Depok, (Antara Megapolitan) - Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) menyatakan pilkada Depok Jawa Barat yang akan digelar ada 9 Desember 2015 rawan terjadinya politik uang.
"Sebanyak 41,3 persen hasil Survei Puskapol UI menyebutkan warga menyatakan ada tawaran uang ataupun barang untuk memilih pasangan calon," kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Sri Budi Eko Wardani, di Kampus UI Depok, Jumat.
Bahkan katanya ada 88,2 persen responden menilai akan ada tawaran politik uang dari pihak tim kampanye pasangan calon untuk mengarahkan memilih calon kepala aerah tertentu.
"Angka survei ini menunjukkan jika adanya situasi kesenjangan antara antusiame dengan minimnya informasi pilkada, membuka kemungkinan terjadinya politik uang," katanya.
Dhani sapaan akrab Sri Budi Eko Wardani melanjutkan, survei dilakukan sejak 27 Oktober hingga 6 November 2015 dengan asumsi populasi sebanyak 1.221.981 pemilih dan margin error dari penelitian sebanyak 3,99 persen.
Survei dan temuannya menyimpulkan bahwa proses pilkada masih jauh dari kondisi optimal. Sosialisasi dan informasi masih dinilai minim dan berkebalikan dengan antusiasme warga yang dinilai tinggi.
"Ketimpangan antara antusiasme dan informasi harus disikapi serius oleh penyelenggara," ujarnya.
Dhani mengatakan survei ini juga menanyakan tentang sikap warga terhadap politik uang dan ada kecenderungan warga untuk bersikap kritis terhadap paraktik bagi-bagi uang pada masa kampanye.
Pada sisi lain katanya warga juga cenderung pragmatis. Pertama mayoritas sebanyak 77 persen responden akan bersikap menerima uang jika ada tawaran tetapi tidak memilih kandidat yang menjanjikan uang tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015
"Sebanyak 41,3 persen hasil Survei Puskapol UI menyebutkan warga menyatakan ada tawaran uang ataupun barang untuk memilih pasangan calon," kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Sri Budi Eko Wardani, di Kampus UI Depok, Jumat.
Bahkan katanya ada 88,2 persen responden menilai akan ada tawaran politik uang dari pihak tim kampanye pasangan calon untuk mengarahkan memilih calon kepala aerah tertentu.
"Angka survei ini menunjukkan jika adanya situasi kesenjangan antara antusiame dengan minimnya informasi pilkada, membuka kemungkinan terjadinya politik uang," katanya.
Dhani sapaan akrab Sri Budi Eko Wardani melanjutkan, survei dilakukan sejak 27 Oktober hingga 6 November 2015 dengan asumsi populasi sebanyak 1.221.981 pemilih dan margin error dari penelitian sebanyak 3,99 persen.
Survei dan temuannya menyimpulkan bahwa proses pilkada masih jauh dari kondisi optimal. Sosialisasi dan informasi masih dinilai minim dan berkebalikan dengan antusiasme warga yang dinilai tinggi.
"Ketimpangan antara antusiasme dan informasi harus disikapi serius oleh penyelenggara," ujarnya.
Dhani mengatakan survei ini juga menanyakan tentang sikap warga terhadap politik uang dan ada kecenderungan warga untuk bersikap kritis terhadap paraktik bagi-bagi uang pada masa kampanye.
Pada sisi lain katanya warga juga cenderung pragmatis. Pertama mayoritas sebanyak 77 persen responden akan bersikap menerima uang jika ada tawaran tetapi tidak memilih kandidat yang menjanjikan uang tersebut.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015