menyatukan pemahaman serta sinergitas dalam pemanfaatan program itu.
"Saat ini 50 persen penduduk terkonsentrasi di perkotaan, 70 persen emisi karbon kendaraan juga ada di perkotaan. Bila hal itu tetap kita biarkan, lama-lama lingkungan kita bisa rusak. Kita tidak bisa menghindar dari kenyataan ini, satu-satunya cara adalah dengan cara dihadapi," demikian Koswara.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015